JAKARTA – Persidangan kedua Majelis Kehormatan Dewan DPR RI atas kasus papa minta saham kembali digelar di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (3/12/2015). Sidang kali ini menghadirkan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoedin sebagai saksi setelah sidang MKD mendengarkan sehari sebelumnya mendengarkan keterangan Sudirman Said sebagai pelapor.

Berbaju batik dengan pengawalan yang ketat, Maroef dengan tiba-tiba berada dekat pintu masuk ruang sidang MKD. Mantan Wakil Kepala BIN ini segera memasuki ruang sidang yang dimulai pada pukul 13.30 WIB. Suasana sidang tak seperti persidangan Sudirman Said yang sejak awal sudah dihujani interupsi soal legal standing sebagai pelapor.

Jenderal bintang tiga dari TNI Angkatan Udara ini mengaku pertemuannya dengan Ketua DPR RI Setya Novanto bermula dari pertemuan pertama di Gedung DPR RI. Selanjutnya atas inisiatif Novanto pertemuan kemudian digelar pada 13 Mei 2015 di Hotel Ritz Carlton, Lantai 21. Perjanjian pertemuan bermula dari pesan singkat dari Novanto yang berisi pesan apakah bisa ditelepon. Sebagai sikap santun, Maroef langsung menelpon Novanto.

Menurut Maroef pada pertemuan ini, Novanto tak hadir seorang diri. Sosok pengusaha yang tak lain Muhammad Riza Chalid turut bersama Novanto. Dia menambahkan setelah pertemuan itu , dia menganalisa secara pribadi. Hingga dia mengaku bertanya kepada dirinya, kenapa perpanjangan kontrak Freeport dibahas Ketua DPR dan seorang  pengusaha. Serta upaya meminta bagian saham.

Tak hanya di sana, pertemuan selanjutnya kembali dilaksanakan pada tempat yang sama. Namun kali ini pertemuan digagas oleh M.Riza Chalid yang juga dihadiri oleh Novanto. Pada pertemuan inilah Maroef berinisiatif untuk merekam atas adanya kecurigaan serta sebagai perlindungan diri. “Pertemuan kedua sudah mulai pada hal-hal yang menurut saya perlu proteksi atau perlindungan,” ujarnya dalam persidangan terbuka.

Pria yang selama 34 tahun aktif di TNI ini mengaku tak ada yang menyuruh untuk merekam pembicaraan serta atasa dasar inisiatif dirinya secara pribadi. Dia mengaku merekam melalui ponsel yang diletak di atas meja dalam posisi merekam. Pada saat itu posisi duduk yakni sebelah kirinya Setya Novanto dan sebelah kanan Riza Chalid. Dia membenarkan isi pembicaraan sebagaimana rekaman yang diperdengarkan sehari sebelumnya.

Maroef mengaku menyerahkan rekaman tersebut setelah diminta oleh Menteri ESDM Sudirman Said. Dia menyatakan tak akan memberikan rekaman tersebut kepada siapa pun, hanya saja rekaman itu diminta oleh Sudirman Said. Sebelumnya, Maroef mengaku sudah melapor kepada bos besar Freeport di Amerika Serikat yakni James Robert Moffet dan menyatakan bahwa tindakan meminta saham melanggar hukum di Indonesia dan Amerika Serikat.

Upaya Percaloan

Maroef Sjamsoeddin menilai adanya percaloan pada pertemuan yang digelar bersama Setya Novanto dan pengusaha minyak M.Riza Chalid. Dia menilai bahwa Setya Novanto berusaha meyakinkan dirinya bahwa bisa turut andil untuk memperpanjang kontrak Freeport yang berakhir pada 2021.

Meski demikian, Maroef tak menyebut adanya upaya memeras hanya saja upaya untuk meminta saham. Sebagaimana diketahui upaya meminta saham itu sebanyak 20 persen dari saham PT Freeport yang dibagikan 11 persen untuk Presiden Joko Widodo dan 9 persen untuk Wapres Jusuf Kalla.

Dia juga menuturkan pada pertemuannya dengan Novanto dan Reza Chalid memperkirakan adanya upaya percaloan. Dia juga menyatakan tak percaya begitu saja atas maksud pembicaraan yang disampaikan oleh Novanto. Dia menyatakan bahwa pihak yang berwenang untuk memperpanjang kontrak adalah pemerintah.

Pada persidangan itu, anggota MKD dari partai Golkar Ridwan Bae dan Supratman dari Partai Gerindra menilai tak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Setya Novanto. Ridwan Bae menyatakan apa yang disampaikan Maroef hanya berdasarkan insting pribadi. Tak hanya itu, Maroef juga dinilai takut atas pertemuannya dengan Novanto dan Reza Chalid padahal kekhawatirannya tak pernah terjadi. Dia menilai tuduhan yang disampaikan kepada Novanto hanya berupa asumsi Maroef belaka.

Sementara anggota MKD dari Fraksi Nasdem Akbar Faizal menilai adanya percobaan untuk meminta saham melalui permufakatan beberapa orang. Hal demikian sama halnya sebagaimana laporan yang disampaikan oleh Sudirman Said. Menurut dia, Novanto sudah melanggara kode etik selaku anggota DPR RI. Dia menuturkan ada permintaan saham untuk Presiden dan Wakil Presiden yang merupakan sebagai pencatutan. “Ini adalah sebuah percobaan permufakatan untuk keuntungan sendiri,” tuturnya. (asr)

Share

Video Popular