JAKARTA – Skandal ‘papa minta saham’ terus mendapat perhatian publik, namun demikian kasus yang kini sedang ditangani oleh Majelis Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI justru dikhawatirkan ‘masuk angin’ bahkan kasus tersebut bernasib serupa sebagaimana pelanggaran-pelanggaran yang pernah diusut oleh MKD DPR RI.

Pengamat politik dari Lingkar Madani mengatakan kekhawatiran tersebut bukan tanpa alasan pasalnya dalam kasus pertemuan Setya Novanto dan Fadli Zon dengan bakal calon Presiden Amerika Serikat Donald Trump, September lalu justru tak memberikan keputusan berarti. MKD dalam keputusannya hanya memberikan teguran lisan kepada Fadli Zon dan Setya Novanto.

Menurut dia, MKD bahkan tidak mempermasalahkan kehadiran Fadli Zon dan Setya Novanto saat kampanye Trump di AS beberapa waktu lalu. MKD bahkan berpendapat pimpinan DPR dapat bertemu siapa pun kala itu. Oleh karena itu, keputusan serupa dikhawatirkan diputuskan serupa pada kasus Setya Novanto bertemu dengan petinggi Freeport Indonesia.

“Bisa saja ada kesimpulan Setya Novanto bersalah, tapi tidak berat. Itu bisa jadi jalan yang menyelamatkan semua aktor,” kata Rangkuti dalam diskusi “Kami tak sudi pemimpin tukang catut” di Kedai Kopi Deli, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (19/11/2015).

Dia menyarankan sudah sepatutnya MKD menyelenggarakan persidangan secara terbuka. Apalagi jika kasus yang diduga merupakan pelanggaran berat berpotensi pemecatan, maka sebaiknya MKD membentuk panel etik melibatkan unsur masyarakat dalam rangka mengadili dan memproses pengaduan objeknya adalah Jokowi-Jusuf Kalla yang dilaporkan Menteri ESDM.

Ray berharap sidang terbuka lebih objektif dengan membentuk panel etik sebagaimana pasal 39 ayat 1 dinyatakan dalam hal MKD menangani kasus kode etik yang erat, harus membentuk panel yang bersifat ad hoc. Bahkan patut dicurigai dalam kasus ini melibatkan persekongkolan besar antar geng mafia-mafia migas di segala bidang dan jabatan.

Menurut Ray, sejumlah pasal yang dapat dikenakan kepada Setya Novanto atas pelanggaran dalam perbuatannya adalah Pasal 2 ayat 1 dan 2 soal kepentingan umum. Sebagaimana diketahui, Pasal 2 ayat 1 dinyatakan bahwa anggota dalam setiap kebijakan harus mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi. Pada ayat 2 mengingatkan, anggota bertanggung mengemban amanat rakyat melakukan tugas secara adil.

Bahkan keterlibatan pengusaha M. Riza Chalid dalam pertemuan itu juga menimbulkan sejumlah pertanyaan. Setya Novanto justru tak mengajak komisi VII DPR atau menggelar pertemuan di kantor DPR. Maka bisa dipastikan Novanto jelas-jelas melanggar pasal 3 ayat 1, 2, 4 dan 5. Dalam pasal itu mengatur, anggota DPR harus menghindari perilaku tidak pantas atau tidak pantut baik di dalam maupun di luar DPR. Anggota dilarang menerima atau meminta pemberian hadiah. Pada pasal 4 ayat 1 dan 2, berkaitan hubungan dengan mitra kerja.

Sementara rohaniawan Romo Benny Susetyo mengatakan jika kemudian MKD DPR RI memproses tidak ada pelanggaran dalam kasus ‘Papi minta saham’ maka MKD DPR sudah tercoreng. Gelar ini didapat dikarenakan martabat anggota parlemen yang tercoreng. Didukung dengan kesadaran publik sudah melihat secara jelas atas kasus minta jatah saham dan publik melihat adanya pelanggaran etika serius.

Dia menilai justru pelanggaran etika harus menjadi sorotan MKD DPR yakni penyalahgunaan wewenang. Sedangkan jika seorang pejabat publik yang mengetahui kreadbilitasnya maka dia akan menjaga nama baiknya dan menjaga martabatnya. Atas kasus ini, lanjut Romo Benny, MKD tak mampu menegakkan aturan main karena seolah-olah hanya melihat pelanggaran hukum, padahal pada dimensi etika adalah pelanggaran.

“DPR itu tiga fungsi yakni budgeting, legsilasi dan pengawasan, DPR tidak bisa mencampuri urusan eksekutif apalagi lobi, itu luar kewenangan, jadi kita harus menegakkan aturannya yaitu etika,” ujarnya. (asr)

Share

Video Popular