Spanduk sindiran yang dibentang pegiat antikorupsi di gerbang Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta

JAKARTA – Kasus ‘papi minta saham’ yang sungguh menggemparkan dan menghebohkan tanah air baru-baru ini diwarnai dengan potret-potret politisi Indonesia yang sudah meninggalkan moralitas politik. Bahkan nilai-nilai kejujuran seakan-akan sudah tak dikenali atau dilihat dalam perwujudan sikap dan identitas politik. Kekeliruan tersebut bahkan dibungkus sedemikian rupa untuk membuyarkan perkara yang sungguh memilukan.

“Ini sangat memilukan, apa yang mengemuka di permukaan teater dengan lakon-lakon yang penuh kamuflase dan kosmetika politik kurang menampilkan kejujuran,” kata Tokoh Muhammadiyah, Din Syamsuddin di kantor Centre for Dialogue and Cooperation among Civilisations (CDCC), Menteng, Jakarta, Selasa (8/12/2015).

Mantan Ketua PP Muhammadiyah itu menilai banyak pihak yang membungkus kasus-kasus tersebut atas dasar kepentingan partai politik serta kepentingan politik dan ekonomi secara pribadi. Sehingga nilai-nilai kejujuran ditinggalkan, padahal sikap ini sangat merugikan bangsa Indonesia.

Jika tanpa ada moralitas politik maka sejatinya merugikan dan meruntuhkan identitas bangsa. Oleh karena itu, kasus yang diberi perhatian luas ini sebagai momentum untuk membongkar kasus-kasus lainnya. Kasus ‘papa minta saham’ merupakan puncak gunung es karena masih banyak kasus lainnya yang juga mesti dibongkar secara terang benderang.

Jika MKD dan DPR, lanjut Din, gagal menegakkan kehormatan dirinya dalam kasus tersebut maka harapan selanjutnya untuk diselesaikan lewat jalur hukum. Dia justru mendorong kasus ‘minta saham’ diselesaikan lewat jalur hukum secara berkeadilan, baik proses Kejaksaan Agung dan Kepolisian. Jika ada indikasi korupsi, maka KPK diharapkan bisa ikut terlibat.

Din berharap kepada rakyat Indonesia untuk menjaga diri agar tidak perlu terjebak kecuali atas dasar moral dan konstitusi. Sejatinya kasus tersebut sangat memalukan dan memilukan, dia mendorong agar persidangan di MKD digelar secara terbuka. Jika kemudian merasa benar, lalu mengapa takut persidangan digelar secara terbuka.

Menurut Din, jika kemudian sidang digelar secara tertutup justru mendorong ketertutupan dan menimbulkan kecurigaan. Pada saat ini, lanjut dia, rakyat ingin mengetahui sebenarnya, maka kepada partai politik dan para politisi diharapkan pada saat ini merupakan momentum untuk kedepankan kejujuran politik.

“Janganlah masalah ini ditutupi, dibuka sebukanya dan siapapun yang bersalah dan disebut dalam rekaman tersebut diminta kesaksiaannya dan diminta pengakuannya, nanti proses hukum akan menentukan keputusannya,” pungkasnya. (asr)

Share

Video Popular