Suasana diskusi Renstra BPOM (Istimewa)

JAKARTA – Sebagai upaya efektivitas pengawasan obat dan makanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyusun menyusun Rencana Strategis (Renstra) untuk periode 2015 – 2019. Renstra inilah yang akan menjadi acuan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Obat dan Makanan secara terarah sesuai arah kebijakan dan strategi nasional.

Hal demikian diungkap dalam jumpa pers di Gedung BPOM, Jakarta Pusat, Senin (14/12/2015). Penyusunan Renstra ini berkaca dari pencapaian Badan POM selama 5 tahun terakhir dan dengan mempertimbangkan permasalahan yang seringkali dihadapi dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam pengawasan Obat dan Makanan.

Renstra tersebut, tertuang sasaran strategis Badan POM yang disusun berdasarkan visi dan misi dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Badan POM, yaitu (1) Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan; (2) Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat; dan (3) Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan Badan POM.

BPOM menyatakan dari tiga sasaran tersebut, setidaknya ada dua peran strategis yang diemban Badan POM yaitu meningkatkan jaminan Obat dan Makanan  aman, bermanfaat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat dan meningkatkan daya saing Obat dan Makanan di pasar lokal dan global dengan menjamin mutu dan mendukung inovasi.

Untuk mencapai sasaran strategis sekaligus menghadapi berbagai tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan, Badan POM melakukan perubahan paradigma pengawasan Obat dan Makanan dari “watchdog control” yang reaktif ke “pro-active control”. Hal ini dilakukan melalui pengawasan berbasis risiko yang lebih fokus kepada strategi preventif dengan mengedepankan tindakan pencegahan melalui pelaksanaan Risk Management Program oleh pelaku usaha dan diverifikasi oleh regulator, serta melalui komunikasi risiko strategis.

Selain itu, Badan POM juga melakukan penguatan regulasi di bidang Obat dan Makanan termasuk penataan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK), integrasi data dan penguatan analisis data utama dan penunjang berbasis risiko. Langkah lainnya adalah perkuatan sistem laboratorium Badan POM di semua lini, peningkatan kapasitas pengujian, perkuatan SDM, dukungan terhadap Gerakan Nasional Hidup Sehat melalui GN-WOMI, GN-POPA, AN-PJAS dan GKPD, serta penguatan kesadaran masyarakat melalui intensifikasi KIE (komunikasi informasi edukasi).

Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan Badan POM tidak akan berjalan optimal tanpa dukungan pihak terkait. Luasnya cakupan wilayah Indonesia yang harus diawasi dan semakin kompleksnya isu peredaran Obat dan Makanan yang tidak terstandar atau bahkan ilegal, menjadi dasar pentingnya peran serta semua pemangku kepentingan.

Karena itu, Badan POM mengajak semua pihak baik lintas Kementerian dan Lembaga di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sektor swasta, lembaga profesi, dan tentu saja juga kelompok masyarakat sipil yang lebih luas, untuk berperan secara aktif dalam perlindungan masyarakat dari produk obat dan makanan yang tidak aman. Multisektor pengawasan Obat dan Makanan memainkan peran strategis yang saling terkait dan berkontribusi penting dalam mewujudkan pengawasan Obat dan Makanan yang efektif dan terintegrasi dalam pembangunan nasional. (asr)

Share

Video Popular