Suasana PT Freeport Indonesia (ptfi.co.id)

JAKARTA – Menjelang renegosiasi kontrak, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendesak kepada PT Freeport Indonesia untuk memenuhi hak-hak rakyat di Papua, sebelum pemerintah meneruskan kesepakatan kontrak karya perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) tersebut.

Ketua Komnas HAM Nurcholis mengatakan bagaimanapun kebijakan yang ditentukan harus didasarkan pada pemenuhan hak warga. Berkaitan hal ini Komnas HAM sudah menerima laporan dari suku dani, suku moni atas konflik terhadap PT Freeport yang mengeruk kekayaan alam Papua. “Nah ini harus dipertimbangkan betul dalam melanjutkan kerjasama dan kontrak,” ujarnya di kantor Komnas HAM, Jakarta, Jumat (13/11/2015).

Dia menegaskan hal mendasar untuk mengambil keputusan, pemerintah harus mempertimbangkan fakta-fakta apa yang dilakukan oleh PT Freeport sebagai langkah evaluasi. Kebijakan apa pun sudah semestinya berpihak kepada masyarakat, terutama apa yang sudah terjadi kepada masyarakat dan diharapkan sebagai tolok ukur kebijakan.

Menurut dia, Komnas HAM pada 2011 sudah mengeluarkan rekomendasi-rekomendasi bisnis dalam pemenuhan hak-hak asasi masyarakat yakni terhadap korporasi. Perusahaan-perusahaan ini sudah seharusnya menghormati hak masyarakat seperti hak tanah, hutan, sosial dan budaya masyarakat.

Termasuk keberadaan korporasi yang selalu bermasalah dengan karyawan mereka sendiri seperti PT Freeport Indonesia dengan aksi-aksi mereka. Hal ini, menurut Komnas HAM, selanjutnya harus dilihat bagaimana inisiatif dan usaha korporasi tersebut menyelesaikan persoalan karyawan pada lingkungan mereka. Apalagi sebuah korporasi mulitnasional sudah seharusnya menghormati hak dan pelindungan madyarakat yang sudah disepakati dalam dokumen hak asasi internasional.

Komnas HAM menyatakan sudah menyusun sedemikian rupa langkah yang harus dipenuhi berbagai korporasi. Hak-hak pemenuhan rakyat ini diharapkan nantinya memudahkan bagi pemerintah untuk menentukan kontrak-kontrak terhadap setiap korporasi. Namun demikian, pemerintah kurang memperhatikan pijakan pemenuhan HAM itu sebagai dasar mengambil keputusan.

Komnas HAM menegaskan kebijakan berkaitan kontrak karya terhadap korporasi termasuk PT Freeport Indonesia tak hanya sebatas kepada kepentingan negara. Pihak korporasi sudah semestinya memperhatikan dan menjadi pijakan apa yang harus diberikan kepada masyarakat dan hanya sebatas kepentingan pencitraan perusahaan. “Masyarakat selama ini dibiarkan dan hanya dianggap saat tertentu saja,” pungkasnya. (asr)

Share

Video Popular