- Erabaru - http://www.erabaru.net -

Tiongkok Diusulkan Masuk Trans-Pacific Partnership

 

Keterangan gambar: Presiden Barack Obama pada pertemuan dengan para pemimpin dari Kemitraan Trans-Pasifik di Kedutaan Besar AS di Beijing pada 10 November 2014. Hadir Perwakilan Dagang AS Mike Froman, Obama, dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong. (Mandel Ngan / AFP / Getty Images)

Oleh Liu Yi

Baru-baru ini, media pusdiklat Partai Komunis Tiongkok (PKT) ‘Study Times’ menerbitkan sebuah artikel yang memuat tulisan mengenai perlunya pemerintah memilih saat yang tepat untuk bergabung dengan perjanjian dasar perdagangan yang dibentuk AS bersama sebelas negara seputar Lautan Pasifik. Karena media tersebut ‘dikuasai’ oleh orang-orang kepercayaan Xi Jinping, maka tak heran kalau banyak orang berpendapat bahwa suara itu jangan-jangan mewakili Xi Jinping.

Menurut Central News Agency bahwa artikel yang dimuat media resmi Pusdiklat PKT pada 26 Oktober 2015 itu menggambarkan, pihaknya menolak anggapan beberapa media yang menyebutkan bahwa Amerika Serikat berusaha untuk menekan Tiongkok melalui perjanjian Trans-Pacific Partnership (TPP). ‘’Study Times’ bahkan percaya, aturan TPP sejalan dengan liberalisasi pasar dan fasilitasi perdagangan yang merupakan bagian dari reformasi ekonomi Tiongkok. Sehingga memberikan usulan kepada pemerintah Tiongkok agar memilih saat yang tepat untuk bergabung dalam perjanjian TPP itu.

Perjanjian TPP ditandatangani di Atlanta, Georgia AS oleh oleh menteri dari 12 negara seputar Lautan Pasifik pada 5 Oktober 2015. Perjanjian selain menyepakati adanya perdagangan bebas, juga mmbentuk aturan standar dalam menangani hal-hal menyangkut investasi, kekayaan intelektual dan lain sebagainya. Jika perjanjian TPP diimplementasikan nanti, maka sekitar 40% transaksi ekonomi dunia dipastikan akan ‘dicaplok’ mereka, dan Tiongkok hanya bisa bermain di luar sana.

Disepakatinya perjanjian TPP menjadi berita hangat dan memicu diskusi ramai di Tiongkok. Media resmi Tiongkok satu per satu memuat artikel yang mendiskreditkan Amerika dan Jepang yang memanfaatkan perjanjian TPP untuk melakukan tekanan kepada Tiongkok.

Media resmi Tiongkok ‘Global Times’ melalui beberapa artikelnya mempublikasikan berita yang melecehkan TPP, menyebutkan bahwa bergabung dengan perjanjian perdagangan yang disisipi kepentingan politik AS itu tidak akan bermasa depan juga mengatakan TPP tidak bisa menggantikan kedudukan WTO dan sebaginya.

Ada media Tiongkok yang mengatakan bahwa Amerika Serikat hendak menggunakan TPP untuk menghalangi Free Trade Agreement (FTA-nya) Tiongkok, untuk melemahkan pengaruh ekonomi Tiongkok di kawasan demi keuntungan politik, ekonomi dan keamanan negara peserta TPP. Setelah TPP terealisasi nanti, dipastikan akan menghasilkan efek berupa pengalihan perdagangan yang akhirnya bisa berdampak langsung pada ekspor Tiongkok.

Menurut perjanjian, negara anggota TPP harus memiliki sistem politik yang menghormatan kebebasan, demokrasi, supremasi hukum, HAM serta nilai-nilai universal lainnya. Anggota TPP akan memiliki satu standar peraturan yang meliputi kebebasan dalam perdagangan barang dan jasa, transaksi penukaran mata uang, sistem perpajakan yang adil, swastanisasi perusahaan milik negara, perlindungan terhadap hak-hak buruh, kekayaan intelektual, sumber daya dan lingkungan, kebebasan informasi (termasuk kebebasan pers, internet dan lainnya).

