Keterangan foto: Perdana Menteri Narendra Modi dengan Cisco John Chambers T, Microsoft Satya Nadella, Qualcomm Paul Jacobs E. dan CEO Google Sundar Pichai. (Foto: PTI)

Oleh : Li Jingyu

Baru-baru ini Perdana Menteri India Narendra Modi mengadakan kunjungan ke Amerika Serikat dan menandatangani kontrak dengan raksasa teknologi Google dan Microsoft, ini sangat jelas menunjukkan cita-cita tinggi India dalam mengembangkan “Digital India”-nya.

Sebaliknya mengikuti perkembangan RRT (Republik Rakyat Tiongkok), perusahaan seperti Google dan Twitter selama ini diblokir di daratan Tiongkok. Dalam kontrak Modi, Google akan mendirikan free wifi di 500 stasiun kereta api di India, Chief Executive Google keturunan India Sundar Pichai, mengatakan, rencana Wifi untuk tempat umum ini merupakan proyek terbesar dalam sejarah India, jika dilihat dari jumlah potensi pengguna, skala ini mungkin merupakan paling besar di dunia. Sedangkan Microsoft bersedia mengembangkan broadband biaya rendah secara universal di 500.000 desa India.

Dalam pidato kunjungan Modi di kantor pusat facebook, ia menyerukan pemimpin berbagai negara merangkul media social komunitas, “Sejak saya terjun dalam pemerintahan, saya menemukan salah satu masalah pemerintah adalah antara pemerintah dan rakyat dipisahkan oleh sebuah kesenjangan, namun media komunitas dapat menjalin hubungan erat kedua belah pihak”.

Hal yang membuat telinga merah adalah facebook juga diblokir di RRT, perkataan Modi itu jika terdengar oleh pemerintah Beijing, entah bagaimana perasaannya.

Dari situasi riil, tindakan pemerintah PKT (Partai Komunis Tiongkok) memblokir beberapa raksasa teknologi negara Barat, benar-benar telah menutup kesempatan untuk mengembangkan iptek dan ekonominya serta membiarkan peluang itu diberikan kepada negara-negara berkembang lainnya. “Negara tertutup baru” seperti RRT ini hanya membawa-serta terisolasi dan keterbelakangan.

Ekonom Kelembagaan Baru AS, Acemoglu dan Robinson pada 2013 telah menerbitkan buku karangan bersamanya yakni “Sumber Kekuasaan, Kemakmuran dan Kemiskinan: Mengapa Negara Dapat Mengalami Kegagalan?”

Dalam buku telah disampaikan 2 konsep penting yaitu sistem politik dan ekonomi yang inklusif dan ekstraktif. Sistem inklusif adalah masyarakat yang membuka kesempatan dan kepentingan ekonomi, diberikan kepada lebih banyak orang untuk dinikmati, berupaya melindungi hak dan kepentingan perorangan, di bidang politik membagi kekuasaan secara luas, mendirikan pengawasan dan keseimbangan serta mendorong ideologi pluralistik. Bagi negara yang telah memilih sistem inklusif akan menuju kaya dan makmur.

Sebaliknya, mereka yang memilih sistem ekstraktif, membuat kepentingan ekonomi dan kekuasaan politik sangat terkonsentrasi, dimonopoli oleh sebagian kecil orang yang memiliki hak istimewa, maka negara tentu akan menuju kelemahan dan kegagalan. Meskipun dalam jangka pendek terjadi pertumbuhan ekonomi, namun pasti tidak akan dapat bertahan terus, karena kelas istimewa demi mempertahankan kepentingan diri sendiri, akan menggunakan kekuasaan politiknya menghalangi persaingan, tidak hanya mengorbankan kepentingan mayoritas, juga tidak menguntungkan bagi inovasi, menghalangi kemajuan masyarakat secara keseluruhan.

Dari sini dapat disaksikan, apa yang disebut politik berhaluan kiri dan ekonomi berhaluan kanan dari “Pasar bebas Sosialisme”, disatu sisi menghendaki di dalam politik mempertahankan otokratis tekanan tinggi ala Komunisme, menyingkirkan kemungkinan rakyat ikut berpartisipasi dalam bidang urusan publik. Di sisi lain demi keabsahan pemerintahan, juga ingin mengembangkan ekonomi, ingin mengubah ekonominya menjadi ekonomi kapitalis yang bebas dan terbuka, mendorong khalayak ikut serta melakukan investasi. “Kepribadian ganda” semacam ini sama sekali tidaklah dapat berhasil, seperti halnya kaki kiri ingin ke kiri, sedangkan kaki kanan ingin ke kanan, maka bagaimana akibatnya semua orang dapat memprediksikan sendiri.

Apalagi politik Partai Komunis Tiongkok (PKT) yang berhaluan kiri sekarang ini, condong pada komunisme Marx, Lenin dan Mao, ideologi Mao Zedong yang lebih konservatif, terutama ideologi Mao yang anti bisnis, lebih-lebih tidak sesuai dengan ekonomi pasar. Jika RRT tidak melakukan reformasi secara fundamental, bentuk perkembangan “politik kiri ekonomi kanan” tersebut pasti akan mengalami benturan, mengakibatkan kondisi ekonomi merosot, para investor juga akan mengalihkan modalnya kenegara lain.

Mengambil sebuah cotoh kasus orang terkaya Hongkong Li Ka-shing, yang menjadi fokus berita di daratan Tiongkok, ia menjual aset kekayaannya di daratan Tiongkok dan dialihkan ke Eropa, demi hal tersebut media resmi PKT telah menulis sebuah artikel komentar, ”Jangan sampai Li Ka-shing lari”, memicu topik nasional, Li bahkan mendapat sebuah gelar “Li Paopao” (Li yang lari).

Namun bagaimanapun juga, dana memang tidak boleh dikontrol oleh kekuasaan politik, mekanisme ekonomi pasar menghentikan sebuah tangan yang tak terlihat, dapat menyesuaikan secara alamiah persediaan dan permintaan. Dewasa ini, jika PKT masih tetap meminta pengusaha menunjukkan perasaan “loyal kepada partai dan patriotik”, maka jangan harapkan dapat mengunci dana investor. Dengan kata lain, dibidang ekonomi dikenakan mahkota topi politik, mengharapkan “ekonomi mengabdi pada politik”, ini hanya akan mencekik ekonomi pasar, mengakibatkan jalur perkembangan RRT melangkah semakin jauh ke jalan yang salah. (tys/whs/rmat)

 

Share

Video Popular