Ilustrasi Hate Speech (Network)

JAKARTA – Mulutmu harimaumu sudah menjadi kenyataan yang ditegaskan melalui Surat Edaran Kapolri mengenai Ujaran Kebencian atau Hate Speech. Melalui perkembangan zaman, sosial media pun kini tak luput peredaran dari berbagai umbaran kata-kata kebencian, caci maki dan permusuhan. Oleh karena itu, seperti apa urgennya SE/06/X/2015 diteken 8 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Kapolri Jenderal Badrodin Haiti?

Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan mendukung langkah Kapolri memenjarakan orang-orang pelaku penyebar kebencian dan permusuhan di dunia maya. Pelaku hate speech bagi Komnas HAM memiliki niatan khusus untuk menyerang kelompok tertentu atas dasar kebencian dan permusuhan. Apalagi tindakan hate speech sebagai bentuk pelanggaran terhadap HAM.

Hate speech itu melanggar HAM, kebebasan orang, hak hidup orang karena kebencian, pelaku perlu diberi sanksi,” kata Komisioner Komnas HAM Muhammad Nurkhoiron saat ditemui di kantor Komnas HAM, Jakarta, Rabu (4/11/2015).

Dia menerangkan hate speech berarti menyerang kelompok tertentu atas dasar kebencian, berbeda ras, suku, golongan atau keyakinan. Bahkan hate speech cenderung terjadi kepada kelompok minoritas atau keyakinan. Tak hanya itu, tindakan hate speech bisa berujung kepada tindakan nyata untuk memusuhi kelompok atau golongan tertentu. Tentunya hate speech berbeda dengan kritik yang diwujudkan dalam perbedaan pandangan atau argumentasi.

Meski demikian, Komnas HAM meminta kepolisian untuk menghapus pasal karet yang justru selalu memenjarakan orang. Pasal karet yang dimaksud adalah Pasal 310 dan 311 tentang pencemaran nama baik. Setelah direvisi, tak masalah kemudian pihak kepolisian kembali mengedarkan surat itu kepada jajaran kepolisian. Hanya saja, perlu dibedakan tentang hate speech dengan pencemaran nama baik dan kritik.

Revisi surat Kapolri SE/06/X/2015 turut dilontarkan oleh Ketua Pengurus Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Alvon Kurnia Palma. YLBHI menuntut Kapolri untuk mencabut Pasal 310 dan 311 KUHP, Pasal 28 ayat (2) UU Nomor II Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta aspek “Pencemaran Nama Baik” dan “Perbuatan Tidak Menyenangkan” dari materi SE Kapolri.

Menurut dia, pencabutan pasal-pasal karet di atas sebagai bukti bahwa kepolisian memiliki upaya tulus untuk menjaga kebhinekaan, mengantisipasi dan mencegah tindak kekerasan berbasis rasial, etnis, agama maupun identitas kolektif lainnya serta menjadi panduan masyarakat agar lebih proaktif dan imparsial.

Alvon menerangkan SE Kapolri tentang Hate Space sepintas menyiratkan tentang babak baru mengatasi kekerasan berbasis rasial, etnis maupu agama di Indonesia. Apalagi ujaran kebencian berujung pada kebencian kolektif, diskriminasi, pengucilan, pembantaian etnis atau genosida terhadap kelompok yang menjadi sasaran ujaran kebencian.

Hanya saja, sikap kepolisan ternodai dengan masuknya Pasal 310 dan 311 KUHP, Pasal 28 ayat (2) UU Nomor II Tahun 2008. Apalagi pasal karet itu pada dasarnya mengaburkan tentang prinsip-prinsip yang menjadi sasaran ujaran kebencian adalah kelompok minoritas atau marjinal bukan personal/individu atau pun pejabat pemerintahan. Bahkan patut dicurigai ada niat terselubung untuk mengekang kebebasan berekspresi dan berpendapat, apalagi terjadi pembiaran atas kekerasan rasial berbasis agama dan kepercayaan.

Sementara dalam keterangan terpisah, Ketua Umum Persatuan Advokat Indonesia (Peradi) Luhut Pangaribuan meminta Kapolri untuk mencabut surat edaran yang dikeluarkan agar masyarakat tidak was-was dan merasa selalu dimata-matai polisi di dunia maya. Padahal aparat kepolisian semestinya harus memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat.

Menurut Luhut, Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Kapolri hanya merujuk kepada ketentuan pasal hukum tercantum pada perundangan yang sudah berlaku. Apalagi tidak ada produk hukum yang baru dikeluarkan oleh pihak kepolisian dan sifat surat tersebut hanya bersifat di internal kepolisan belaka.

Dia mengingatkan pencabutan SE Kapolri bertujuan untuk menjawab adanya kegaduhan yang dimunculkan akibat keputusan Kapolri. Oleh karena itu, Peradi mengimbau pihak kepolisian tidak serta merta melakukan kriminalisasi terhadap ucapan dan pikiran masyarakat bahkan SE Kapolri itu untuk menimbulkan persepsi berbeda di masyarakat yakni menangkal kritik atas pemerintah.

“Surat edaran itu tidak ada ketentuan baru, hanya mengutip pasal-pasal yang sudah ada, barangkali dicabut saja hanya menimbulkan kegaduhan dan persepsi berbeda di masyarakat,” ujarnya.

Kapolri Jenderal Badrodin Haiti menyatakan tidak akan mencabut surat edaran tentang Ujaran Kebencian karena hanya berlaku di internal kepolisian. Apalagi, ujar Badrodin, bukan produk hukum yang harus menjadi acuan mutlak tetapi sebagai aturan untuk melaksanakan tata cara penanganan hate speech.

Kapolri menegaskan pihak kepolisian tidak hanya serta merta menindak pelaku yang dituduhkan melakukan hate speech. Jika kemudian sudah dikaji memenuhi unsur kebencian maka pelaku akan dipanggil jika memang terbukti bernada provokasi dan menyebarkan fitnah serta kebencian. Tak hanya itu, nantinya kepolisan akan mengedepankan upaya damai jika ada pihak yang merasa dilecehkan.

“Di mana kita membungkamnya? di mana kita melanggar hak asasi manusianya? saya bilang jangan komentar dulu sebelum baca SE itu seperti apa,” lanjutnya di Jakarta.  (Muhamad Asari)

Share

Video Popular