Ilustrasi (The Canadian Press/Andrew Vaughan)

JAKARTA – Sektor  perhubungan  termasuk  dalam  sektor  yang  diusulkan oleh asosiasi usaha untuk dibuka lebih lebar bagi asing. Regulasi yang ada selama ini mematok batasan   maksimal   49%   bagi   asing   untuk   memiliki   saham   di   bidang   usaha   di   sektor perhubungan tersebut. Badan Koordinasi Penanaman Modal telah menerima usulan tersebut untuk membuka lebih besar kepemilikan asing di 35 bidang usaha sektor perhubungan.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Franky Sibarani mengakui bahwa usulan yang masuk merupakan bagian upaya BKPM untuk melaksanakan transparansi dalam pembahasan regulasi panduan investasi. “Proses dibukanya pintu masukan, pembahasan, maupun  sosialisasi  kepada  media  merupakan  satu  rangkaian  utuh  untuk  memberikan informasi kepada stakeholder investasi dan masyarakat Indonesia,” ujarnya dalam keterangan resminya dikutip Kamis (17/12/2015).

Menurut dia, usulan yang masuk sebagian mengharapkan bidang usaha di sektor perhubungan tersebut  peraturannya  dikembalikan  ke  regulasi  sebelum  Perpres  77  tahun 2007  tentang bidang usaha tertutup dan bidang usaha terbuka dengan persyaratan. Franky menyampaikan bahwa batasan 49% kepemilikan asing, membuat beberapa investor di sektor perhubungan menahan diri. Argumentasi lainnya yang disampaikan bahwa Indonesia hampir semua tidak mau ambil bagian dalam bisnis aviation karena banyak perusahaan airlines yang bangkrut daripada yg masih aktif.

“Sedangkan untuk mencari investor dari luar mereka tidak mau karena mereka hanya di kasih 49% saham dan mereka tidak bisa mengontrol perusahaan tersebut,” sebutnya.

Sedangkan dari sisi pull factornya, dibukanya sektor perhubungan akan membuat tercapainya harga ekspor yang lebih tinggi pada sektor-sektor yang unggul secara komparatif, dan membuktikan bahwa masuknya kepemilikan asing di sektor perhubungan akan memiliki dampak yang besar untuk membantu negara tersebut terintegrasi dan mendapat manfaat dari rantai pasokan global.

BKPM telah menerima 454 masukan terkait rencana revisi panduan investasi. Masukan- masukan tersebut setelah dikelompokkan ke dalam sektor-sektor dan bidang usaha yang sama jumlahnya jadi 222 masukan, masing-masing sektor ESDM 23 usulan, kehutanan 9 usulan, kesehatan 9 usulan, keuangan 1 usulan, Komunikasi dan Informatika 8 usulan, pariwisata dan ekonomi kreatif 7 usulan.

Sektor lainnya pekerjaan umum 9 usulan, pendidikan dan kebudayaan 4 usulan, perbankan 1 usulan, perdagangan 32 usulan, perhubungan 36 usulan, perindustrian 9 usulan, pertahanan keamanan 6 usulan, pertanian 43 usulan, ketenagakerjaan 2 usulan, dan sektor lainnya 16 usulan. BKPM sendiri mengharapkan aturan baru tentang Panduan Investasi ini dapat selesai April 2016 mendatang. (asr)

Share

Video Popular