Suasana diskusi tata kelola kehutanan

JAKARTA – Kebakaran lahan gambut dan hutan saat ini yang telah terjadi 18 tahun berturut-turut merupakan salah satu dari faktor buruknya tata kelola (governance) di sektor kehutanan Indonesia. Perbaikan tata kelola hutan menjadi kunci mencegah korupsi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengurangi dampak perubahan iklim.

 Hal demikian diungkap dalam kegiatan Seminar Nasional tata kelola hutan dan iklim dan Pertemuan Mitra pada Selasa (3/11/2015) di Jakarta. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Lembaga Kemitraan Patnership yang didukung oleh Kedubes Kerajaan Norwegia. Hadir sebagai pembicara utama dalam Seminar Nasional tersebut Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Nur Masripatin, Duta Besar Kerajaan Norwegia untuk Indonesia Stig Traavik, dan Direktur Eksekutif Kemitraan Monica Tanuhandaru.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya yang dibacakan oleh Nur Masripatin mengatakan pengelolaan sumberdaya hutan dituntut untuk lebih transparan, akuntabel dan memberikan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat. “Sebagai rangka memanfaatkan momentum tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga mulai melakukan pembenahan dan perbaikan tata kelola hutan,” ujarnya saat membuka seminar.

Menurut dia, beberapa hal yang telah dilakukan diantaranya: implementasi moratorium terhadap pembukaan lahan gambut dan hutan primer, pembatasan dan pengetatan perijinan, percepatan proses perijinan, transparansi dan akuntabilitas data, penanganan konflik tenurial, penegakan hukum dan pembukaan akses pengelolaan hutan oleh masyarakat.

Dubes Kerajaan Norwegia Stig Traavik mengatakan telah bekerja sama dengan Indonesia dalam bidang-bidang seperti iklim dan energi, demokrasi dan hak asasi manusia, isu-isu politik internasional dan perdagangan. Sebagai tujuan memerangi kemiskinan dan perubahan iklim, Kerajaan Norwegia telah mendukung, baik pemerintah Indonesia maupun kalangan masyarakat sipil di Indonesia.

Menurut dia, dukungan yang diberikan untuk menjalankan program-program yang dapat mengurangi dampak perubahan iklim, perbaikan lingkungan hidup serta pengurangan angka kemiskinan melalui perluasan hak dan akses masyarakat, termasuk masyarakat adat dalam memanfaatkan dan mengelola sumberdaya alam. Pelajaran-pelajaran dari pelaksanaan program ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi upaya perbaikan tata kelola kehutanan dan iklim bagi para pihak di Indonesia.

Sementara Monica Tanuhandaru menilai persoalan kebakaran hutan dan lahan yang dihadapi saat ini tentu saja kontra produktif dengan komitmen pemerintah Indonesia untuk menekan deforestasi dan menurunkan emisi gas rumah kaca. Justru yang terjadi dengan kebakaran yang massif ini jutaan ton karbon terlepas. Dia menambah. Kemitraan berkomitmen untuk membantu Pemerintah dalam menyelesaikan persoalan deforestasi, rehabilitasi gambut, peningkatan akses dan pemberdayaan masyarakat untuk mengelola sumberdaya hutan, pengakuan masyarakat hukum adat dan penanganan konflik.

Kemitraan (Partnership for Governance Reform) dengan dukungan Kedutaan Norwegia sejak 2007 telah melaksanakan Forest Governance Program, yang secara umum bertujuan untuk mendukung kerja sama multipihak dalam rangka perbaikan tata kepemerintahan kehutanan dan meningkatkan manfaat yang berkeadilan bagi pemangku kepentingan utama dan keberlanjutan pengelolaan sumberdaya hutan.

Program ini dilaksanakan oleh Kemitraan melalui kerjasama dengan lebih dari 100 organisasi masyarakat sipil, kelompok masyarakat dan pemerintah, baik di tingkat nasional maupun daerah. Hasil-hasil kegiatan FGP ini juga telah memberikan andil atau berkontribusi terhadap pembaruan kebijakan dan peraturan di tingkat pusat, baik secara langsung maupun tidak langsung. (asr)

Share

Video Popular