Keterangan foto: Pasca PD-II, negara-negara Eropa Barat yang hidup begitu nyaman berkat payung militer AS, sama sekali tak bisa memahami bahwa melindungi kebebasan demokrasi tidak lebih mudah daripada mendapatkannya. Sebaliknya, negara-negara mantan Eropa Timur yang belum lama mengalami penderitaan akibat tirani Uni Soviet, karena merasa kebebasan demokrasi diraih dengan sulit sehingga menjadi jauh lebih waspada terhadap hal-hal yang berpotensi menimbulkan bahaya. Dari kapal induk Charles de Gaulle Prancis, pesawat tempur Rafale milik Prancis siap meluncur menghajar target-target serangan mereka di wilayah Suriah yang dikuasai ISIS pada 22/11. (ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/AFP/Getty Images)

Oleh: He Qinglian

Baru-baru ini berbagai berita tentang ISIS terus bermunculan ibarat gelombang ombak datang silih berganti, mengenai apa yang diinginkan ISIS dan mengapa sejumlah pemuda Eropa ibarat berziarah suci mendatangi “negara” baru yang mendirikan “Khalifah”, masih membutuhkan waktu untuk direnungkan. Tapi sejumlah masalah besar sudah sangat jelas memprediksikan masa depan Uni Eropa yang di ambang bahaya.

Aliansi 4 Negara Anti-Teroris Segera Terbentuk

Gelombang pengungsi di negara-negara Uni Eropa sangat mengkhawatirkan. Dalam 2 berita pada 13 November 2015, kebijakan tersebut menciptakan keraguan terhadap kemampuan untuk menilai dari para pemimpin utama Uni Eropa.

PM (kanslir) Merkel yang oleh media Jerman dijuluki sebagai “ratu kabut” saat diwawancara oleh stasiun TV ZDF Jerman mengatakan, akan terus bersikukuh pada kebijakan pengungsinya, serta menyatakan “segala sesuatu dalam kendalinya.” Beberapa jam kemudian, rekan sekutunya dalam hal kebijakan pengungsi itu yakni PM Prancis Hollande ternyata babak belur akibat serangkaian peristiwa ledakan bom dan serangan teroris di Paris 13 November lalu. Pada 16 November, dalam rapat dua kamar parlemen dan kongres Hollande menyampaikan pidato, bersumpah akan menghancurkan “ISIS”, dan mengumumkan bahwa “Prancis memasuki kondisi perang melawan teroris”. Ia bahkan mengajukan kebijakan lain, termasuk mencabut kewarganegaraan anggota teroris di Prancis dan menambah kekuatan personel polisi. Ia menyatakan, ketika ada orang yang memiliki dwi kewarganegaraan terbukti melakukan hal yang membahayakan Prancis, maka negara akan mencabut kewarganegaraannya walaupun orang tersebut hidup di Prancis. Di samping itu, Prancis juga akan melarang orang-orang yang memiliki dwi kewarganegaraan yang berpotensi ancaman teroris untuk masuk ke wilayah Prancis.

Pada 20 November lalu DK PBB telah meloloskan resolusi, mendesak negara anggotanya yang memiliki kemampuan, untuk menempuh langkah yang dianggap perlu yang sesuai dengan hukum internasional, untuk menumpas tindakan terorisme di wilayah kekuasaan ‘ISIS’ di Suriah dan Irak.

Meskipun di wilayah udara ISIS hanya terdapat jet tempur Rusia dan Prancis yang berseliweran, tapi dua negara lain yang memiliki kemampuan seperti Amerika Serikat, Presiden Obama telah bersumpah akan memusnahkan ISIS, PM Inggris juga akan berkunjung ke Paris untuk membicarakan perihal melawan terorisme. Aliansi 4 negara anti-teroris yakni AS, Inggris, Rusia dan Prancis telah terbentuk, sudah ada media massa yang menyatakan “Perang Salib ke-9” akan segera dimulai. (sud/whs/rmat)

 

BERSAMBUNG

Share

Video Popular