Ilustrasi (Andrew Burton/Getty Images)

JAKARTA – Pemerintah mengumumkan Paket Kebijakan Ekonomi VI yakni pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Langkah ini sebagai pengembangan perekonomian lokal dan sumber daya setempat. Delapan KEK itu nantinya memberikans sejumlah kemudahan kepada pengusaha dan investor.

Menko Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan tujuan pembentukan KEK untuk memberi kepastian sekaligus daya tarik bagi penanam modal. Diharapkan langkah ini mampu menciptakan lapangan kerja dan memberikan penghasilan bagi para pekerja  di wilayah masing-masing.

“Ini kawasan kelompok pertama di mana fasilitas dari pemerintah pusat dengan fasilitas pemerintah daerah,” ujarnya dikutip dari situs Setkab, Jumat (6/11/2015).

Delapan KEK yang ditetapkan melalui peraturan pemerintah (PP), yaitu Tanjung Lesung (Banten), Sein Mangkei (Sumatera Utara), Palu (Sulawesi Tengah), Bitung (Sulawesi Utara), Mandalika (Nusa Tenggara Barat), Morotai (Maluku Utara), Tanjung Api-api (Sumatera Selatan), dan Maloi Batuta Trans Kalimantan – MBTK (Kalimantan Timur).

Berikut Fasilitas dan Kemudahan di KEK :

No Bidang Fasilitas dan Kemudahan
1. Pajak Penghasilan (PPh) –   Kegiatan Utama (Tax Holiday):–    pengurangan PPh  sebesar 20-100 persen selama10-25 tahun dengan nilai investasi lebih dari Rp1 triliun.

– Pengurangan PPh  sebesar 20-100 persen selama 5-15 tahun dengan nilai investasi lebih dari Rp500 miliar.

–   Kegiatan di luar Kegiatan Utama (Tax Allowance):

–    Pengurangan penghasilan netto sebesar 30 persen selama 6 tahun;

–    Penyusutan yang dipercepat;

–   PPh atas deviden sebesar 10 persen

–   Kompensasi kerugian 5-10 tahun.

2. PPN dan PPnBM –   Impor: tidak dipungut-   Pemasukan dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP) ke KEK tidak dipungut-   Pengeluaran dari KEK ke  TLDDP  tidak dipungut-   Transaksi antar pelaku di KEK: tidak dipungut

–   Transaksi dengan pelaku di KEK lain: tidak dipungut

3. Kepabeanan –   Dari KEK ke pasar domestik: tarif bea masuk memakai ketentuan Surat Keterangan Asal (SKA)
4. Pemilikan Properti Bagi Orang Asing –   Orang asing/badan usaha asing dapat memiliki hunian/properti di KEK (Rumah Tapak atau Satuan Rumah Susun).-   Pemilik hunian/properti diberikan izin tinggal dengan Badan Usaha Pengelola KEK sebagai penjamin-   Dapat diberikan pembebasan PPnBM dan PPn atas barang sangat mewah (luxury)
5. Kegiatan Utama Pariwisata –   Dapat diberikan pengurangan Pajak Pembangunan I sebesar 50-100 persen-   Dapat diberikan pengurangan Pajak Hiburan sebesar 50-100 persen
6. Ketenagakerjaan –   Di KEK dibentuk Dewan Pengupahan dan LKS Tripartit Khusus-   Hanya 1 Forum SP/SB di setiap perusahaan-   Pengesahan dan perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di KEK-   Perpanjangan Ijin Menggunakan Tenaga kerja Asing (IMTA) di KEK
7. Keimigrasian –   Fasilitas Visa Kunjungan Saat Kedatangan selama 30 hari dan dapat diperpanjang 5 (lima) kali masing-masing 30 hari-   Visa Kunjungan Beberapa Kali (multiple visa) yang berlaku 1 tahun-   Izin tinggal bagi orang asing yang memiliki properti di KEK-   Izin tinggal bagi orang asing lanjut usia yang tinggal di KEK Pariwisata
8. Pertanahan –   Untuk KEK yang diusulkan Badan Usaha Swasta diberikan HGB dan perpanjangannya diberikan langsung bersamaan dengan proses pemberian haknya.-   Administrator KEK dapat memberikan pelayanan pertanahan
9. Perizinan –  Administrator berwenang menerbitkan izin prinsip dan izin usaha melalui pelayanan terpadu satu pintu di KEK

–   Percepatan penerbitan izin selambat-lambatnya 3 jam (dalam hal persyaratan terpenuhi)

–   Penerapan perizinan dan nonperizinan daftar pemenuhan persyaratan (check list)

–   Proses dan penyelesaian perizinan dan non perizinan keimigrasian, ketenagakerjaan, dan pertanahan di Administrator KEK

 

(asr)

Share

Video Popular