Keterangan foto: Sebuah foto kombinasi dari seluruh dunia menunjukkan berjaga dan upacara doa bagi para korban serangan 13 November 2015 di Paris. Diantaranya foto berjaga di Sydney, reli di Rio de Janeiro, berjaga di Tel Aviv, berjaga di Lausanne, berjaga di Marseille, penghormatan di Kedutaan Besar Prancis di Warsawa. (Reuters)

Oleh : Lin Ji

Pada 13 November 2015 merupakan Jum’at kelam berdarah bagi kota Paris. Dalam 40 menit di 6 lokasi berturut-turut terjadi peristiwa penembakan dan peledakan bom. Sebanyak 129 orang tewas, lebih dari 300 orang mengalami luka-luka, diantaranya 80 orang tergolong luka berat. Peristiwa ini merupakan penyerangan teror paling serius di metropolitan internasional semenjak serangan teror 911 Amerika Serikat pada 2001 dan peledakan London 77 pada 2005. Presiden Prancis Francois Hollande mengumumkan seluruh negeri dalam keadaan darurat, dan menyatakan perang terhadap ISIS (Islamic State of Iraq and al-Sham) yang telah mengakui bertanggung jawab atas peristiwa itu.

Keesokan harinya Departemen Keamanan RRT menerbitkan sebuah artikel “Memberi Hormat Kepada Rekan Pahlawan” di akun resmi t.sina.com.cn, dalam artikel dikatakan pada hari kota Paris mengalami serangan terror. Di sisi lain Bumi, kepolisian provinsi Xinjiang (di Barat Laut) RRT setelah melalui pengejaran selama 56 hari, maka dilancarkanlah serangan umum terhadap kaum teroris, dan memperoleh kemenangan besar. Artikel menghubungkan langsung tindakan penindasan terhadap kaum muslim Xinjiang diidentikkan dengan tindakan anti teror di Eropa, bahkan mengumumkan “berita gembira” atas kejadian peristiwa duka, sungguh mengejutkan.

Masyarakat Tionghoa menghadapi masalah penyerangan teroris Paris, berpendapat lebih rumit dari Negara Barat yang telah terbelah menjadi 2 kubu: golongan kiri dan golongan kanan. Sejumlah tokoh etnik Tionghoa berhaluan kanan menyalahkan pengungsi Suriah sebagai akar permasalahannya, padahal ternyata pengungsi Suriah yang diterima oleh Prancis tidak banyak. Pokok masalah sesungguhnya adalah penduduk negara Eropa dapat bepergian secara bebas tanpa pemeriksaan perbatasan diantara negara Eropa sendiri, yang didasarkan oleh “Perjanjian Schengen”, serta sejumlah besar imigran yang terjadi lebih awal beserta keturunannya.

Sementara yang berhaluan kiri seperti biasanya, menyontoh pendirian masyarakat berhaluan kiri negara Barat yang mempertanyakan orang-orang mengapa hanya memperhatikan Paris saja, terhadap kasus serangan bom di Beirut Libanon dan Irak yang terjadi beberapa hari sebelumnya tidak menaruh perhatian dan lain sebagainya. Pertanyaan ini sendiri termasuk tidak masuk akal, karena Paris merupakan nama kota yang tersohor, sedangkan nama Beirut banyak yang tidak tahu dimana letaknya. Sifat manusia memang begitu, dari yang dekat hingga yang jauh, dari yang kenal hingga yang tidak kenal.

Ada akun seorang Tionghoa lebih lucu lagi, ia mempertanyakan orang-orang yang selalu mengatakan “kita semua adalah orang Tionghoa” itu, pernahkah memperhatikan pemerintah RRT telah memperoleh “kemenangan besar” di provinsi Xinjiang yang notabene termasuk wilayah Tiongkok?

Juli lalu, pemerintah Thailand mendeportasi 109 pengungsi etnis Uighur (Xinjiang) kembali ke RRT, melanggar keinginan mereka berimigrasi ke Turki yang lebih erat hubungan etnisnya. Masyarakat Tionghoa berdiam 1000 bahasa, bahkan malah menggembar-gemborkan masyarakat Barat menolak pengungsi Suriah, standar ganda seperti itu, sungguh mencemaskan.

