SE Kapolri Penanganan Ujaran Kebencian (Facebook)

JAKARTA – Masyarakat Indonesia yang kini sudah digandrungi dengan sosial media kini harus serba hati-hati untuk menulis seperti status atau tweet yang akan mereka sebar di sosial media. Ini tidak lain setelah Kapolri mengeluarkan Surat Edaran (SE) bernomor SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (hate speech) pada 8 Oktober 2015.

Kadiv Humas Polri, Irjen Anto Charlian mengatakan polri siap menindakan para pelaku ujaran kebencian. Meski demikian, pihak kepolisian tidak serta merta menindak namun akan bekerja sama dengan para ahli untuk mentelaah ujaran-ujaran itu jika memenuhi prinsip-prinsip kebencian, menghasut dan permusuhan.

“Kami akan meminta pendapat para ahli, apakah kata-kata (yang diadukan) berisi penghinaan, atau merendahkan martabat kelompok tertentu,” kata Irjen Anton Charliyan kepada MetroTV, Senin (2/11/2015).

Menurut Anton, ahli yang dimaksud adalah terdiri ahli bahasa, ahli agama dan ahli hukum. Kerjasama itu nantinya polri selanjutnya bisa menentukan ujaran mana yang mengarah kepada kebencian. Dia juga menerangkan berbeda dengan kritik atau penghinaan, penghinaan justru lebih mengarah kepada mencaci maki seseorang.

“Beda kritik dan penghinaan. Kritik berkaitan dengan kinerja. Tapi, kalau penghinaan, seperti banyak sekali terlontar bebas di depan publik. Misal si X monyet, si X bloon, bego, dan sebagainya,” jelasnya.

Surat Edaran hate speech ber-Nomor SE/06/X/2015 itu telah dikirim ke Kepala Satuan Wilayah (Kasatwil) seluruh Indonesia. Surat ini bertujuan untuk menindak pelaku penyebar kebencian di sosial media. Pengakan hukum dilakukan seperti hukuman empat tahun penjara bagi siapa yang menyatakan permusuhan di depan umum, sesuai Pasal 156 KUHP.

Pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan untuk cacian yang disebarkan melalui tulisan, sesuai Pasal 157 KUHP. Pidana penjara paling lama sembilan bulan untuk kasus pencemaran nama baik, sesuai Pasal 310 KUHP.

Hukuman empat tahun penjara untuk pelaku penyebaran fitnah sesuai dengan Pasal 311 KUHP, dan pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 No. 13. Bagi yang menyebarkan kabar bohong, maka akan dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar, sesuai Pasal 28 jis. Pasal 45 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berikut isi SE Kapolri Penanganan Ujaran Kebencian :

Pada Nomor 2 huruf  (f) SE disebutkan, ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk antara lain:

  1. Penghinaan.
  2. Pencemaran nama baik.
  3. Penistaan.
  4. Perbuatan tidak menyenangkan.
  5. Memprovokasi.
  6. Menghasut.
  7. Menyebarkan berita bohong dan semua tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan atau konflik sosial.

Selanjutnya pada huruf (g) disebutkan, ujaran kebencian sebagaimana dimaksud di atas, bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan atau kelompok masyarakat, dalam berbagai komunitas yang dibedakan dari aspek:

  1. Suku.
  2. Agama.
  3. Aliran keagamaan.
  4. Keyakinan atau kepercayaan.
  5. Ras.
  6. Antargolongan.
  7. Warna kulit.
  8. Etnis.
  9. Gender.
  10. Kaum difabel.
  11. Orientasi seksual.

Pada huruf (h) disebutkan, ujaran kebencian sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui berbagai media, antara lain:

  1. Dalam orasi kegiatan kampanye.
  2. Spanduk atau banner.
  3. Jejaring media sosial.
  4. Penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi).
  5. Ceramah keagamaan.
  6. Media masa cetak atau elektronik.
  7. Pamflet.

Pada huruf (i) disebutkan, dengan memperhatikan pengertian ujaran kebencian di atas, perbuatan ujaran kebencian apabila tidak ditangani dengan efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, akan berpotensi memunculkan konflik sosial yang meluas, dan berpotensi menimbulkan tindak diskriminasi, kekerasan, dan atau penghilangan nyawa.

Prosedur Polisi Tangani Hate Speech

Adapun pada nomor 3 SE diatur pula prosedur polisi dalam menangani perkara yang didasari pada hate speech agar tidak menimbulkan diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan atau konflik sosial yang meluas.

Pertama, setiap personel Polri diharapkan mempunyai pemahaman pengetahuan mengenai bentuk-bentuk kebencian.

Kedua, personel Polri diharapkan lebih responsif atau peka terhadap gejala-gejala di masyarakat yang berpotensi menimbulkan tindak pidana.

Ketiga, setiap personel Polri melakukan kegiatan analisis atau kajian terhadap situasi dan kondisi di lingkungannya. Terutama yang berkaitan dengan perbuatan ujaran kebencian.

Keempat, setiap personel Polri melaporkan ke pimpinan masing-masing terhadap situasi dan kondisi di lingkungannya, terutama yang berkaitan dengan perbuatan ujaran kebencian.

Apabila ditemukan perbuatan yang berpotensi mengarah ke tindak pidana ujaran kebencian, maka setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan.

Tindakan itu antara lain memonitor dan mendeteksi sedini mungkin timbulnya benih pertikaian di masyarakat, melakukan pendekatan pada pihak yang diduga melakukan ujaran kebencian, mempertemukan pihak yang diduga melakukan ujaran kebencian dengan korban ujaran kebencian, mencari solusi perdamaian antara pihak-pihak yang bertikai, dan memberikan pemahaman mengenai dampak yang akan timbul dari ujaran kebencian di masyarakat.

Terakhir, jika tindakan preventif sudah dilakukan namun tidak menyelesaikan masalah, maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui upaya penegakan hukum sesuai KUHP, UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman 6 tahun penjara.

Juga dikenakan Pasal 16 UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500 juta.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial. Aturan ini mulai berlaku sejak Surat Edaran tersebut ditandatangani.

(asr)

Share

Video Popular