Keterangan foto: Luo Yu beserta istrinya Tina. (foto internet)

Oleh Ye Guanxing

Luo Yu, 71 tahun, putra kedua dari salah satu jendral pendiri republik, Luo Ruiqing (pejuang seangkatan dengan Mao Zedong) menulis sebuah artikel berjudul “Diskusi dengan Adinda Xi Jinping” yang diterbitkan di Apple Daily Hongkong pada Kamis (3/12/2015).

Artikel menyebutkan, Xi Jinping telah berhasil menggagalkan rencana kudeta Zhou Yongkang dan Bo Xilai. Namun dalam masalah pembasmian korupsi, bila cara yang digunakan masih seperti yang dilakukan sekarang, jelas hasilnya tidak akan maksimal. Karena ‘Partai Komunis Tiongkok sudah menjadi partai yang korup, tidak ada lagi anggotanya yang bersih.

Artikel mengatakan, “Jadi bila Anda bermaksud membasmi korupsi, berarti Anda bermaksud membasmi partai. Siapa saja pihak yang memihak dan mendukung Anda membasmi korupsi? Coba lihat dalam Komite, ada seorang anggota yang mendukung, tetapi seorang lagi menunjukkan sikap netral dan keempat lainnya justru sedang menanti Anda jatuh?”

Menurut artikel tersebut bahwa seluruh wilayah Tiongkok kini sudah dipenuhi krisis. Krisis keyakinan, krisis moral, krisis lingkungan, krisis ekonomi, krisis pendidikan, krisis kesehatan, krisis sumber daya. Singkatnya, tidak ada lagi aspek yang tidak mengalami krisis. Mengapa demikian? Semua itu bersumber dari kediktatoran Partai Komunis Tiongkok.

Bila ingin keluar dari krisis-krisis itu, satu-satunya cara adalah melakukan demokratisasi secara tertib dan bertahap. Bagaimana melaksanakan itu?

Pertama adalah mencabut larangan yang membatasi kebebasan bicara atau kebebasan pers. Kedua, mencabut larangan untuk berkegiatan dalam wilayah politik tertentu (Tindakan yang bentuknya sama dengan sensor atau diskriminasi politik-red). Ketiga, memiliki peradilan yang independen. Keempat melakukan pemilihan umum dan kelima menasionalisasi kekuatan militer.

Khususnya di poin ketiga tentang peradilan yang independen, dimana Tiongkok sekarang ada konsitusi tetapi tidak konstitusional. PKT –lah yang memulai untuk tidak mematuhi dan melanggar konstitusi, Revolusi Kebudayaan, penindasan di Tiananmen 4 Juni 1989, penganiayaan terhadap Falun Gong merupakan contoh-contoh kasus tersebut.

Artikel selanjutnya menyebutkan bahwa kelima poin tersebut merupakan dasar yang membentuk demokrasi yang sama sekali tidak dimiliki dalam kepemimpinan PKT. Oleh sebab itu PKT disebut sebagai partai yang diktator. Ia menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan rakyat, menjalankan suatu sistem politik yang terbelakang dan terburuk di dunia.

Patut diacungi jempol sebagai apresiasi atas kesadarannya yang membuat kita semua salut kepadanya. Khususnya menyangkut pernyataan Luo Yu soal masalah penindasan terhadap mahasiswa di Tiananmen Juni 1989 dan penganiayaan Falun Gong.

Semua juga percaya bahwa di Tiongkok, sekarang masih banyak para “Generasi Angkatan Merah” Tiongkok yang se-ide denga beliau, dan jumlahnya mungkin masih terus bertambah, niscaya mereka tidak akan mengikuti jejak Jiang Zemin, tidak akan melangkah di jalan yang sama dengan Partai Komunis Tiongkok demi harga diri dan orang tua mereka.

Namun, kita akan mempersilakan Mr. Luo Yu untuk lebih sabar menunggu, Kiranya, sebelum melakukan demokratisasi secara tertib dan bertahap, Jiang Zemin harus ditangkap, digugat serta PKT harus dibubarkan terlebih dahulu. Bila tidak, para antek Jiang yang masih bercokol, memiliki kekuasaan, kekayaan dan tetap melakukan korupsi bisa membuat ulah yang mengacaukan Tiongkok. Sedangkan bila PKT tidak dibubarkan terlebih dahulu, maka para antek Jiang bisa ‘menggigit’ Xi Jinping dengan alasan tidak menjalankan tugas sebagaimana yang digariskan PKT.

Menangkap dan menggugat Jiang Zemin, likuidasi kemudian membubarkan PKT adalah titik awal dari transisi kepimpinan menuju negara yang demokrasi. Rakyat Tiongkok sudah menderita terlalu banyak dan lama. Mudah-mudahan, 220 juta warga masyarakat Tiongkok yang sudah menyatakan mundur dari keanggotaan PKT beserta semua organisasi afiliasinya itu bisa menjadi pelopor yang menuntun bangsa ini melangkah di jalan tranformasi menuju Tiongkok yang demokrasi. (sinatra/rmat)

Share

Video Popular