Aksi yang digelar praktisi Falun Dafa sekitar April 2015 (Dokumen)

JAKARTA – Jika Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 228 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum tidak direvisi atau dibatalkan, maka aksi damai yang sudah konsisten dilaksanakan selama 13 tahun oleh praktisi Falun Gong atau Falun Dafa di Kedubes Tiongkok di Jakarta akan beralih ke tempat yang sudah ditentukan dalam Pergub DKI.

Aksi yang sudah dilaksanakan secara beramai-ramai oleh praktisi Falun Gong sejak 4 Maret 2002 silam masih berlangsung hingga saat ini. Praktisi Falun Gong selama belasan tahun hanya menuntut penghentian penindasan terhadap Falun Gong di Tiongkok. Mereka dalam aksi juga menuntut pelaku penyebar kebencian dan penindasan terhadap Falun Gong yakni Jiang Zemin serta kroninya untuk diseret ke pengadilan.

Aksi Dafa 4 Maret 2002
Aksi Damai Depan Kedubes RRT 13 Mei 2002
Aksi Dafa 13 Mei 2003

Praktisi Falun Gong, Johanes Prima mengatakan bahwa prakitsi Falun Gong ingin menyuarakan bahwa hingga detik ini masih terjadi pembantaian umat manusia atau genosida yang mengerikan terhadap praktisi Falun Gong di Tiongkok. “Bahkan organ tubuh mereka dipreteli dan dijual oleh rezim antek Jiang Zemin, hanya gara-gara berkeyakinan Sejati-Baik-Sabar,” ujarnya dalam jumpa pers bersama Persatuan Rakyat Jakarta di Gedung YLBHI, Jakarta, Jumat (6/11/2015).

Dia menyampaikan atas masalah kemanusiaan ini semua masyarakat dunia diharapkan untuk peduli dan menaruh perhatian, agar penindasan segera berakhir. Jika demi untuk menyuarakan hal mendasar masalah kemanusiaan ini dikekang di Jakarta atau Indonesia, maka akan menjadi pertanyaan bagi Indonesia.

Aksi Praktisi Falun Dafa 10 Desember 2004
Aksi damai Falun Dafa yang digelar sekitar 2005
Aksi 16 Februari 2006

Menurut dia, semua orang pasti percaya prinsip universal bahwa berbuat baik akan mendapat kebahagian, berbuat buruk akan ditimpa kemalangan. Jika kemudian nantinya kebijakan pemerintah turut berdiri bersama-sama penganiaya maka tentunya tidak diinginkan bangsa Indonesia akan turut menanggung bencana. Oleh karena itu, pemangku kebijakan di Indonesia diharapkan lebih mendengarkan nurani mereka dan berdiri atas nama kemanusiaan.

Aksi Depan Kedubes RRT Jakarta 2004
Aksi Damai Desember 2007

Sebenarnya, aksi damai yang digelar bukan persis di depan Kedubes RRT Jalan Mega Kuningan, Jakarta Selatan tapi dua jalur seberang jalan. Aksi selama belasan tahun itu juga tidak digelar di tengah jalan hingga menyebabkan kemacetan. Aksi digelar di area pedesterian dan tentunya tidak mengganggu pejalan kaki. Tak ada teriakan-teriakan yang mereka sampaikan, hanya saja spanduk-spanduk dan 5 perangkat latihan Falun Gong yang kerap mereka peragakan.

Spanduk yang konsisten dibentangkan tertulis seperti Hentikan Penindasan pada Falun Gong di Tiongkok, Hentikan Penganiayaan dan Pengambilan Organ Terhadap Falun Gong di Tiongkok, Stop Pengambilan Organ Praktisi Falun Gong, Falun Dafa Meditasi Menyehatkan Jiwa dan Raga dan Bring Jiang Zemin To Justice.

Selama belasan tahun beraksi, praktisi Falun Gong tetap menyatakan aksi yang mereka gelar tidak bertujuan berpolitik atau melawan Tiongkok. Tak terhitung sudah belasan pewarta televisi, cetak dan online meliput aksi ini sejak dulu, bahkan terhadap aparat keamanan, pemerintah dan masyarakat yang melintas, penjelasan, jawaban dan tuntutan yang sama masih konsisten dilontarkan. Praktisi Falun Gong juga secara konsisten mengklarifikasi sejumlah hasutan kebencian, tuduhan dan fitnahan yang kerap dikenakan kepada Falun Gong termasuk di Indonesia.

