JAKARTA – Nama Koalisi Indonesia Hebat (KIH) kini tinggal menjadi kenangan tercatat sebagai kubu berseberangan kepada Koalisi Merah Putih (KMP) pada saat pertarungan masa awal DPR RI. Nama tersebut kini diganti menjadi Partai-Partai Pendukung Pemerintah (P4) setelah pertemuan yang digelar selama 4 jam dengan Presiden Jokowi di Istana Negara, Kamis (5/11/2015) malam.

Hal tersebut diungkapkan oleh Romahurmuziy (Romy) Ketua Umum PPP versi Muktamar Surabaya melalui keterangan tertulis. “Rapat tadi disepakati diubah (KIH) namanya menjadi Partai-Partai Pendukung Pemerintah,” ujarnya.

Menurut Romy, pertimbangan pergantian nama itu dilakukan dengan konstelasi dan perkembangan politik nasional hingga saat ini. Pertimbangan juga dilakukan atas dasar konsolidasi KIH hingga kemudian disepakati menjadi Partai-Partai Pendukung Pemerintah.

Romy menuturkan pertemuan berlangsung sejak 18.30 – 21.10 WIB itu dihadiri oleh Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla. Petinggi KIH yang hadir adalah Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnputri beserta Sekjen PDI-P, Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh berserta Sekjen, Ketua Umum Partai Hanura Wiranto dan Sekjen Hanra, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Sekjen.

Sedangkan dari PPP dihadiri oleh Ketua Umum PPP Romahurmuziy, Ketua Majelis Pertimbangan  DPP PPP Suharso Monoarfa dan Ketua Majelis Pakar DPP PPP Lukman Hakim Saifudin.

Menurut Romy selama pertemuan difokuskan pada 3 pembicaraan, namun demikian dia tidak bersedia menyebutkan tema pembahasan dalam pertemuan tertutup itu. Berikut tiga fokus utama menjadi pembicaraan tokoh KIH :

Pertama, Konstelasi politik nasional dan konsolidasi KIH dalam disepakati diubah namanya menjadi Partai-Partai Pendukung Pemerintah.

Kedua, Hal-hal yan terkait dukungan atas kinerja pemerintahan Jokowi-JK, terutama mendorong momentum meningkatnya pertumbuhan ekonomi kuartal III yang merupakan resultan dari sejumlah Paket Kebijakan Ekonomi. Partai-Partai Pendukung Pemerintah terus mengupayakan dukungan politik atas hal tersebut.

Ketiga, Hal-hal terkait kinerja parlemen antara lain membahas beberapa pansus, baik pansus perundang-undangan maupun pengawasan.

“Hal-hal lain yang lebih detail tentu tidak semua bisa disampaikan,” tulisnya. (asr)

Share

Video Popular