Sayangnya, di bawah pemerintahan Partai Komunis Tiongkok satu pun dari persyaratan itu tidak dapat dipenuhi. Berarti Tiongkok hanya bisa ‘gigit jari’ tersingkir dari arena permainan.

Ada pula pandangan lainnya yang mengatakan bahwa dengan diimplementasikannya perjanjian TPP berarti hasil produksi Tiongkok akan sulit untuk bersaing dengan produksi yang dihasilkan oleh negara anggota TPP, dengan demikian volume perdagangan Tiongkok dapat menurun secara drastis, cadangan devisanya akan menyusut, perdagangan mengalami defisit, terjadi penarikan modal oleh investor asing, ditambah lagi dengan masalah penuaan penduduk yang semakin serius, maka Tiongkok sedang menghadapi resiko percepatan resesi ekonomi.

Tiongkok sedang menghadapi resiko diblokir di depan pintu perdagangan global. Bila Tiongkok ingin bebas dari pengasingan, mau bergabung dalam keluarga besar perdagangan dunia, maka ia harus melakukan reformasi, mengubah sistem politik lama untuk memenuhi syarat sebagai peserta TPP. Setidaknya menciptakan lingkungan yang kompetitif sama seperti Amerika. Bahkan, pandangan lain percaya bahwa dengan adanya perjanjian TPP, Tiongkok mau tidak mau harus bermawas diri dan melakukan reformasi secepatnya.

Menghadapi ramainya diskusi masyarakat Tiongkok dan komentar sinis terhadap PKT. Rezim Xi Jinping sama sekali tidak bermaksud untuk melakukan penekanan atau menindas mereka.

Menurut media Harian Ekonomi Hongkong bahwa pemimpin Tiongkok tertinggi menginstruksikan agar semua pembahasan masalah yang berkaitan dengan TPP harus searah dengan pernyataan Menteri Perdagangan Tiongkok. Pemerintah Pusat meminta Menteri Perdagangan sendiri yang berbicara atau memberikan pernyataan-pernyataan terkait, bukan melalui jurubicara atau wakil-wakil lainnya dari Departemen Perdagangan. Ini menunjukkan bahwa pemerintah Tiongkok bersikap hati-hati, tidak memberikan komentar yang bersifat menyerang, memilih sikap terbuka terhadap semua komentar.

Saat ini, Liu Yunshan yang masuk kelompok Jiang Zemin adalah Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan PKT. Ia selalu melawan arah instruksi Xi Jinping. Tahun 2013, Xi Jinping mengangkat orang kepercayaannya He Yiting sebagai Wakil Kepala Pusdiklat dan berkuasa penuh.

He Yiting adalah orang sekampung dengan Xi Jinping, sama-sama memiliki pengalaman sebagai buruh muda intelektual di masa lalu, menjadi salah satu dari 7 orang anggota think tank yang dibentuk Xi Jinping. Sering bersama Xi mengikuti tim pergi ke berbagai tempat untuk melakukan penelitian. Konon, ‘8 Butir Tata Tertib Xi Jinping’ yang merupakan dasar teoritis untuk kampanye anti korupsi itu adalah gagasannya.

He Yiting adalah orang yang paling bertanggungjawab di ‘Study Times’ media resmi pusdiklat. Oleh karena itu, tidak heran bila masyarakat luas beranggapan, “Suara dia ya suara Xi Jinping”.

Isu soal Pusdiklat mengusulkan agar Tiongkok masuk TPP seolah memang sengaja dihembuskan pada saat Kongres Kelima PKT sedang berlangsung. Apakah dalam hal ini He Yiting bertindak untuk mewakili Xi Jinping dalam bersikap terhadap TPP ? (Sinatra/rmat)