JAKARTA – Investigasi terbaru oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Lingkungan Hidup, Greenpeace telah mengungkap beberapa perusahaan minyak sawit yang berlabel “‘sustainable/berkelanjutan” telah merusak hutan dan lahan gambut yang memicu kebakaran hutan di Kalimantan.

Peneliti dari Greenpeace menginvestigasi tiga perkebunan di Kalimantan Barat dan Tengah dimana tercatat kebakaran besar selama krisis kabut asap pada 2015. Dalam setiap kasus, telah terjadi deforestasi yang meluas dan pengeringan lahan gambut sebelum terjadi kebakaran. Deforestasi dan pengeringan lahan gambut secara luas diakui sebagai akar penyebab krisis kebakaran, termasuk oleh  pemerintah Indonesia.

Catatan Greenpeace Indonesia, minyak kelapa sawit dari perkebunan tersebut dipasok ke pasar internasional melalui pedagang komoditas  seperti Wilmar International, Golden Agri Resources dan IOI Loders Croklaan. Pedagang komoditas ini menjual minyak kelapa sawit kepada perusahaan bermerek internasional yang mempunyai kebijakan “Nol deforestasi”.

Seperempat hutan Indonesia telah hancur sejak tahun 1990. Industri pulp  & kertas dan kelapa sawit adalah penyebab utama dari kehancuran hutan.  [3].  Sementara itu, pemerintah telah mengidentifikasi terdapat 15 juta ha hutan yang tersedia untuk pembukaan dan pengembangan lahan  yang sebagian besar akan digunakan untuk energi (biofuel)  dan  pertanian, dengan kelapa sawit sebagai prioritasnya.

Juru Kampanye Hutan Greenpeace Annisa Rahmawati mengatakan selama hidupnya lebih dari seperempat dari hutan Indonesia telah dijarah. Akibatnya, rakyat Indonesia menanggung akibat dari kerusakan dan kebakaran hutan yang mempengaruhi kesehatan dan mata pencaharian jutaan orang.  “Semua ini dilakukan untuk menyuplai permintaan global untuk minyak sawit yang murah, kertas dan kayu,” katanya dalam rilis di Jakarta dikutip Jumat (27/11/2015).

Menurut dia, meskipun telah bertahun-tahun menjadi pembicaraan, perusahaan-perusahaan sawit masih memiliki andil besar dalam krisis kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Perusahaan-perusahaan, lanjutnya, harus mempublikasikan peta mereka, sehingga  dapat diketahui siapa yang masih merusak hutan hujan Indonesia. Dia menambahkan, pihak-pihak yang masih terus membabat hutan hujan dan lahan gambut, harus dikeluarkan dari pasar. Jika tidak, maka kehancuran dan bencana asap akan terus berlanjut, sampai tidak ada lagi hutan  yang tersisa.

Dua dari perkebunan kelapa sawit yang diselidiki oleh Greenpeace terkait dengan IOI Group, anggota Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).  Yang ketiga dimiliki oleh Alas Kusuma Group, dimana beberapa perusahaan dari kelompok ini memegang sertifikat Forest Stewardship Council (FSC).

Greenpeace menyerukan kepada semua perusahaan untuk membuka data konsesi mereka secara lebih transparan dan tersedia untuk publik serta mengumumkan langkah-langkah yang akan diambil untuk melindungi hutan dan lahan gambut serta memastikan untuk  tidak berkontribusi terhadap krisis kebakaran berikutnya.

LSM ini menagih komitmen Presiden Indonesia Joko Widodo  yang telah berjanji untuk melarang pembukaan lahan gambut  baru, termasuk yang sudah memperoleh ijin. Greenpeace meminta kepada Presiden, agar kebijakan baru ini  dilaksanakan sepenuhnya oleh perusahaan dan diawasi oleh pemerintah. (asr)

Share

Video Popular