Koalisi Berantas Mafia Parlemen yakni Ray Rangkuti (tengah) di dampingi Sebastian Salang (kiri), Romo Benny Susetyo (kedua kiri), Ari Nurcahyo (kedua kanan) dan Jerry Sumampouw mendesak Setya Novanto mundur (Foto ; Muhamad Asari)

JAKARTA – Majelis Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (MKD-DPR RI) ditantang untuk menegakkan martabat dan moralitas parlemen dalam persidangan kasus Ketua DPR RI Setya Novanto. Keberadaan parlemen dituntut kepada jalur yang benar yakni untuk kepentingan rakyat bukan golongan atau kelompok. Sosok Ketua DPR diminta berani mundur jika terlibat dalam skandal kasus minta saham.

Rohaniawan dan budayawan romo Benny Susetyo mengatakan keberadaan MKD DPR RI sudah menjadi simbol untuk menegakkan moralitas anggota DPR RI. Jika simbol tidak bekerja dengan baik, maka sepenuhnya dia sudah kehilangan identitas. Apalagi kini rakyat menaruh perhatian penuh atas kinerja MKD untuk mengangkat marwah dan martabat parlemen yang sudah tercemar.

“MKD main-main dan tidak memenuhi aspirasi publik, dia akan kehilangan simbol kehormatan dan mengalami kehancuran,” katanya dalam diskusi di kawasan Jakarta Pusat, Minggu (29/11/2015).

Dia khawatir adanya kekuatan kapitalisme yang ‘bermain’ bahkan adanya upaya untuk membuat MKD tidak memfungsikan lembaganya untuk menegakkan fungsi moralitas. Tindakan demikian, lanjutnya, sama halnya membuat MKD masuk dalam museum peradaban kehancuran. Agenda tersembunyi tersebut, imbuhnya, semakin terlihat jelas dengan adanya pengelompokan media-media yakni sepenuhnya membela Setya Novanto.

Pengamat politik, Ray Rangkuti mendesak Novanto untuk segera turun dari jabatannya atau setidaknya non aktif selama masa persidangan yang mulai digelar di MKD, Senin 30 November 2015. Namun demikian Novanto disarankan untuk mengundurkan diri apalagi posisinya sebagai pejabat publik yang semestinya menjunjung tinggi etika. Bahkan dalam upayanya, Novanto justru membuat seakan dirinya terzalimi hingga memaafkan pelapor seperti menilai Sudirman Said hanya lalai dan khilaf.

Tak hanya itu, Ray memaparkan ada 10 alasan mengapa Novanto harus mengundurkan diri dari jabatannya. Pertama, selama menjabat ketua tidak ada prestasi selama kepemimpinannya. Kedua, kontroversi pembangunan gedung DPR yang menelan biaya sampai Rp 7 triliun. Ketiga, kontroversi pengadaan karpet merah yang dikhususkan untuk pimpinan DPR. Keempat, kontroversi pamdal DPR yang ada di dalam pemberkatan perkawinan anak Setnov. Sebagaimana diketahui Pamdal adalah pengamanan dalam DPR.

Alasan Kelima, imbuhnya, kontroversi mengenai surat Pertamina. Keenam, kontroversi soal pengadaan alutsista. Ketujuh, kasus pertemuan dengan Donald Trump. Kedelapan, DPR semakin kehilangan kewibawaan di bawah pimpinannya dengan adanya sebagian anggota yang melakukan kegiatan di luar tugas seperti terlibat dalam siaran televisi. Kesembilan, kasus pencatutan dan terakhir kasus Freeport.

Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang mengatakan anggota DPR sejatinya dipilih oleh rakyat atas dasar kepercayaan. Jika kemudian rakyat sudah hilang kepercayaan maka legitimasi dari rakyat sebagai wakil rakyat sudah tidak melekat kepada anggota DPR. Dia menambahkan anggota DPR sudah sepantasnya menjaga citra dan integritas pribadi serta lembaga sebagai bentuk tanggungjawab untuk legitimasi moral.

Sebastian menuturkan lembaga perwakilan rakyat mempunyai tanggungjawab untuk menjaga citra tradisi hingga akhirnya dia melengkapi dirinya dengan kode etik yakni sistem nilai hingga lembaga MKD untuk mengadili. Fungsi dan kedudukan kode etik, tambahnya, menuntut kesadaran etika tinggi yang harus dimiliki oleh anggota DPR apalagi kepada seorang pimpinan DPR.

Menurut dia, sebagaimana yang terjadi dengan adanya puluhan ribu tuntutan petisi online agara Setya Novanto mundur dari jabatannya maka sudah semestinya dia mempertanggunjawabkan atas perbuatannya walaupun sebelum MKD membuat keputusan. Dia mencontohkan Ketua Parlemen Australia Bronwyn Bishop akhirnya mengundurkan diri karena skandal biaya perjalanan menyewa helikopter. “Tanggungjawab etis mestinya kita belajar, dan sebaiknya pilihannya tepat bagi Novanto mengundurkan diri,” tuturnya.

Share

Video Popular