Pimpinan MKD DPR RI

JAKARTA – Rapat Majelis Kehormatan Dewan DPR RI kembali berlangsung, namun kali ini rapat berujung kepada kebuntuan. Insiden gebrak meja turut mewarnai suasana rapat dari para pendukung Ketua DPR RI Setya Novanto yang juga sebagai anggota MKD. Persoalan semula yang sempat memanas mulai validitasi objek pelapor kembali diungkit hingga diskor dua kali, Senin (30/11/2015).

Kebuntuan rapat MKD bukan pertama kali, sebelumnya rapat yang digelar MKD juga berujung buntu. Fraksi Golkar mempersoalkan legal standing pelapor yakni Sudirman Said. Bahkan barang bukti yang diajukan juga dipersoalkan karena hanya sebagian yang diberikan. Hingga akhirnya hasil rapat menyepakati untuk membicarakan selanjutnya pihak-pihak yang akan dipanggil dalam persidangan.

Sedianya untuk membahas agenda ditetapkan, Fraksi Golkar, PPP dan Gerindra pada rapat Senin (30/11/2015) kembali mementahkan kasus yang menjerat Setya Novanto. Upaya ini bermula dari usulan dari anggota fraksi Golkar yang baru dilantik, namun akhirnya sejumlah anggota fraksi dari PPP dan Gerindra ikut terpengaruh hingga akhirnya berusaha mementahkah hasil rapat semula.

Tak sebatas mempersoalkan legalitas pelapor, rapat internal MKD dari kubu loyalis mengusulkan pembentukan Pansus Freeport. Usulan ini tak lain dengan alasan untuk menuntaskan maksud di balik rekaman pembicaraan antara Ketua DPR RI Setya Novanto, Direktur PT Freeport, Maruf Syamsudin dan pengusaha Chalid Muhammad.

“Ada pihak yang ingin menganulir, sampai ada gebrak-gebrak meja, persidangan ini kita tunda, kita skors,” kata anggota MKD DPR RI dari Fraksi Hanura Syarifudin Sudding usai rapat MKD diskor kedualinya.

Menurut dia, ada anggota baru yang ingin menganulir keputusan rapat yang diputuskan pada 24 November 2015. Bahkan orang-orang tersebut, lanjutnya, tidak mengakui keputusan yang ditetapkan semula. Dia menyebut anggota MKD tersebut adalah anggota baru yang baru masuk ke MKD dan membenarkan dari Golkar.

Dia menambahkan perdebatan internal terjadi masih dala seputar rekaman tidak utuh, validasi dan legal standing si pelapor. Menurut dia, sejatinya rapat yang digelar mengandekan hasil kesepakatan semula, namun berujung buntu. Dia mengatakan ada anggota MKD yang kembali mempersoalkan kesepaktan semula dalam kaitan kasus Setya Novanto untuk ditindaklanjuti dalam kasus persidangan.

Anggota MKD DPR RI dari Fraksi Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad membantah adanya persoalan mendasar dalam rapat internal MKD. Dia mengaku hanya masalah persoalan waktu untuk memberikan penjelasan kepada anggota MKD yang baru masuk. Dia juga membantah adanya perdebatan yang alot. “Tak ada masalah, tidak alot, ini kan persoalannya butuh penjelasan yang baru masuk,” ujarnya.

Dia juga membantah adanya usulan pembentukan pansus Freeport bermaksud untuk memperlambat kasus Setya Novanto di MKD. Anggota DPR RI dari Dapil Banten III itu mengaku tidak ingin memperlambat atau mempercepat kasus, namun hanya menyesuaikan dengan aturan yang berlaku. Apalagi sejumlah pertanyaan merupakan hak anggota untuk menanyakan dalam rapat.

Anggota MKD yang baru masuk, Ridwan Bae dari Partai Golongan Karya (Golkar) mengatakan masih mengusulkan pembentukan pansus Freeport pansus, apalagi masih belum jelas siapa yang salah dalam kasus pencatutan. Dia mempersoalkan hanya Ketua DPR Setya Novanto yang diusut. Padahal, bagai dia, banyak pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Dia mempertanyakan kenapa pengusutan kasus tersebut tak dilakukan dengan menyeluruh. “MKD harus berpikir objektif, diselesaikan menyeluruh, Novanto belum tentu salah,” ujar poltisi dari Sulawesi Tenggara.

Sementara Ketua DPP Partai Gerindra, Desmond Mahesa mengkritik langkah yang dilakukan anggota MKD mulai gebrak meja. Dia menilai tindakan tersebut hanya sebagai upaya ‘unjuk gigi’di MKD bahkan kasus tersebut sebagai perwujudan bahwa DPR sudah tidak layak dipercaya bahkan jika sampai gebrak meja sudah menunjukkan tidak beretika.

Menurut Desmond, tiga anggota MKD yang baru masuk dari Fraksi Partai Golkar adalah pendukung setia Setya Novanto. Tiga anggota baru loyalis Novanto yang baru masuk sebagai anggota MKD yakni Kahar Muzakir selaku Wakil Ketua MKD DPR RI, Adies Kadir, dan Ridwan Bae.

Desmond menyebut Partai Golkar sudah tidak serius menuntaskan kasus Novanto. Menurut Desmond persoalan yang dibahas dalam sidang semestinya berkaitan dengan etika Ketua DPR seperti tindakan pimpinan DPR ketemu pengusaha bahkan sebagai pengantar untuk lobi-lobi. “Orang-orang baru ini betul-betul orang Novanto,” ujarnya. (asr)

Share

Video Popular