JAKARTA – Badan POM menyatakan sudah melakukan penarikan terhadap 54 obat tradisional (OT) dan suplemen mengandung bahan kimia obat (BKO) dari peredaran untuk selanjutnya dilakukan pemusnahan. Di mana 47 diantaranya merupakan OT tanpa nomor izin edar atau ilegal.

Kepala BPOM, Roy Sparingga mengatakan BKO yang teridentifikasi dicampur dalam temuan produk OT hingga November 2015 didominasi oleh penghilang rasa sakit dan antirematik, seperti Parasetamol dan Fenilbutazon.

Dia menambahkan Parasetamol dan Fenilbutazon tidak boleh dicampurkan sama sekali ke dalam Obat Tradisional. Jika, penggunaan Parasetamol yang tidak tepat dapat menyebabkan kerusakan hati. Sedangkan Fenilbutazon termasuk obat keras yang harus digunakan atas petunjuk dari dokter.

Jika digunakan secara tidak tepat, lanjut Roy, Fenilbutazon dapat menimbulkan akibat bagi kesehatan seperti mual, muntah, ruam kulit, hingga risiko yang lebih berat seperti penimbunan cairan, perdarahan lambung, perforasi lambung, reaksi hipersensitifitas, hepatitis, gagal ginjal, leukopenia, anemia aplastik dan agranulositosis.

Dalam publik warning yang dirilis BPOM mencontohkan nama produk-produk itu diantaranya E-Fong brand fanji yang diproduksi di Tiongkok serta mengandung logam arsenik di luar batas ketetapan, Li Da Daidaihua mengandung sibultramin dan benzil sibultramin, Du Zhong Jin Guan mengandung klorferinamin, deksamitason dan diklofenak.

Produk lainnya adalah Join-Soft tidak diketahui di mana diproduksi tapi bertuliskan mandarin serta mengandung bahan deksamotason dan piroksikam, kebigutaijiaonang tidak diketahui di mana diproduksi tapi bertuliskan mandarin serta mengandung hidroklorotiadiza, pirckasikam dan prednison, Botanical God Capsule diproduksi di Tiongkok mengandung sibutramin, Pi Pa MI Wan Pil mengandung klorforenamin dan sebagainya.

Sementara pada 2015 ini, telah dilakukan pemusnahan terhadap obat tradisional senilai 75,7 miliar rupiah dan bahan baku obat tradisional senilai Rp 63,55 miliar. Terhadap 7 item hasil temuan OT mengandung BKO yang telah terdaftar, nomor izin edarnya telah dibatalkan. Sebagai informasi, dalam dua tahun terakhir, sejumlah 115 kasus peredaran OT mengandung BKO berhasil diungkap dan telah diajukan ke pengadilan.

Roy menjelaskan, permasalahan ini bukan hanya menjadi isu di Indonesia, melainkan juga di seluruh dunia. Berdasarkan informasi melalui Post-Marketing Alert System (PMAS), World Health Organization (WHO) dan US Food and Drug Administration (FDA) sebanyak 38 OT dan SK mengandung BKO serta bahan dilarang lainnya  juga ditemukan di negara-negara ASEAN, Australia, dan Amerika Serikat.

“Ketiga puluh delapan produk tersebut diduga merupakan produk luar negeri,” jelasnya tanpa merinci negara yang dimaksud dalam konfrensi pers di Balai Kartini, Jakarta, Senin (30/11/2015).

BPOM menyatakan selain terus memperkuat dan meningkatkan koordinasi dengan berbagai instansi terkait di dalam negeri, antara lain pihak Kepolisian dan Kejaksaan untuk penanganan dari segi hukum, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Kesehatan/Dinas Perindustrian/Dinas Perdagangan), asosiasi/perusahaan di bidang OT melalui Kelompok Kerja Nasional Penanggulangan Obat Tradisional mengandung Bahan Kimia Obat. (asr)

Share

Video Popular