Sebagian komentar menyalahkan pemerintah Prancis, dikatakan terjadi peristiwa tersebut “berhubungan dengan orang Prancis tidak memperlakukan dengan baik bahkan mendiskriminasi kaum muslim.” Fakta sebenarnya adalah Prancis hingga sekarang masih tetap termasuk negara yang paling bisa menerima imigran dan keturunan etnis Asia-Afrika diantara negara-negara Barat, dan juga memiliki sistem kesejahteraan terbaik (pendidikan dan pengobatan gratis), serta berbagai tunjangan terhadap anak-anak dan para penganggur. Pengeluaran biaya kesejahteraan di Prancis melebihi 30% dari GDP per tahun, di negara-negara Eropa Barat Prancis terhitung paling banyak menerima imigran muslim.

Masalah sesungguhnya adalah Prancis malah terlampau murah hati terhadap imigran, sehingga jumlah penduduk keturunan etnis minoritas, perbandingannya terutama di sekitar daerah Paris Raya sangat tinggi. Sedangkan mereka membawa kebudayaan asalnya yang sulit untuk membaur dengan kebudayaan masyarakat Barat.

Pada masa menghadapi kemunduran ekonomi Eropa, pemerintah melakukan pengurangan secara menyeluruh anggaran kesejahteraan, disaat inilah imigran yang sulit membaur dalam masyarakat dan kalah dalam bersaing, menjadi obyek perekrutan dari kaum teroris. Maka kaum teroris dengan berbagai macam dalih absurd melakukan hasutan, seperti campur tangan dalam cara berpakaian orang Prancis (terlampau terbuka bajunya), menentang tradisi Prancis atas pemisahan pemerintahan dan agama (asalnya ditujukan pada agama Katolik sebagai ‘agama nasional), dikatakan orang Prancis melarang murid wanita Islam mengenakan jilbab yang dianggap sebagai ciri khas agamanya, bukankah ini telah menjadi hak istimewa?

Lebih-lebih lagi menganggap peraturan yang telah disahkan pada 2010, demi pelaksanaan keamanan melarang masyarakat di tempat umum menutupi wajahnya secara menyeluruh, ini dikatakan sebagai tindakan ‘diskriminasi’ bagi wanita Islam yang ber-niqab. Seseorang yang berimigrasi ke negara lain dan rela menjadi WN negara itu, namun tidak bersedia membaur dengan budaya dan tradisi setempat, sebaliknya ingin mengubah tradisi orang lain dan takluk dengan dirinya, berharap mengubah negara Prancis sebagai “Prancis Islam.” Sejatinya adalah siapa yang mendiskriminasi siapa? Sebenarnya tanggung-jawab siapakah itu?

Mengenai RRT yang selain mengatakan ingin meningkatkan aksi anti teroris, disisi lain juga ingin memperoleh keuntungan dari ladang minyak Irak, disatu sisi melalui editorial Global times (media resmi RRT) membela ISIS, disisi lain menveto PBB yang hendak mengirim pasukan perdamaian ke Suriah, menghadapi penyelesaian masalah Suriah dapat dikatakan bertindak kelewatan “bermuka dua bermata pisau tiga.”

Lagi seperti dalam beberapa tahun ini selalu mengecam orang lain (Jepang) menimbun pasir (me-reklamasi) laut (di pulau Diao Yu yang diklaim Jepang), tapi dirinya sendiri belakangan ini getol juga berbuat hal yang sama di Laut Tiongkok Selatan, lalu disusul dengan membangkitan rasa nasionalisme sempit di dalam dan di luar RRT. Kemudian juga mengeluarkan pernyataan resmi melalui Deplu, yang menyatakan melepas hak atas pulau Natuna, main geser gawang untuk terus dipindah-pindahkan ke 4 sudut lapangan bagiakan pendekar mabuk, kalangan media dalam menghadapi tindakan yang tidak konsisten dan saling kontradiksi itu acapkali tidak melakukan kritikan, sungguh menggemaskan. (tys/whs/rmat)

 

Share

Video Popular