Melansir dari situs resminya, Falun Gong atau Falun Dafa adalah metode latihan yang berlandaskan prinsip Sejati-Baik-Sabar. Latihan Faun Dafa ini juga disertai metode pengolahan jiwa dan raga. Melalui olah raga disertai dengan lima perangkat latihan sedangkan melalui olah jiwa berlandaskan pada prinsip Sejati-baik-sabar.

Latihan Falun Gong yang awalnya diperkenalkan di Tiongkok pada awal 1992 silam selanjutnya semakin populer dan berkembang pesat di Tiongkok hingga menyebar ke seluruh dunia. Hingga jumlah praktisi yang berlatih 100 juta dinilai terlalu besar mendatangkan kecemburuan dari pemimpin komunis Tiongkok, Jiang Zemin kala itu. Jiang mencetuskan penganiayaan terhadap praktisi Falun Gong dengan tiga prinsip yakni Cemarkan Reputasinya, Bangkrutkan secara Finansial, Hancurkan secara Fisik. Tiga kebijakan tersebut di jenjang bawah untuk memusnahkan Falun Dafa di Tiongkok termasuk penyebaran propoganda keburukan tentang Falun Dafa ke seluruh dunia.

April 2012
Aksi damai 2013

Sementara dalam jumpa pers yang sama, Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Alghifari Aqsha menyatakan bahwa Pergub yang dikeluarkan menunjukkan tidak memahami bahwa Gubernur DKI peranannya sebagai kepala daerah dari ibukota negara. Seharusnya selaku Gubernur DKI memfasilitasi warga negara untuk menyampaikan aspirasi mereka ke lembaga-lembaga di level nasional.

Menurut dia, Pergub yang dikeluarkan era Gubernur Ahok itu tidak saja mencederai hak asasi warga negara untuk berekspresi tapi menunjukkan Pemprov DKI Jakarta semakin anti kritik dengan masyarakat. Apalagi pada dasarnya, Indonesia sudah memiliki UU No 9 Tahun 1998 Tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat. Bahkan sudah tercantum tentang larangan akan lokasi penyampaian pendapat. Apa yang tercantum dalam UU sudah memenuhi tujuan keseimbangan antar hak menyampaikan pendapat dan ketertiban umum.

Aksi di depan Kedubes RRT di Jakarta 2014

Dia menerangkan, jika dalam asas hukum “Lex Superior Derogate Legi Inferiori” maka kekuatan hukum dari Pergub harus dikesempingkan karena bertentangan dengan peraturan di atasnya yakni UUD 1945, UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Untuk itu, atas nama Persatuan Rakyat Jakarta, meminta kepada Gubernur Ahok untuk menghentikan pembatasan kebebasan berekspresi warga negara. Pemprov DKI juga diimbau lebih berperanan agar DKI menjadi tempat kondusif bagi warga negara untuk menyampaikan pendapat.

“Organisasi masyarakat sipil dalam PRJ menolak tegas adanya Pergub Nomor 228 Tahun 2015 yang disahkan 28 Oktober 2015,” tegasnya menyampaikan pernyataan bersama dari 42 elemen masyarakat diantaranya KontraS, LBH Pers, AJI Jakarta, FSPMI, KASBI, Puskapol UI dan BEM UI.

Pergub yang ditandatangani oleh Gubernur Basuki Tjahaja itu dalam Pasal 4 Pergub tercantum hanya ada tiga titik yang dapat digunakan sebagai lokas unjuk rasa yakni Parkir Timur Senayan, Alun-Alun Demokrasi DPR/MPR RI dan Silang Selatan Monumen Nasional (Monas).

Pergub juga mengatur bahwa mediasi hanya dapat dilakukan kepada instansi pemerintah daerah dan satuan kerjanya. Ketentuan ini justru membatasi aspirasi warga, karena tidak selalu hanya ditujukan kepada pemerintah daerah semata melainkan kepada lembaga-lembaga lainnya. Persoalan lainnya adalah Pasal 14 Pergub semakin menguatkan peran dwifungsi TNI, di mana TNI dapat membubarkan aksi unjuk rasa sehingga fungsi TNI bukan hanya di bidang pertahanan tetapi juga dalam bidang keamanan. (asr)

Share

Video Popular