JAKARTA – Pemerintahan Jokowi-JK dalam menjalankan kekuasaannya akhirnya memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sendiri, setelah paripurna DPR RI setuju RAPBN 2016 disahkan menjadi UU dalam rapat di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (30/10/2015).

Pimpinan rapat paripurna, Wakil Ketua DPR RI, Taufik Kurniawan mengatakan keputusan diambil setelah melalui beberapa froum lobi dengan seluruh pimpinan fraksi partai politik di DP RI. Draf yang disepakati juga sudah dikonsultasikan kepada pemerintah. “Kita sampaikan draf hasil lobi pimpinan fraksi DPR RI, serta dikonsultasikan ke pihak pemerintah,” kata Taufik.

Dua kesepakatan yang dimaksud merupakan lobi pimpinan fraksi adalah :

Pertama, DPR RI dapat menyetujui RUU tentang RAPBN tahun anggaran 2016 untuk disahkan menjadi UU tentang APBN tahun anggaran 2016 dengan catatan bahwa seluruh catatan fraksi merupakan bagian yang utuh dan tidak terpisahkan dalam UU tentang APBN 2016 yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah.

Kedua, Mengenai Penyertaan Modal Negara (PMN) dikembalikan kepada komisi-komisi terkait yang akan dibahas dalam APBN-P 2016 yang akan datang.

Selanjutnya pimpinan rapat menanyakan kepada anggota DPR hasil lobi pimpinan fraksi itu disetujui, selanjutnya anggota DPR RI yang hadir menyampaikan persetujuaan atas draf hasil kesepakatan lobi.

Setelah itu, Menteri Kuangan Bambang Brojonegoro menyampaikan pidato atas tanggapan pemerintah. Dia kembali memaparkan tentang isi struktur anggaran APBN 2015 dengan diserta sejumlah program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah.  Dia memuji segala pihak yang terlibat penyusuan RAPBN ini dengan profesionalitas dan komitmen tinggi.

Menkeu pun mengakhiri pidatonya, pimpinan rapat Taufik Kurniawan kembali menanyakan kepada seluruh anggota dewan yang hadir untuk dimintai persetujuan atas RAPBN 2015. Anggota dewan menyatakan persetujuannya dan pimpinan rapat mengetok palu sebagai tanda pengesahan RAPBN 2015.

Pembahasan RAPBN memang berlangsung alot setelah Fraksi Gerindra disebut akan menolak rancangan APBN dikarenakan memasukkan Penyertaan Modal Negara (PMN). Rapat yang dimulai sejak pagi itu akhirnya diskor dan kembali dilanjutkan siang hari. Hingga kemudian diskor dan kembali dimula malam hari.

Berikut RAPBN 2016:

I- Asumsi Makro:

‎Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3%.

Inflasi sebesar 4,7%

Nilai tukar rupiah Rp13.900 per dolar AS.

Tingkat suku bunga SPN 3 bulan 5,5%

ICP (Indonesia Crude Price) US$50‎ per barel.

Lifting Minyak 830.000 barel per hari.

Gas rerata 1,15 juta barel setara minyak.

II- Target Pembangunan

Kemiskinan 9%-10%.

Gini rasio 0,39.

Indeks pembangunan manusia 70,1.

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) diharapkan turun 5,2% hingga 5,5‎%.

III. Postur Anggaran

  1. ‎Pendapatan negara senilai Rp1.822,5 triliun.
  2. Penerimaan perpajakan senilai‎ Rp1.546,7 triliun yang terdiri dari: pendapatan pajak dalam negeri Rp1.‎506,5 triliun dan pendapatan pajak perdagangan internasional Rp40,1 triliun.
  3. Penerimaan negara bukan pajak Rp273,8 triliun yang terdiri dari: penerimaan SDA Rp124,8 triliun, pendapatan laba BUMN Rp34,1 triliun, PNBP lainnya Rp 79,4 triliun, dan pendapatan BLU Rp 35,3 triliun
  4. Penerimaan hibah senilai Rp2 triliun
  5. Belanja Negara senilai Rp2.095,7 triliun
  6. Belanja pemerintah pusat Rp1.325,6 triliun yang terdiri dari belanja kementerian atau lembaga (K/L) senilai Rp784,1 triliun dan belanja non KL Rp541,4 triliun (subsidi energi Rp102,1 triliun‎).
  7. Transfer ke daerah dan dana desa Rp770,2 triliun.
  8. Defisit atau pembiayaan anggaran Rp273,2 triliun atau sebesar 2,15% dari PDB.

Sementara dalam RAPBN juga tercantum uang yang harus disetor RI ke lembaga internasional sebagai konsekuensi menjadi anggota lembaga-lembaga tersebut. Adapun setoran terbesar adalah kepada Bank Pembangunan Infrastruktur Asia (AIIB) yang dibentuk oleh Tiongkok.

1- Islamic Development Bank (IDB) Rp 80,1 miliar

2- International Finance Corporation (IFC) Rp 200 juta

3- International Fund for Agricultural Development (IFAD) Rp 41,7 miliar

4- International Development Association (IDA) Rp 45,6 miliar

5- Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Rp 3,737 triliun

(asr)

 

Share

Video Popular