JAKARTA – Surat Edaran (SE) Kapolri Nomor SE/6/X/2015 soal hate speech sebagai langkah maju pihak kepolisian mengatasi ujaran kebencian namun demikian diminta lebih akomodatif dengan memperhatikan sejumlah usulan untuk melakukan revisi. Seruan itu disampaikan oleh sejumlah Organisasi Masyarakat Sipil yang terdiri KontraS, Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers) dan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK).

Direktur Lembaga Bantuan Hukum Pers, Asep Komarudin turut mengapresiasi pengaturan dalam ujaran kebencian oleh Kapolri, namun demikian dalam surat tersebut tidak membedakan antara hate speech seperti yang diatur dalam Pasal 156 KUHP. Bahkan Kapolri memasukkan pasal 310 dan 311 KUHP dan justru tidak bisa membedakan dengan pasal pencemaran nama baik serta penghinaan.

“Jadi permasalahan adalah masuknya pasal-pasal penghinaan, pencemaran nama baik lalu penyebaran berita bohong. Ini dua tindak pidana tersendiri,” tutur Asep di Kantor Kontras, Senen, Jakarta, Selasa (10/11/2015).

Menurut dia, pencemaran nama baik atau berita bohong berkaitan tindak pidana secara individu dan bersifat delik aduan. Berbeda dengan hate speech yang merupakan bukan delik aduan. Oleh karena itu dari objek sudah menunjukkan perbedaan. SE ini justru akan berdampak pada praktek di lapangan oleh aparat kepolisian.

LBH Pers berharap aturan yang dibuat harus jelas tidak bersifat multitafsir. Meski pun pada kenyataannya bertujuan untuk melindungi dan pembatasan kebebasan berekpresi, namun diharapkan tidak menghancurkan kebebasan berekspresi. Diharapkan jika kemudian SE Kapolri ini direvisi maka menunjukkan kejelasan mengenai hate speech dan pencemaran nama baik.

Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Miko Ginting mengatakan hate speech tidak bisa dipisahkan pada hate speech semata tetapi ada grup komunal. Apalagi ujaran kebencian selalu berbasis ras, gender, agama dan terhadap kelompok tertentu. Fakta hukum ini tentu berbeda dengan penghinaan dan pencemaran nama baik bersifat perorangan. “Ketika SE ini pasal penghinaan dan pencemaran nama baik perbuatan hate speech, maka batas hate speech menjadi kabur,” ujarnya.

Dia meminta Kapolri Jenderal Badrodin Haiti untuk merevisi SE Soal Hate Speech sebagai langkah pihak kepolisia mengatasi ujaran kebencian di tengah masyarakat. Hingga kemudian pihak lebih fokus mengatasi persoalan kebencian bersifat kolektif yang mengarah ujaran kebencian berbasis ras, gender, agama dan etnis.

Hal senada turut dilontarkan oleh Kepala Divisi Advokasi Hak Sipil dan Politik KontraS, Putri Kanesia. Menurut dia tidak ada definisi yang jelas mengenai hate speech dan sudah dipastikan akan memunculkan sejumlah penafsiran yang berbeda-beda. Bahkan pada saat ini pihak kepolisian memahami perintah yang berbeda seperti lebih mengarah kepada pemantauan ribuan akun pengguna sosial dan menjerat pengguna meme yang dituding melecehkan.

Putri mengatakan pada dasarnya ujaran kebencian ini bermaksud untuk mencegah terhadap kelompok atau pihak tertentu menggunakan ujaran kebencian untuk memprovokasi kelompok , ras, agama dan etnis tertentu. Namun justru melenceng dalam prakteknya dan menunjukkan tidak ada batasan. Oleh kerena itu, batasan dari ujaran kebencian itu adalah niat apakah bertujuan untuk memberangus kelompok tertentu atau tujuannya apa dan isi dari pesan hasutan kebencian.

Soal konteks situasi, tambah dia, diharapkan menjadi perhatian dalam SE Kapolri tentang ujaran kebencian. Hingga kemudian dipahami siapa yang bicara dari surat edaran ini tidak jelas dan siapa yang bisa dipidana terkait ujaran kebencian ini. “Tidak ada definisi yang jelas dari pelakunya yang jelas mengenai hate speech,” tuturnya. (asr)

Share

Video Popular