Ilustrasi persidangan Jiang Zemin

JAKARTA- Global Human Rights Efforts (GHURE) mengajak praktisi Falun Gong untuk memperjuangkan kasus pelanggaran hak asasi manusia di Tiongkok dengan mengajukan tuntutan ke lembaga peradilan internasional, salah satunya melalui Mahkamah Pidana Internasional  (International Criminal Court/ICC).

“Masih ada peluang bagi praktisi Falun Gong untuk mengajukan tuntutan hukum ke Mahkamah Pedana Internasional atas kejahatan pelanggaran HAM berat dan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh Jiang Zemin cs selama berkuasa di Tiongkok. Dulu almarhum Munir, tokoh HAM kita pernah menyarankan mengunakan mekanisme di  ICC ini,” tandas Koordinator GHURE, Fadjar Pratikto, saat menyatakan sikap dalam aksi damai yang dilancarkan Himpunan Falun Dafa Indonesia dalam rangka peringatan hari HAM Sedunia di Jakarta, Sabtu (5/12/2015).

 Menurut Fadjar, peradilan internasional HAM yang dibentuk oleh Dewan Keamanan PBB ini pernah dilakukan untuk mengadili kejahatan humaniter dalam kasus mantan Presiden Yugoslavia, dan mantan penguasa Rwanda. Berdasarkan Statuta Roma 1998, ICC memiliki yurisdiksi mengadili dan meminta pertanggung-jawaban individu yang melakukan, memfasilitasi, dan memberikan perintah yang menyebabkan terjadinya kejahatan dalam lingkup internasional.

Jika jalan hukum ini membentur tembok raksasa, Fadjar mengatakan masih bisa menggunakan mekanisme Internasional Preople’s Tribunal seperti yang pernah dilakukan kelompok korban Peristiawa 1965 dari Indonesia belum lama ini. Tribunal semacam itu juga pernah diajukan oleh warga Tokyo pada tahun 2000 sebagai respon atas kejahatan seksual yang dilakukan Jepang pada Perang Dunia II. Tindakan serupa dilakukan warga Palestina pada tahun 2009 sebagai tindakan atas diamnya komunitas internasional terhadap berbagai pelanggaran hukum internasional yang dilakukan Israel. International People’s Tribunal adalah bentuk pengadilan yang digelar oleh kelompok masyarakat dan bersifat internasional untuk membahas pelanggaran HAM berat dan dampaknya.

Saat ini penguasa Tiongkok masih mempertahankan penganiayaan & genosida terhadap praktisi Falun Gong (Falun Dafa) di negeri komunis itu. Sudah 16 tahun pelanggaran hak asasi manusia  ini berlangsung, sejak mantan presiden Jiang Zemin memulai penindasan pada Juli 1999 hingga dua pemimpin Tiongkok berikutnya menggantikannya, belum banyak perubahan yang berarti.

Para praktisi yang teguh mempertahankan prinsip Sejati, Baik, Sabar  masih terancam jiwanya. Penangkapan secara ilegal dan penyiksaan yang sadis, serta praktek pengambilan organ dalam keadaan hidup masih berlangsung. Saat ini jumlah korban yang tewas akibat penganiayaan ini yang berhasil diindentifikasi mencapai 3850 orang, jumlah yang sesungguhnya jauh lebih besar dari itu.

Belum lama ini angin surga sempat dihembuskan oleh pemimpin Tiongkok Xi Jinping dengan kebijakan baru pada 1 Mei 2015 dimana Mahkamah Agung Tiongkok menjamin hak hukum warga negara-nya untuk mendaftarkan dan memproses semua tuntutan pidana ataupun perdata. Sejak itulah tuntutan terhadap Jiang Zemin meledak, ratusan ribu praktisi Falun Gong ajukan tuntutannya kepada pengadilan setempat. Namun Fadjar mengingatkan, tidak bisa berharap banyak dari penguasa Tiongkok dan Partai Komunis-nya yang selalu memberi gula-gula kepada rakyatnya untuk mengelabui dunia internasional. Kita tahu watak sejatinya dari Partai Komunis Tiongkok yang jahat.

“Karena itu upaya penegakan HAM di Tiongkok harus dilakukan sendiri oleh rakyatnya, kita sebagai bagian dari komunitas dunia hanya bisa mengungkap fakta yang sebenarnya, membangun solidaritas, serta mendorong organisasi HAM internasional untuk menekan penguasa Tiongkok agar berubah dan mengakhiri penganiayaan,” tandas Fadjar, yang juga tenaga ahli di DPR RI.

Lebih lanjut, Fadjar menjelaskan bahwa sejauh ini sudah banyak upaya hukum yang dilakukan komunitas internasional dan tokoh HAM untuk menyeret  Jiang Zemin ke pengadilan atas kejahatan kemanusiaan yang dilakukannya selama berkuasa. Di sisi lain, sebuah kekuatan perlawanan damai yang dilakukan praktisi Falun Gong berhasil mengungkap fakta kejahatan yang dilakukan oleh Jiang Zemin cs. Sejak 2001, Kelompok Kerja HAM Falun Gong (FGHRWG) telah menjelaskan fakta kebenaran ini kepada PBB. Lebih dari 10.000 kasus penganiayaan yang dilaporkan mendapat perhatian organisasi HAM dan PBB.

Selama ini menurutnya, kasus pelanggaran berat HAM yang terjadi di Tiongkok sebenarnya sudah ditangani Komisi HAM PBB. Hampir dalam setiap konfrensi Komisi HAM PBB yang dilangsungkan setiap tahun di Jenewa, Swiss, Tiongkok selalu mendapatkan peringkat tertinggi dalam pelanggaran HAM. Sudah beberapa kali pelapor khusus PBB datang ke Tiongkok untuk menyelidiki kasus penganiayaan terhadap praktisi Falun Dafa. Beberapa praktisi Falun Dafa asal Tiongkok juga pernah memberikan kesaksian yang dialaminya, mengungkap fakta yang sebenarnya terjadi.

Namun menurut Fadjar, rejim komunis Tiongkok sangat licik, selalu menggunakan forum HAM di Jenewa untuk melakukan kebohongan dengan menunjukan perbaikan HAM di negerinya yang palsu. Rejim komunis ini tidak pernah mengakui setiap kejahatan fisik dan psikis yang dilakukannya terhadap para praktisi Falun Gong. Ia juga berusaha memperngaruhi dan menekan negara-negara lain yang berada dibawah pengaruhnya termasuk Indonesia untuk mendukung sikapnya.

Posisinya di forum internasional bahkan semakin kuat pada tahun 2013 setelah Tiongkok terpilih sebagai salah satu dari 47 negara anggota Dewan HAM PBB (United Nations Human Right Council/UNHRC).  “Tiongkok seringkali mematahkan resolusi di Komisi HAM PBB yang menyudutkan dirinya, termasuk dalam kasus Falun Gong. Hal itulah yang membuat penguasa Tiongkok tidak pernah dijatuhi sangsi yang berat oleh PBB atas pelanggaran berat HAM yang  dilakukannya,” imbuh Fadjar. (asr)

Share

Video Popular