Ketua DPR RI Setya Novanto (Foto : M. Asari/Dokumen EB)

JAKARTA – Menteri ESDM Sudirman Said resmi melaporkan seorang anggota DPR yang sebelumnya disebut mencatut nama presiden dan wakil presiden untuk meminta jatah saham PT Freeport Indonesia (PTFI) ke Majelis Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, Senin (16/11/2015).

“Saya mengungkapkan nama oknum politisi yang menggunakan nama Presiden dan Wakil Presiden menunjukkan bahwa masih banyak warga negara kita yang menginginkan agar kehormatan, keluhuran dan martabat DPR dan Para Pemimpin kita dijaga sebaik-baiknya,” ujarnya.

Pernyataan pers Sudirman menyebut bahwa seorang anggota DPR RI bersama dengan seorang pengusaha telah beberapa kali memanggil dan melakukan pertemuan dengan Pimpinan PTFI. Menurut dia, pertemuan ketiga yang dilakukan pada Senin, 8 Juni 2015, di suatu hotel di kawasan Pacific Place, SCBD, Jakarta Pusat.

Sudirman menyampaikan anggota DPR tersebut menjanjikan suatu cara penyelesaian tentang kelanjutan kontrak PTFI, dan meminta agar PTFI memberikan saham yang disebutnya akan diberikan kepada Presiden RI Joko Widodo 11 persen dan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla 9 persen. Selain saham PTFI, anggota DPR itu meminta 49 persen saham proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Papua.

Selama memberikan keterangan pers di MKD, Sudirman tak menyebut secara lengkap atau inisial dari nama anggota tersebut. Hanya saja sebelumnya disebut seorang politisi kuat. Namun dalam dialog ekslusif dengan Metro TV, Sudirman menyebut bahwa anggota DPR RI itu adalah Setya Novanto.

Tokoh senior Muhammadiyah, Syafii Maarif mengatakan jika benar bahwa Novanto terbukti mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden maka sudah terjadi malapetaka politik. Ia menambahkan jika terbukti juga sudah menunjukan tidak ada etika, tidak ada kesadaran berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, dia berharap untuk mengkonfirmasi kebenarannya dugaan pencatutan kepada PT Freeport Indonesia.

Novanto Membantah

Ketua DPR RI, Setya Novanto mengaku sudah mengetahui bahwa namanya disebut sebagai pencatut nama Presiden dan Wakil Presiden. Namun demikian, dia membantah sudah mencatut untuk meminta saham. Apalagi Presiden dan Wakil Presiden adalah simbol negara yang harus dihormati dan dilindungi.

Ia menuturkan tidak akan membawa nama-nama Presiden dan Wakil Presiden. Dia mengakuu harus berhati-hati menyampaikan secara jelas apa yang diberitakan media massa. Pasalnya, ujar Novanto, perhatian untuk rakyat dan kepentingan besar menjadi hal yang harus dia sampaikan kepada publik.

Ketika ditanyai tentang kebenaran adanya pertemuan dengan Freeport termasuk tema pembahasan dalam pertemuan itu, Novanto mempersilakan menanyakan langsung kepada Sudirman Said. “Silahkan tanya Pak Sudirman, saya tidak pernah ketemu Pak Sudirman secara khusus masalah yang berkaitan ini. Saya persilakan,” ujarnya.

Pertaruhan Kreadibilitas MKD

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karius meragukan lembaga kehormatan DPR itu mampu mengusut secara tuntas atas laporan menteri ESDM. Keraguan demikian bukan tanpa alasan, apalagi sebelum dalam kasus bertemu dengan Capres AS Donald Trump akhirnya hanya diberi teguran. “Saya Pesimistis,” ujar Lucius saat dihubungi wartawan.

Lucius menambahkan jika apa yang dilaporkan Sudirman mengarah kepada Setnov, tentunya laporan itu akan kembali ke ranah politik. Tentunya, orang-orang yang duduk di MKD adalah anggota DPR RI. Walaupun pada kenyataannya, bukti yang disampaikan Sudirman Said lengkap, namun mengamati kondisi MKD maka diragukan untuk menghasilkan keputusan yang meyakinkan. Oleh karena itu, Lucius meminta MKD untuk menepis keraguan itu dengan tegas memeriksa pihak-pihak yang terlibat. (asr)

Share

Video Popular