JAKARTA – Keberadaan otonomi di daerah cenderung membuat sejumlah pemerintah daerah di Indonesia membuat peraturan tersendiri dalam mengatur tata kelola pemerintahannya. Bahkan dalam pelaksanaanya ada diantaranya melanggar HAM. Oleh karena itu Kota Ramah HAM (Human Rights) di Indonesia diminta segera untuk dibentuk.

Komisoner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Muhammad Nurkhoiron mengatakan mewujudkan dorongan pelaksanaan HAM bukan hanya semata dari aspek pemerintah nasional dan pusat, tapi pemerintahan lokal juga untuk terlibat aktif dalam HAM yang jadi prinsip internasional. Bahkan keberadaan pemerintah daerah sangat dominan sebagai rangka untuk pemenuhan HAM pada kalangan masyarakat.

“Apalagi di Indonesia ada otonomi daerah, yang mana itu bisa ciptakan suatu inisiatif baru, terkait kebijakan yang langsung berdampak terhadap masyarakat setempat,” katanya dalam jumpa pers di Kantor Komnas HAM, Jalan Latuharhari, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (4/11/2015).

Komnas HAM menyatakan merasa penting untuk ikut bersama masyarakat sipil untuk mendorong semakin banyak pemimpin daerah yang punya komitmen tinggi dalam HAM. Langkah ini diperkuat laporan Komnas HAM sampai 2014, bahkan 5 tahun terakhir menunjukkan pemerintah daerah ikut langsung maupun tak langsung dalam menciptkan pelanggaran HAM.

Berbagai laporan yang diterima semakin meningkat, selain Kepolisian, pemerintah daerah sudah menjadi aktor tertinggi yang banyak diadukan masyarakat sebagai pelaku pelanggaran HAM. Berbanding dari laporan, pemerintah daerah yang dilaporkan ke Komnas HAM pada 2012 sebanyak 569 berkas, pada 2013 sebanyak 542 berkas dan 2014 sebanyak 771 berkas.

Menurut Khoiran, ketika Kota yang ramah HAM ini sudah terbentuk nantinya terlihat dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemda yang tidak diskriminatif. Selain itu, proses pembuatan kebijakan apakah sudah transparan atau belum dan melibatkan masyarakat sipil hingga kepada seluruh jajaran pemerintah setempat.

Pada jumpa pers yang sama, Manajer Advokasi INFID, Beka Ulung Hapsara mengatakan perlindungan dan pemenuhan HAM oleh pemerintah kota menjadi dasar pembentukan Forum Kota Ramah HAM Sedunia (WHRCF) yang telah diselenggarakan setiap tahun oleh Pemerintah Kota Gwangju, Korea Selatan sejak 2010.

Sebagai rangka mewujudkan hal ini, maka sejak 2013, INFID dan pemerintah Kabupaten Wonosobo telah berpartisipasi dan menjadi bagian dari WHRCF ini. Bentuk kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Wonosobo ini tercakup pada sejumlah agenda pemerintah berkaitan dengan HAM dan upaya sungguh-sungguh untuk memberikan pelayanan kepada masyrakat dengan berbasis HAM.

Menurut Beka, tak hanya Kabupaten Wonosobo sejumlah pemerintah daerah lainnya didorong untuk melaksanakan kebijakan yang ramah HAM. Tak hanya itu, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah juga turut memperhatikan pada aspek HAM. Dalam prakteknya, Beka mencontohkan tentang kebijakan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok berkaitan dengan penanganan Kampung Pulo dan Peraturan Gubernur 228 Tahun 2015 tentang pembatasan lokasi aksi demonstrasi.

Apa yang terjadi dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, bagi Beka, menjadi tantangan bersama bagi seluruh komponen masyrakat sipil. Pemerintah daerah dalam mengeluarkan kebijakannya tak hanya berdasarkan pada niat baik semata tapi harus memenuhi norma konstitusi dan HAM. “Kami mendorong Kota untuk peduli HAM,” kata Beka.

Oleh karena itu, upaya mendorong pemenuhan HAM oleh pemerintah daerah sudah sepatutnya menjadi terobosan yang harus didukung oleh berbagai pihak. Empat lembaga yakni Komnas HAM RI, Kemenkumham RI,   INFID dan ELSAM akan menyelenggarakan sebuah Konferensi Nasional tentang Human Rights City (Kota Ramah HAM).

Forum ini diharapkan akan menjadi forum bagi kepala daerah, masyarakat sipil, akademisi dan sektor swasta untuk saling berbagi pengalaman dan perspektif dalam mewujudkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM oleh pemerintah daerah. Forum ini juga diharapkan akan menjadi penyebaran bibit kota ramah HAM (human right city) ke seluruh pelosok bumi pertiwi. (asr)

Share

Video Popular