- Erabaru - http://www.erabaru.net -

Novanto Tegas Membantah, Desakan Mundur Menguat

JAKARTA – Ketua DPR RI Setya Novanto terus membantah secara tegas bahwa dirinya tidak melakukan pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk meminta bagian saham kepada PT Freeport Indonesia. Namun demikian, desakan untuk mundur dari jabatannya kursi Ketua DPR RI terus menguat. Tentu saja, desakan mundur itu juga dinilai relevan bagi pihak yang mendukung Novanto.

Ketua Setara Institute, Hendardi, mengatakan tindakan pencatutan nama Jokowi-JK sebagai cara lobi-lobi kontrak Freeport merupakan perbuatan tak bermoral yang dilakukan oleh pejebat negara. Oleh karena itu, tegasnya, sudah semestinya Setya Novanto mengundurkan diri dari posisinya sebagai Ketua DPR RI.

Ia mengatakan tak hanya melakukan perbuatan tak bermoral, tindakan Novanto bisa dikategorikan sebagai penipuan atau pemerasan. Jikalau pun nantinya tidak terbukti secara hukum, selaku Ketua DPR RI sudah cukup alasan untuk memberhentikan dari kursi pimpinan. “Sebaiknya Setya Novanto mengundurkan diri,” ujarnya dalam siaran pers di Jakarta, Rabu (18/11/2015).

Desakan mundur serupa turut disampaikan Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI, Desmond Junaidi Mahesa. Dia meminta secara tegas Novanto untuk mengundurkan diri secara gentleman karena sudah mempermalukan kehormatan lembaga DPR jika benar adanya melakukan pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden.

Ia menambahkan jika pertemuan dengan PT Freeport untuk kepentingan bisnis secara pribadi, tentunya tidak masalah. Asal kemudian dengan catatan tidak menggunakan jabatannya sebagai pimpinan DPR. Walaupun demikian dinilai tidak patut, pasalnya jabatan Ketua DPR RI sudah melekat dengan Novanto. “Perlu dia seorang gentelmen, mundur. Ini kan mempermalukan DPR,” desak Desmond.

Desakan mundur juga digalang pengguna media sosial melalui petisi yang dibuat oleh A Setiawan Abadi di situs change.org. Petisi ini mengankat tema “Pecat Ketua DPR Setya Novanto yang mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wapres JK.” Petisi ini ditujukan kepada MKD DPR RI, KPK dan Polisi.

Kini, Rabu (18/11/2015) jumlah penandatangan petisi secara online sudah mencapai 18.023 orang. Pembuat petisi menyatakan Setya Novanto melakukan penyalahgunaan kekuasaan legislatif menurut konstitusi, pencemaran nama baik pimpinan tertinggi pemerintahan dan negara, pemanipulasian informasi dengan menyebutkan Presiden dan Wapres meminta saham padahal tidak benar serta rakyat dan negara dirugikan.

Sementara Wakil Ketua DPR Fadli Zon membela Ketua DPR Setya Novanto ketika disebut-sebut melakukan pencatutan nama Jokowi-JK untuk meminta saham kepada PT Freeport Indonesia. Dia pun tidak percaya Novanto melakukan perbuatan demikian, dia menduga bisa saja rekaman yang didapat oleh Menteri ESDM Sudirman Said direkayasa. Dia pun mengimbau kepada Novanto untuk melapor balik Sudirman Said karena melakukan pencemaran nama baik.

Sebelumnya, Ketua DPR RI, Setya Novanto mengaku sudah mengetahui bahwa namanya disebut sebagai pencatut nama Presiden dan Wakil Presiden. Namun demikian, dia membantah sudah mencatut untuk meminta saham. Apalagi Presiden dan Wakil Presiden adalah simbol negara yang harus dihormati dan dilindungi.

Ia menuturkan tidak akan membawa nama-nama Presiden dan Wakil Presiden. Dia mengaku harus berhati-hati menyampaikan secara jelas apa yang diberitakan media massa. Pasalnya, ujar Novanto, perhatian untuk rakyat dan kepentingan besar menjadi hal yang harus dia sampaikan kepada publik.

Ketika ditanyai tentang kebenaran adanya pertemuan dengan Freeport termasuk tema pembahasan dalam pertemuan itu, Novanto mempersilakan menanyakan langsung kepada Sudirman Said. “Silahkan tanya Pak Sudirman, saya tidak pernah ketemu Pak Sudirman secara khusus masalah yang berkaitan ini. Saya persilakan,” ujarnya. (asr)