Ilustrasi APBN (Hemera Technologies/Photos.com)

JAKARTA – Paripurna DPR RI resmi menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla sebesar Rp 2.095 Triliun. Sejumlah catatan yang tak hanya sekedar catatan menjadi penekanan pasca pemerintah mengalah terkait penolakan DPR  Penyertaan Modal Negara (PMN) terhadap BUMN.

Ketua DPP PDI-P Hendrawan Supratikno mengklaim seluruh anggota DPR RI dari lintas fraksi ingin menantikan korelasi janji yang disampaikan Jokowi-Jusuf Kalla dalam politik anggaran. Hingga kemudian politisi di DPR RI termasuk PDI-P mengkritisi PMN terhadap BUMN.

 “Teman-teman di DPR ingin melihat korelasi antara janji-janji yang disampaikan Jokowi-JK,  kami juga mengkritisi mengapa mengikutsertakan PMN BUMN,” ujarnya dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (31/10/2015).

Dia menambahkan, fraksi PDI-P sebelumnya pada dasarnya mempersoalkan anggaran yang besar yang akan dikucurkan pada BUMN bersamaan pada kondisi saat ini perekonomian melemah. Apalagi terjadi penurunan nilai tukar rupiah yang melemah dan kondisi masyarakat yang sedang sulit, oleh karena itu PDI-P mempertanyakan penyuntikan modal yang besar pada BUMN.

Namun demikian, lanjutnya, postur APBN belum bisa sepenuhnya dikatakan sesuai janji pemerintan Jokowi-JK pasalnya template APBN sudah sulit untuk dilakukan banyak terobosan. Sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Presiden SBY bahwa fiscal space semakin hari semakin sempit.

Anggota Komisi XI DPR RI itu mengatakan pasalnya ada pengeluaran yang mengikat seperti anggaran pendidikan harus 20 persen, kesehatan 5 persen ditambah dengan dana desa sesuai janji pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla sebesar Rp 1 milyar per desa. “Jadi artinya betul-betul pemerintah harus kreatif dan membut terobosan,” tambahnya.

Pengamat ekonomi politik dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia, Ichsanuddin Noorsy berargumentasi penolakan DPR PMN ke BUMN dalam APBN 2016 berkaitan dengan Pelindo II. Dia menambahkan DPR secara langsung memberikan pesan kepada Menteri BUMN Rini Soemarno atas rencananya untuk mengucurkan anggaran yang besar kepada BUMN.

Dia menjelaskan dalam rapat Komisi VI DPR RI sudah menyetujui PMN ke BUMN sebesar Rp34,32 triliun dari usulan sebelumnya Rp31,32 triliun. Namun demikian, ditolak dalam rapat paripurna DPR. Fakta ini, lanjutnya, penunjukkan belum ada politik keseimbangan dalam pemerintahan seperti kehadiran sosok Jusuf Kalla, Luhut Panjaitan dan Rini Soemarno.

Ditambah dengan penolakan itu berkaitan dengan Pansus Pelindo II akan memanggil Menteri BUMN Rini Soemarno. Jika kemudian akhirnya, terang Noersy, pansus Pelindo II tidak menghasilkan sesuatu, bersamaan dengan pesan soal PMN, maka Pansus Pelindo II ditenggarai akan masuk angin.

Sebagaimana diketahui polemik Rini Soemarno bukan hanya penyuntikan dana besar terhadap BUMN, sebelumnya Rini Soemarno juga merencanakan penarikan fasilitas pinjaman sebesar Rp 520 triliun dari Tiongkok yang dialihkan kepada BUMN.  Rini sebelumnya juga mengaku telah menandatangani perjanjian pinjaman terhadap sejumlah BUMN di Indonesia. Hutang itu sebesar US$ 40 miliar atau Rp 520 Triliun dari China Development Bank dan ICBC.

Pengamat ekonomi Didik J Rachbini mengkritik besarnya dana defisit anggaran dalam APBN 2016 sebesar Rp 273,2 triliun dan penerimaan pajak Rp 1.546 triliun. Dia menilai pemerintah semestinya harus realistis dengan kondisi perekonomian yang berkembang pada saat ini. Walaupun, lanjutnya, kesalahan ini sudah dilakukan terus menerus bahkan penerimaan pajak tidak sesuai sebagaiman ditargetkan sebelumnya.

Didik menilai besarnya defisit anggaran seperti anggaran sebelumnya, justru tidak pernah terpakai. Sebagaimana, selama dua dekade terakhir yang direncakan APBN tidak terjadi defisit anggaran. Hingga akhirnya jika anggara defisit berarti harus mengandalkan hutang. “Jadi untuk apa utang lebih dari Rp 200 triliun?,” tuturnya.

Menurut dia, kenyataan dalam implementasi strategi defisit tidak benar terjadi selama belasan tahun, fakta itu menunjukkan uang cukup untuk mewujudkan kegiatan APBN. Didik menilai strategi defisit menambah kesulitan perekonomian. Contohnya, ketika pemerintah mengkritik keras BI untuk menurunkan suku bunga namun di APBN defisit anggaran justru ditingkatkan pemerintah.

Dia menambahkan sudah semestinya dalam keadann krisis, pemerintah memotong anggaran dalam proyek-proyek fantastis namun kenyataannya justru ditambah. Bukan berarti proyek fantastis itu dihapus, namun ditargetkan dalam jangka panjang. Bagi Didik, perekonomian Indonesia justru terbantu dalam sektor jasa dan 50 juta lebih orang kelas menengah ke atas hingga masih terus bertahan.

Paripurna DPR resmi mensahkan Rancangan Pendapatan dan Belanja Negara 2016 menjadi UU APBN 2016 dalam paripurna di gedung DPR, Jumat (30/10/2015). Saat mengambil keputusan seluruh fraksi di DPR RI menyetujui secara bulat usulan pemerintah. Hanya saja soal PMN dikembalikan kepada komisi terkait untuk dimasukkan dalam APBNP 2016 mendatang. (Muhamad Asari)

Share

Video Popular