Saat  Kabareskrim dan Dirjen SPK menggelar pertemuan (Humas Kemedag)

JAKARTA – Rumor sweeping barang ilegal di sejumlah sentra perdagangan melalui pesan pendek membuat pedagang khwatir. Untuk mengklarifikasi hal itu, Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen (SPK) Widodo duduk bersama Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri Komjen (Pol) Anang Iskandar, di Gedung Kementerian Perdagangan Jakarta, Jumat (30/11/2015).

“Kami menegaskan tidak ada razia atau sweeping para pedagang. Jadi, jangan percaya rumor atau isu-isu yang menyesatkan,” tegas Widodo dalam rilisnya di Jakarta.

Dalam kesempatan ini, Dirjen SPK menegaskan bahwa Kemendag tidak akan melakukan sweeping yang menyebabkan para pedagang tidak bisa menjalankan usahanya, apalagi sampai merumahkan karyawannya. Menurut dia, saat ini langkah yang dilakukan upaya preventif berupa peningkatan pemahaman ketentuan perlindungan konsumen, pengawasan barang dan penegakan hukum bersama Ditjen Bea Cukai dan Mabes POLRI. Setelah peningkatan pemahaman maka langkah yang dilakukan pengawasan berkala dan jika diperlukan pengawasan khusus serta penegakan hukum.

 Sementara itu, Kabareskrim Komjen Anang Iskandar menyatakan bahwa Kapolri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti memerintahkan tidak boleh melakukan sweeping kepada para pedagang di pusat-pusat perbelanjaan. “Tidak ada sweeping pedagang,” tegas Anang.

Anang menyatakan seluruh Direktur Reserse   Kriminal Khusus sudah dikumpulkan untuk melindungi produk dalam negeri. Dia menyampaikan, sudah memberika pengarahan bahwa tujuan operasi atau kegiatan ini bukan untuk semata-mata menindak mereka yang ada di lapangan dari toko ke toko, tapi menjaga jangan sampai barang masuk ke Indonesia.

Menurutnya, Polri akan menjaga dan mengawasi agar barang dari luar tidak gampang masuk ke dalam wilayah Indonesia. Walaupun demkian paling depan adalah Bea Cukai sedangkan lapis kedua diawasi oleh Polri. Anang memastikan pengawasan yang dilakukan Polri tidak dalam rangka represif. Dia menambahkan kepolisian pada saat ini dalam rangka sosialisasi agar masyarakat paham, bahwa untuk menjaga produk harus mempunyai daya saing yang tinggi, baik di dalam maupun di luar negeri.

Polri juga mengawasi pelabuhan-pelabuhan tikus yang sering digunakan untuk menyelundupkan barang-barang ilegal. “Kita harus menjaga jangan sampai ada “penyelundupan”, barang masuk secara ilegal secara administrasi maupun lewat pelabuhan tikus,” katanya. (asr)

Share

Video Popular