Untuk mencegah dana mengalir ke rekening organisasi teroris Islamic State (IS), 15 menteri keuangan dari negara anggota Dewan Keamanan PBB pada Kamis (17/12/2015) mengadakan pertemuan puncak di New York, AS dan mengesahkan sebuah resolusi yang berisikan usaha untuk memutus arus dana yang masuk ke organisasi teroris.

Pertemuan tersebut merupakan pertama kalinya diadakan sejak 70 tahun PBB didirikan. Resolusi mendesak dunia untuk mengambil langkah-langkah yang kuat dan tegas, termasuk langkah-langkah untuk mencegah penyelundupan minyak bumi dan warisan budaya, mencegah arus dana masuk ke tangan IS.

IS menduduki sejumlah besar wilayah Suriah dan Irak, dan sekarang sedang mencoba untuk masuk ke Libya. Sebuah survei baru menunjukkan bahwa IS memiliki penghasilan per bulan sebesar USD. 80 juta, karena itu, IS sekarang sudah menjadi organisasi bersenjata terkaya dunia.

Koalisi internasional yang dipimpin AS sedang berusaha keras untuk mencegah minyak diekspor dari wilayah yang diduduki IS demi memotong sumber dana mereka. Menurut laporan bahwa dengan gencarnya serangan ke fasilitas dan tanker minyak IS oleh pasukan koalisi, penghasilan IS untuk Desember telah berkurang sebanyak 30 %.

Resolusi tersebut disetujui Dewan Keamanan PBB selain untuk memperluas dan memperkuat kerangka sanksi terhadap Al-Qaida juga memfokuskan sanksi ke IS. Rancangan resolusi tersebut disusun bersama oleh Amerika dan Rusia, yang isinya antara lain, bagi individu atau organisasi yang ditemukan terlibat dalam mendukung IS, PBB akan memberikan sanksi berupa pembekuan kekayaan, larangan perjalanan wisata, larangan untuk pengadaan keperluan militer dan sebagainya.

Resolusi juga mendesak semua negara untuk secara aktif memberikan nama individu atau organisasi yang perlu diberikan sanksi, dan berbagi informasi mengenai organisasi ekstremis. Suara Amerika melaporkan, Wakil Tetap AS di PBB dan Dewan Kepresidenan Samantha Power mengatakan setelah resolusi disahkan, akan menjadi hukum internasional baru. (sinatra/rmat)

Share

Video Popular