Presiden Joko Widodo saat bertemu dengan Presiden AS Obama  (AP/Susan Walsh)

JAKARTA – Saat era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pemerintah Indonesia secara jelas menolak bergabung dengan Trans Pacific Patnership (TPP) namun pada era pemerintahan Presiden Jokowi rencana bergabung sudah dilontarkan saat pertemuan dengan Presiden Amerika Serikat Barack Obama di Gedung Putih, Washington DC, Senin (26/10/2015).

Presiden Joko Widodo kembali menegaskan jika kemudian Indonesia tidak memilih bergabung dengan TPP maka jika kemudian barang-barang dari Indonesia untuk masuk ke negara-negara yang tergabung dengan TPP sudah pasti akan dikenai tarif pajak yang tinggi. Tentunya hal ini akan menyulitkan industri dan produk dalam negeri.

“Kalau kita tidak masuk misalnya ke TPP, barang kita masuk ke Amerika dan teman-temannya kena barrier, kena tarif, non-tarif, mau apa kita? Mau jualan kemana?,” kata Jokowi saat membuka Musyarawarah Nasional V Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia di Makassar, Selasa (25/11/2015).

Menurut Jokowi, jika kemudian barang-barang ekspor akan masuk Amerika dan Indonesia tidak bergabung dengan TPP, maka sudah tentu barang-barang dalam negeri akan dikenai pajak sekitar 20 persen atau 15 persen. Pajak yang diterima negara-negara lain karena bergabung dengan TPP sudah tentu berbeda, karena mereka hanya dikenai 0 persen. Tentu hal ini sudah pasti menyulitkan barang-barang dari Indonesia untuk bersaing dengan negara-negara tersebut.

“Apa barang kita bisa bersaing? Nggak akan bisa. Yang sini kena pajak 0, yang sini kena pajak 20%. Konsumen pasti pilih yang ini dong,” imbuhnya.

Hal sama juga diungkapkan oleh Presiden Jokowi berkaitan perdagangan bebas FTA-EU. Kejadian serupa pasti akan sama untuk mengekspor produk lokal, bahkan barang-barang Indonesia akan dihadang semuanya. Jokowi mengatakan tidak bisa dalam perdagangan, Indonesia memilih menjadi negara tertutup, oleh karena itu sudah saatnya Indonesia berkompetisi dan bersaing dengan perdagangan luar negeri.

Kemitraan Asia Pasifik yang disebut Trans Pacific Patnership (TPP) resmi dibentuk pada 5 Oktober 2015. Kesepakatan terbentuk setelah negosiasi panjang yang sudah berlangsung selama 5 tahun.  Sebanyak 12 negara yang ikut bertanda tangan antara lain kesepakatan ini adalah Amerika Serikat, Jepang, Malaysia, Vietnam, Singapura, Brunei, Australia, Selandia Baru, Kanada, Meksiko, Chile dan Peru.

Kesepakatan perdagangan ini mencakup 40% dari keseluruhan ekonomi dunia. Sementara negara Pasifik lainnya seperti Korea Selatan, Taiwan, Filipina, Thailand dan Kolombia sudah menyatakan keinginan untuk segera bergabung dengan TPP. Namun dalam kesepakatan ini, tidak melibatkan Tiongkok.

Setelah kesepakatan TPP tercapai, PM Jepang Abe sebelumnya menyatakan, pihaknya akan bekerja bersama-sama dengan negara yang bebas, demokratis, berlandaskan hukum dan HAM. Dia mengatakan seandainya di masa mendatang RRT bergabung dalam kelompok ini, maka akan menjadi jaminan yang sangat besar bagi keamanan Jepang dan stabilitas keamanan di Asia Pasifik. (asr)

Share

Video Popular