JAKARTA – Majelis Kehormatan DPR RI akhirnya memutuskan tidak meneruskan kasus yang dilakukan Setya Novanto soal pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden serta pertemuan dengan bos PT Freeport Indonesia. MKD DPR menyatakan kasus yang diadukan Menteri ESDM kurang layak disidangkan, namun demikian sikap MKD dinilai justru membuat citra DPR semakin melemah di hadapan publik.

Ketua MKD DPR RI Surahmat Hidayat mengakui pihaknya masih mempersoalkan mengenai ‘legal standing’ Sudirman Said sebagai pelapor dalam kasus pencatutan nama Jokowi-Jusuf Kalla. Oleh karena itu, lanjutnya, MKD memerlukan pendapat dari pakar mengenai legal standing dari pelapor sebagaimana dalam bab IV pasal 5 Tata Beracara MKD.

“Ini belum disepakati (Legal Standing), kalau tidak ada kesepakatan tidak mungkin diputuskan,” katanya di ruang MKD Gedung Nusantara II DPR, Jakarta, Senin (23/11/2015).

Menurut dia, perdebatan terjadi berdasarkan Pasal 5 Bab IV Perkara Aduan mengenai Peraturan DPR RI Tata Beracara MKD DPR RI disebutkan pihak-pihak yang dapat membuat laporan ke MKD. Dalam aturan MKD disebutkan, pengaduan kepada MKD dapat disampaikan oleh Pimpinan DPR atas aduan anggota, anggota terhadap pimpinan DPR atau MKD dan masyarakat secara perseorangan atau kelompok terhadap anggota, pimpinan DPR atau AKD.

Politikus dari Partai Keadilan Sejahtera itu mengatakan ketika diperhatikan pada dokumen yang disampaikan Menteri ESDM yakni Sudirman Said ketika melaporkan kepada MKD maka bukan sebagai individu atau anggota masyarakat. Namun ketika dilihat dalam surat laporan, maka Sudirman Said sebagai Menteri ESDM dengan kop resmi Kementerian ESDM.

Tak hanya soal legalitas pelapor, bukti kurangnya rekaman yang diterima MKD juga menjadi pertimbangan. Apalagi sebenarnya rekaman yang dibahas dalam transkrip berdurasi selama 120 menit, tapi dalam flashdisk yang diberikan pihak pelapor hanya sekitar 11 menit. MKD masih mempersoalkan kekurangan bukti 100 menit. Tentunya rekaman 100 menit yang tak diberikan kepada MKD menimbulkan tanda tanya.

Sementara Wakil Ketua MKD Junimart Girsang menilai, tak seharusnya MKD mempermasalahkan legal standing seorang pelapor ke MKD. Dia menilai setiap warga negara berhak melaporkan siapa saja anggota DPR yang melanggar kode etik ke MKD.

Menurut Junimart, pelapor memang diatur dalam Pasal 5 ayat 1. Pasal tersebut menyebutkan, “Pengaduan kepada MKD dapat disampaikan oleh: a. Pimpinan DPR atas aduan Anggota terhadap Anggota; b. Anggota terhadap Pimpinan DPR atau Pimpinan AKD; dan/atau c. masyarakat secara perseorangan atau kelompok terhadap Anggota, Pimpinan DPR, atau Pimpinan AKD“. Dia menjelaskan arti kata “dapat” artinya tidak wajib atau harus. Sehingga bisa dipahami bahwa pelapor tak mesti dari poin a,b dan c.

Hal sama berkaitan dengan kekurangan bukti rekaman yang diserahkan kepada MKD, semestinya bisa dimintai keterangan kepada Sudirman Said pada saat persidangan. Dia menjelaskan semestinya rapat yang dihasilkan dalam putusan MKD untuk memverifikasi laporan atau memutuskan sidang digelar secara terbuka atau tertutup.

Perburuk Citra DPR

Peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengatakan keputusan MKD justru semakin menambah keterpurukan citra DPR. Apalagi sebelumnya publik sepenuhnya berharap MKD memulihkan kembali kepercayaan publik dengan memperhatikan kode etik pelanggaran dari Ketua DPR.

Akibat keputusan MKD, publik sudah pada titik antiklimaks ditambah dengan perhatian penuh publik kepada kasus dugaan pencatutan atas nama presiden dan wapres. Dia menilai legal standing yang dipersoalkan merupakan alasan yang hanya dicari-cari semata. Padahal sudah semestinya DPR memahami secara penuh atas peraturan yang mereka buat. “Persoalan legal standing ini kan dicari-cari saja,” ujarnya.

Sementara rohaniawan Romo Benny Susetyo mengatakan jika MKD DPR RI memproses tidak ada pelanggaran dalam kasus ‘Papi minta saham’ maka MKD DPR sudah tercoreng. Gelar ini didapat dikarenakan martabat anggota parlemen yang tercoreng. Didukung dengan kesadaran publik sudah melihat secara jelas atas kasus minta jatah saham dan publik melihat adanya pelanggaran etika serius.

Dia menilai justru pelanggaran etika harus menjadi sorotan MKD DPR yakni penyalahgunaan wewenang. Sedangkan jika seorang pejabat publik yang mengetahui kreadbilitasnya maka dia akan menjaga nama baiknya dan menjaga martabatnya. Atas kasus ini, lanjut Romo Benny, MKD tak mampu menegakkan aturan main karena seolah-olah hanya melihat pelanggaran hukum, padahal pada dimensi etika adalah pelanggaran.

“DPR itu tiga fungsi yakni budgeting, legsilasi dan pengawasan, DPR tidak bisa mencampuri urusan eksekutif apalagi lobi, itu luar kewenangan, jadi kita harus menegakkan aturannya yaitu etika,” ujarnya. (Asari)

Share

Video Popular