JAKARTA – International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Komnas HAM RI dan Kemenkum HAM RI akan menyelenggarakan Konfrensi Nasional Kabupaten/Kota HAM se Indonesia sebagai langkah berbagi pengalaman dan strategi berbagai kalangan untuk mewujudkan penghormatan dan pemenuhan oleh pemerintah daerah.

Konferensi Nasional Kabupaten/kota HAM di Indonesia mengangkat tema “Mempromosikan Pelaksanaan HAM oleh Pemerintah Daerah.” Konferensi ini akan dilaksanakan pada 25-26 November 2015 di Hotel Aryaduta, Jakarta. Konfrensi ini akan dibuka oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, selain itu Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Mendagri Tjahjo Kumolo dan Menteri BAPPENAS Sofyan Djalil akan memberikan sambutan.

Senior Program Officer for Human Rights and Democracy INFID, Mugiyanto mengatakan advokasi kota ramah HAM merupakan sebagai langkah terobosan, pasalnya selama ini penghormatan, penghargaan dan pemenuhan terhadap HAM hanya menjadi tanggungjawab pemerintah pusat.

Menurut dia, justru dalam pelaksanaannya berhubungan langsung dengan masyarakat adalah pemerintah kabupaten/kota. Apalagi, Undang-Undang Pemerintah Daerah (UU Pemda) juga mengharuskan agar Pemda melakukan perlindungan dan pemenuhan HAM bagi warganya. Tak hanya itu, pijakan HAM sebagai dasar kerja juga sudah menjadi dasar pada Polres.

Walaupun demikian, wewujudkan hal demikian bukan yang mudah menularkan agar kabupaten/kota di Indonesia menjadi ramah HAM. Tapi langkah-langkah untuk wewujudkan ramah HAM harus diupayakan, bukan untuk tiba-tiba sebuah gerakan yang besar namun untuk dimulai dan dibesarkan. “Forum ini diharapkan akan menjadi penyebaran bibit kota ramah HAM ke seluruh pelosok negeri,” ujarnya di Cheese Cake Factory, Cikini, Jakarta, Minggu (22/11/ 2015).

Hal senada disampaikan Deputi Sumber Daya Hak Asasi Manusia (HAM) Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) Zainal Abidin menuturkan berkaca pada sejumlah perkara pelanggaran HAM bahkan mengarah kepada intoleransi, justru kerap terjadi di daerah. Jika hanya sebatas berpatokan kepada Komnas HAM yang hanya berpusat di Jakarta, maka seringkali tak mampu untuk diselesaikan di tingkat pusat.

Kehadiran kota ramah HAM, lanjutnya, diharapkan menjawab berbagai persoalan HAM di daerah semakin cepat diselesaikan pada tingkat daerah. Sebagaimana peristiwa Tolikara, Singkil, Bogor sudah seharusnya bisa diatasi oleh pemerintah daerah. Hal ini tak dapat dipungkiri bahwa Pemerintah daerah memiliki posisi strategis yakni berhadapan secara langsung dengan masyarakat.

Dia mencontohkan kota-kota yang sudah mempraktekkan pemahaman hingga ke seluruh aparat mereka yakni Kabupaten Sanggau, Kota Palu dan Kabupaten Wonosobo. Program dan pemahaman yang dilakukan adalah menentukan produk hukum yang berbasis HAM dan korban pelanggaran HAM mendapatkan hak dasar mereka. Menurut dia, jika kemudian hal ini bisa diwujudkan ke seluruh daerah, maka pemenuhan HAM ini akan turut menyumbang penghormatan terhadap HAM pada level nasional.

Kepala Divisi Kampanye Komnas HAM, Yuli Asmini menuturkan upaya Komnas HAM dalam gerakan HAM, bukan upaya baru. Pada periode sebelumnya, Komnas HAM sudah berupaya menjadikan pemerintah daerah sebagai aktor utama dalam pemenuhan HAM. Sedangkan pada 2016 mendatang, kota ramah HAM program Komnas HAM dengan tujuan utama adalah pengarusutamaan HAM.

Dia menyatakan Komnas HAM sudah menggelar serangkaian kegiatan dan pendekatan kepada kepala daerah seluruh Indonesia serta mengusulkan kota ramah HAM. Langkah ini, tambahnya, disambut baik oleh berbagai kalangan sebagai rangka pemenuhan HAM. Oleh karena itu, bekerjasama dengan INFID sejumlah pelatihan digelar seperti di Wonosobo. “Jadi begitu ketika akan megusulkan kota ramah HAM disambut baik oleh berbagai kalangan berakitan pemenuhan HAM,” ujarnya.

Konferensi nasional yang kedua kalinya ini akan dihadiri sejumlah tokoh dan kepala daerah. Di antaranya matan Wali Kota Palu Rusdi Mastura, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, mantan Bupati Wonosobo Abdul Kholiq Arif, matan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, Gwangju Metropolitan City Bongju Jang.

Perlindungan dan pemenuhan HAM oleh pemerintah kota telah mendasari pembentukan Forum Kota Ramah HAM Sedunia (WHRCF) yang telah diselenggarakan setiap tahun oleh pemerintah Pemerintah Kota Gwangju Korea Selatan sejak 2010. Sejak 2013, INFID dan pemerintah Kabupaten Wonosobo telah berpartisipasi dan menjadi bagian dari WHRCF. (asr)

Share

Video Popular