JAKARTA – Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen (SPK) Kementerian Perdagangan, Widodo mengatakan hingga Oktober 2015 terdapat sebanyak 118 Standar Nasional Indonesia (SNI) yang sudah diberlakukan secara wajib. Untuk itu, pedagang harus mengetahui mana saja produk yang sudah diberlakukan SNI wajib. Pasalnya, tidak semua produk elektronik peralatan rumah tangga telah diberlakukan SNI wajib.

“Pedagang harus mengetahui mana produk yang sudah diberlakukan SNI wajib,” jelas Widodo dalam siaran persnya.

Hal itu disampaikan Widodo pada acara sosialisasi “Sinergitas Peningkatan Pemahaman Ketentuan Perlindungan Konsumen, Pengawasan Barang, dan Penegakan Hukum sebagai Upaya Pelaksanaan Perlindungan Konsumen dan Pemberantasan Penyelundupan” di ITC Depok, Jawa Barat (27/11/2015). Dalam kesempatan tersebut, Widodo menyampaikan regulasi Kemendag yang baru di bidang perlindungan konsumen sebagai tindak lanjut atas kebijakan deregulasi pemerintah.

Regulasi tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 72/M- DAG/PER/9/2015 Tentang Perubahan Ketiga atas Permendag No. 14/M-DAG/PER/3/2007 Tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib Terhadap  Barang  dan  Jasa  Yang  Diperdagangkan.  Hal  ini  mencakup  pengawasan  prapasar terhadap produk impor melalui Nomor Pendaftaran Barang (NPB).

“Melalui Permendag ini Surat Pendaftaran Barang (SPB) dihapuskan, dan diganti dengan pencantuman Nomor Pendaftaran Barang (NPB) yang sifatnya tidak transaksional,” kata Widodo.

Selain sosialisasi mengenai SNI wajib, Widodo juga mensosialisasikan tentang kewajiban pencantuman label dalam bahasa Indonesia sebagaimana diatur dalam Permendag No. 73/M- DAG/PER/9/2015 Tentang Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia Pada Barang. Dia menjelaskan, pada saat barang diperdagangkan di pasar dalam negeri, wajib berlabel bahasa Indonesia. Saat ini terdapat 124 jenis barang yang diberlakukan wajib pencantuman label dalam Bahasa Indonesia.

Widodo menambahkan, selain importir atau produsen, kewajiban mencantumkan label dalam Bahasa Indonesia juga diwajibkan bagi pedagang pengumpul jika suatu produk diperdagangkan dengan mencantumkan merek milik pedagang pengumpul tersebut.  Kegiatan sinergitas “jemput bola” hari ini merupakan kali ketujuh. Sinergitas sebelumnya telah diadakan di enam pusat perbelanjaan di Ibu Kota, di antaranya ITC Cempaka Mas, Pasar Induk Cipinang, dan Plaza Kenari Mas.

Widodo  berharap  kegiatan  ini  dapat  menjembatani  komunikasi  antara  pemerintah dan  dunia usaha, untuk bersama-sama mencari solusi permasalahan dalam berusaha. Kementerian Perdagangan  menggandeng  Direktorat  Jenderal Bea  dan  Cukai  Kementerian Keuangan,  Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, dan Kepolisian Daerah Metro Jaya untuk mengawal usaha perlindungan konsumen.

“Melalui kegiatan sinergitas, kami berharap dapat memudahkan pelaku usaha untuk mengetahui peraturan-peraturan di bidang perlindungan konsumen dan di bidang kepabeanan, sehingga mereka tidak perlu takut dalam berusaha selama telah memenuhi ketentuan perundang- undangan,” pungkasnya. (asr)

Share

Video Popular