Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah (Greenpeace)

JAKARTA – Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menemukan adanya pelanggaran HAM dalam kabut asap yang menimpa Sumatera dan Kalimantan. Laporan HAM berjudul : Asap dan Residu Hak Asasi: Jauhnya Pertanggungjawaban Negara untuk Menghukum Perusahaan Pembakar Hutan dan Melindungi Hak-Hak Dasar Warga Indonesia.

Wakil Koordinator Bidang Strategi dan Mobilisasi KontraS, Puri Kencana menngatakan meski musim hujan tiba, pertanggungjawaban negara dan aktor negara tidak dapat menghapus kejahatan asap. Menurut dia, praktik pembakaran hutan juga dikarenakan lambannya koordinasi aparat antar lembaga dan penegakan hukum atas meluasnya praktik kejahatan korporasi di sektor kehutanan.

Dia mengatakan laporan HAM bermaksud mempertegas berbagai pernyataan yang telah dikeluarkan oleh beragam insiatif masyarakat sipil guna mendorong agenda pertanggungjawaban pembakara hutan. Termasuk memperkuat akses publik untuk hak atas informasi terhadap sejumlah nama perusahaan, individu maupun keterlibatan aktor negara dalam kebakaran hutan dan lahan.

Meski pemerintah rutin memberikan informasi terkait titik api dan kondisi korban yang terjangkit ISPA termasuk bekerja sama dengan jejaring media massa dalam menginformasikan langkah cepat pemerintah, namun masih ada kekurangan yang harus diperhatikan oleh pemerintah dalam penanganan karhutla beberapa waktu lalu.

“KontraS tidak melihat adanya ruang koordinasi antar lembaga negara maupun langkah penanganan serius yang diambil guna memberikan suatu perlindungan yang utuh,” ujar Puri dalam rilis di Jakarta, Senin (9/11/2015).

Berikut Pelanggaran HAM berkaitan kejahatan asap :

Pertama, kondisi hidup dan kesehatan. Hak atas hidup yang telah diatur di dalam DUHAM (1948), ICCPR (1966) maupun UU No. 39/1999 tentang HAM riskan terlanggar. Pelanggaran menguat apalagi dengan ditemukannya korban jiwa sepanjang praktik pembakaran hutan dan asap.

Kedua, kebebasan bergerak dan beraktivitas. Keterbatasan warga untuk bergerak dan beraktivitas tentu saja akan memiliki dampak yang serius pada pemenuhan jaminan hak atas ekonomi dan pekerjaan yang layak sebagaimana yang diatur di dalam ICESCR (1966) Pasal 6 dan 7 yang harus dipenuhi secara progresif oleh negara.

Ketiga, hak atas pendidikan. Dampak lain dari minimnya mobilitas warga untuk bergerak dan beraktivitas adalah pemenuhan hak dasar atas pendidikan. Lambannya respons pemerintah untuk menetapkan situasi darurat maupun solusi yang diambil untuk tetap menjamin keberadaan akses pendidikan selama situasi karhutla dan asap terjadi mengakibatkan terlanggarnya Pasal 13-14 ICESCR (1966). Risiko potensial yang terjadi adalah tidak maksimalnya ruang belajar dan mengajar dari para siswa untuk menghadapi ujian semester.

Keempat, informasi penegakan hukum. Pernyataan yang dikeluarkan Menkopolkam, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan maupun Polri untuk enggan membuka nama-nama perusahaan maupun individu-individu. Keengganan yang lebih dimotivasi oleh faktor ekonomi telah merendahkan semangat akuntabilitas sebagaimana yang telah diatur dalam UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Kelima, perlindungan masyarakat hukum adat. Dari semua lapisan masyarakat yang menderita kerugian atas kejahatan pembakaran hutan dan asap di Sumatera dan Kalimantan, masyarakat hukum adat kerap tidak mendapatkan respons dan perlindungan maksimal. Tindakan ini melanggar komitmen Indonesia atas sejumlah instrumen HAM internasional (ILO Declaration 1989 No. 169, Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Pribumi) maupun sejumlah instrumen hukum nasional lainnya (UU No. 39/1999 Pasal 6, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/2012) yang menjamin perlindungan masyarakat hukum adat, termasuk dari segala bentuk praktik pembangunan.

(asr)

Share

Video Popular