Suasana diskusi di Kedai Kopi Deli, Menteng, Jakarta Pusat

JAKARTA – Seorang pejabat publik seperti Ketua DPR RI Setya Novanto atau siapapun sudah semestinya mengedepankan etika sebagai dasar pijakan dalam tindakan dan berpikir. Jika kemudian benar Ketua DPR RI sudah meminta jatah saham 20 persen perseroan dan 49 persen saham proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Urumuka, Papua pada PT Freeport Indonesia (PTFI) maka berarti sudah berada pada ambang kehancuran peradaban politik.

“Jikalau etika publik ini tidak ditegakkan, maka kita menghadapi hancurnya peradaban politik karena etika selalu dikesampingkan,” kata rohaniawan dan budayawan, Romo Agustinus Benny Susetyo dalam diskusi di Kedai Kopi Deli, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (19/11/2015).

Etika, ujarnya, lebih tinggi dari proses hukum karena menyangkut etika seseorang, maka jika kemudian seseorang memiliki rasa malu maka sudah semestinya secara suka rela mengundurkan diri dari jabatannya karena melanggara kreadibilitas sebagai pejabat publik.

Apalagi dalam kasus Setya Novanto, lanjutnya, sudah melampaui wewenang dan menyalahi jabatan sebagai Ketua DPR RI. Ketika seorang pejabat publik mengetahu kreadbilitas dan kapabilitas dirinya maka sudah semestinya dia menjaga nama baiknya.

Menurut dia, etika politik selalu mencakupi dimensi seseorang untuk mempunyai kreadibilitas dengan tidak menyalahgunakan wewenang dan kekuasaan. Ketika kemudian pejabat publik bertemu dengan pengusaha maka hal menjadi pertimbangan adalah wewennang dan keprofesionalan dalam profesi. Bersamaan itu, dimensi etis seorang pejabat dengan martabat sudah melekat pada dirinya. Oleh karena itu, sosok pejabat publi harus melepaskan kepentingan pribadinya.

Jika kemudian, tegas Romo Benny, seorang pejabat publik tetap pada pendirianya untuk melanggar dimensi etis, maka pada dasarnya sudah melakukan pelanggaran kepatuhan. Dibandingkan dengan sejumlah negara-negara maju, ketika seorang pejabat publik melakukan pelanggaran kepatuhan maka dia akan mengundurkan diri karena memiliki rasa malu. Sama seperti orang Jepang dia akan melakukan harakiri karena merasa berasalah atau gagal.

Pastor Benny mengatakan ketika seseorang menjabat seperti Presiden, Wakil Presiden, Bupati atau sebagainya maka dia harus mempunyai martabat yang memiliki nilai tinggi. Ketika mereka mengemban pada posisi demikian maka sudah seharusnya mereka menjaga nama baik supaya tidak tercemar. Sikap demikian berkaitan dengan kehormatan seseorang, jika kemudian ditinggalkan maka sudan menjadi logika sesat dan bahaya bagi bangsa Indonesia.

Menurut dia, pejabat publik harus memegang teguh prinsip dasar etika berpolitik dan harus dijalankan karena menyangkut moralitas serta kehormatan dan nama baik. Jika kemudian melanggar hal-hal seperti ini dianggap biasa dan tidak risih dengan adanya pelanggaran etika, maka sudah menunjukkan matinya hati nurani.

Tak hanya berhenti pada kematian hati nurani, maka fakta-fakta ini bahkan mengarah kepada kematian etika. Selanjutnya jika kemudian berpolitik tanpa etika maka sudah tiba kehancuran peradaban politik dan memangsa apa dan siapapun termasuk kekayaan negara.

“Politik tanpa etika maka dia cenderung akan buas, jadi mengapa bangsa ini menjadi miskin seperti ini, walaupun kekayaan alam yang luar biasa karena elit politik seperti harimau yang menerkam segala-galanya,” tegasnya. (asr)

Share

Video Popular