JAKARTA – Desakan mundur kepada Ketua DPR RI Setya Novanto kini terus bergulir. Sejumlah anggota DPR RI dari lintas fraksi meminta Novanto mundur dan berencana mengajukan mosi tidak percaya kepada pimpinan mereka di parlemen. Mereka menyatakan lelah dan kecewa atas perilaku pimpinan yang melakukan kekeliruan terutama pencatutan nama berkaitan minta saham ke Freeport Indonesia.

Mereka adalah anggota DPR RI mewakili individu dari fraksi masing-masing partai politik. Keempat anggota DPR adalah Taufiqul Hadi dari Fraksi Nasdem, Adian Napitupulu dari Fraksi PDIP, Inas Nasrullah Zubir dari Fraksi Hanura, dan Arfin Hakim Toha dari Fraksi PKB.

Anggota DPR RI dari Fraksi PDI-P, Adian Napitupulu menyatakan akan mengajukan mossi tidak percaya kepada ketua DPR Setya Novanto, tak hanya itu dia juga mendesak kepada Novanto untuk segera mundur dari jabatanya. “Ketua DPR Setya Novanto untuk segera mundur dari jabatanya,” katanya dalam jumpa pers di Gedung DPR, Jumat (20/11/2015).

Dia mengatakan Novanto sudah berulang kali melakukan tindakan tidak terpuji dan justru membuat malu lembaga perwakilan rakyat itu. Dia mengaskan jika benar kemudian ada permintaan saham dan surat ke pertamina, Adian selaku anggota DPR mengaku bingung akibat ulah Novanto. Dia menuding Pimpinan DPR justu menjadikan dirinya sebagai makelar dan tukang tagih.

Sementara Taufiqul Hadi mengatakan laporan kepada pimpinan DPR kepada MKD DPR RI yang kedua kalinya ini untuk serius diusut tuntas. MKD diminta untuk tidak bermain-main dalam memutuskan sanksi yang akan diberikan kepada Novanto, tidak seperti dalam sidang kasus sebelumnya.

Jika MKD akhirnya tidak memberikan sanksi yang serius kepada Novanto, dia berinisiatif untuk mengusulkan adanya Pansus Freeport. Oleh karena itu, dia menyatakan melawan akibat perbuatan Novanto dan mengundurkan diri dari kursi pimpinan DPR. Dia menilai pimpinan DPR pada saat ini justru tidak mengarahkan kepada suasana yang lebih baik dengan perilaku yang tidak patut.

Anggota F-Hanura Inas Nasrullah menyatakan heran atas perbutan Novanto karena berinisiatif ikut terlibat dalam masalah perpanjangan kontrak dengan PT Freeport. Padahal berkaitan dengan komisi VII DPR RI apalagi pada saat pertemuan itu, dia mengajak pengusaha Reza Chalid untuk ikut terlibat dalam pertemuan itu dengan bos freeport Indonesia. “Saya prihatin, pimpinan DPR juga terlibat dalam upaya-upaya makelar atau saya sebut pemalakan,” ujarnya.

Sementara anggota Fraksi PKB Harvin Hakim Toha mengungkapkan tindakan Novanto ikut melibatkan diri berkaitan kasus petambangan di Pongkor, Bogor. Tindakan ini hampir sama saat Novanto turut andil dalam lobi dengan pimpinan PT Freeport Indonesia.

Dia mengeluhkan pada saat itu komisi VII sudah meninjau lokasi pertambangan ilegal itu, namun Novanto juga meninjau lokasi pertambangan itu tanpa melalui jalur koordinasi dengan komisi VII. Dia mengatakan semestinya kasus itu dipecayakan secara penuh kepada komisi yang berkaitan. “Sekarang ada kasus Freeport, menurut saya ini tidak sesuai,” ujar anggota Komisi VII DPR RI. (asr)

Share

Video Popular