Aktivis HAM saat berada di Polsek Menteng, Jakarta Pusat (@KontraS)

JAKARTA – Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyatakan mengecam keras tindakan penangkapan sewenang-wenang terhadap 9 badan pekerja KontraS dalam aksi di Bunderan HI, Kamis (10/12/2015). Menurut KontraS, penangkapan tersebut dilakukan terhadap mereka persis setelah peserta aksi membubarkan diri.

Dalam aksi ini, Koordinator KontraS, Haris Azhar mengatakan pihaknya sudah mengajukan surat pemberitahuan untuk menggelar aksi damai kepada Polda Metro Jaya dua hari sebelumnya. Surat ini, menurut Haris, biasanya tak dipermasalahkan polisi. Namun berbeda pada aksi kali ini.

Berikut kronologi pengangkapan yang dirilis oleh KontraS :

– Bahwa pada pukul 14.00 WIB, sebanyak 18 orang badan pekerja KontraS tengah melakukan aksi damai memperingati hari HAM sedunia. Agenda aksi diisi dengan aksi diam membentangkan poster-poster bertemakan HAM dan kebebasan serta membagikan stiker kepada pengguna jalan di lokasi lampu merah Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat;

– Aparat kepolisian menghampiri peserta aksi dan menanyakan surat pemberitahuan aksi, yang kemudian dijawab telah mengirimkan kepada Intelkam Polda Metro Jaya beberapa hari sebelum pelaksanaan aksi. Terjadi perdebatan karena pihak kepolisian mengaku belum mendapatkan informasi surat pemberitahuan yang sebenarnya bukan menjadi tanggung jawab peserta aksi. Tidak mampu mencari kesalahan peserta aksi, aparat kepolisian kemudian kembali mendatangi peserta aksi dan meminta peserta aksi membubarkan diri karena dianggap melanggar Peraturan Gubernur [Pergub] 228 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum Pada Ruang Terbuka;

– Kembali terjadi perdebatan mengingat Peraturan Gubernur tersebut tengah direvisi. Selanjutnya, peserta aksi kemudian melanjutkan aksi tersebut dengan tertib dan akhirnya membubarkan diri sekitar pukul 14.30 WIB karena akan bergabung dengan Aksi Kamisan di depan Istana Negara pada pukul 15.30 WIB. Saat itu, tiba-tiba sejumlah anggota kepolisian berseragam maupun berpakaian bebas menghampiri peserta yang akan berangkat dan menanyakan siapa penanggung jawab aksi untuk dibawa ke Polsek Menteng;

– Koordinator KontraS, Haris Azhar yang saat itu berada di lokasi kemudian menanyakan maksud aparat kepolisian untuk membawa penanggung jawab aksi ke Polsek Menteng. Saat itu anggota kepolisian yang mengaku berasal dari Polsek Menteng menyatakan akan menangkap penanggung jawab aksi. Namun anggota kepolisian tersebut tidak menjelaskan pasal pidana apa yang diduga dilanggar peserta aksi dan meminta penanggung jawab aksi untuk ikut saja ke Polsek Menteng;

– Melihat ketidakwajaran penangkapan tersebut, peserta aksi menyatakan tidak mau pergi jika penanggung jawab dibawa oleh anggota kepolisian. Akhirnya sebagian peserta aksi yang saat itu masih berada di lokasi aksi, berjumlah 9 orang kemudian ditangkap dan dibawa dengan kendaraan Bus Polri ke kantor Polsek Menteng. Meski peserta aksi tidak mengetahui alasan penangkapan tersebut, tetapi demi mematuhi aturan Polri maka peserta aksi tetap kooperatif untuk dibawa ke Polsek Menteng;

– Namun saat tiba di Polsek Menteng, peserta aksi tetap tidak diberikan penjelasan apapun terkait maksud penangkapan tersebut. Bahkan setelah menunggu selama kurang lebih 15 menit di teras kantor Polsek, Kapolsek Menteng menyampaikan bahwa peserta aksi akan dipindahkan ke Polres Jakarta Pusat tanpa alasan yang jelas. Kapolsek Menteng juga menegaskan penangkapan dilakukan karena ia tunduk dengan perintah pimpinan;

– Anehnya pada saat tiba di Polres Jakarta Pusat, anggota Polres terlihat tidak mengetahui maksud pemindahan para peserta aksi, bahkan sempat menanyakan kepada peserta aksi mengapa mereka dibawa ke Polres Jakarta Pusat. Pihak Polres kemudian terlibat perdebatan dengan anggota Polsek yang membawa para peserta aksi. Anggota Polsek yang membawa peserta aksi pun tidak mengetahui maksud dari penangkapan ke-9 aktivis KontraS tersebut. Di tengah ketidakjelasan tersebut, salah seorang penyidik Polres Jakarta Pusat menyampaikan akan meminta keterangan salah seorang peserta aksi dan meminta nama-nama ke-9 peserta aksi yang dibawa ke Polres Jakarta Pusat untuk didata;

– Saat itu, Haris Azhar, Koordinator KontraS, mewakili para peserta aksi lainnya untuk diminta keterangannya. Sebelum diminta keterangan, peserta aksi meminta kepastian dari penyidik bahwa keterangan yang diminta bukan dalam lingkup proses hukum dan penyidik menyanggupinya. Saat diminta keterangan, penyidik juga masih tidak mampu menjelaskan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh para peserta aksi. Bahkan terkesan terburu-buru menyelesaikan laporan keterangan tersebut;

– Setelah mencatat keterangan dari Haris Azhar, Koordinator KontraS, penyidik tersebut meminta tanda tangan Haris Azhar dalam berkas berjudul “interogasi” tersebut. Saat itu Haris Azhar beserta perwakilan peserta aksi sebelumnya baru mau menyanggupi pemberian tanda tangan jika berkas tersebut juga ikut diberikan kepada Haris Azhar sebagai bukti keterangan yang diberikan. Namun penyidik tersebut menolak dan akhirnya merobek sendiri berkas keterangan yang dicatatnya sendiri, lalu mempersilakan peserta aksi untuk pulang begitu saja. Sekitar pukul 17.30 WIB, akhirnya seluruh peserta aksi diperbolehkan pulang dari Polres Jakarta Pusat dan tetap tidak ada kejelasan mengenai penangkapan para peserta aksi sejak di Bundaran HI dan tindakan polisi yang diterapkan pada mereka.

Aktivis KontraS yang digaruk oleh petugas kepolisian adalah Haris Azhar, Putri Kanesia, Puri Kencana Putri, Adrian Budi Sentosa, Bustami, Aris, Arif Nur Fikri, Sairam Salim, Wildan, Sugiharto, Satrio Wirataru, Ramos Parulian, dan Elang Yayan.

Polisi membantah

Kasubag Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Kompol Suyatno saat dihubungi wartawan membantah polisi melakukan penangkapan terhadap Kontras yang menggelar aksi pada saat ini. Di berdalih bahwa polisi hanya mendata mereka karena dituduh melakukan pelanggaran terhadap Pergub DKI terkait pelarangan penyampaian pendapat di HI.

Menurut dia, para aktivis KontraS sudah dipulangkan pada pukul 17.00 WIB sore harinya. Dia menambahkan para aktivis KontraS yang menggelar aksi bertujuan mendukung impunitas, anti penghilangan paksa, mendukung aksi Kamisan, dan rekonsialiasi Aceh. Namun karena ada Pergub DKI, polisi berdalih hany mendata para aktivis. “Itu karena Pergub DKI, tidak boleh unjuk rasa di HI,” ujar Suyatno. (asr)

Share

Video Popular