Pimpinan KPK terpilih saat rapat paripurna DPR RI, Jumat 18 Desember 2015

JAKARTA – Perwakilan Rakyat secara bulat mengesahkan lima orang pimpinan KPK setelah proses pemilihan Komisi III DPR RI. Persetujuan seluruh anggota DPR ditetapkan dalam paripurna DPR RI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (18/12/2015). Pimpinan KPK yang ditetapkan adalah Irjen Basaria Panjaitan, Alexander Marwata, Agus Rahardjo, Saut Situmorang, dan Laode M Syarif akan bekerja untuk masa jabatan 2015-2019.

Pimpinan KPK untuk Jilid IV tersebut akan dipimpin oleh Agus Rahardjo yang sebelumnya terpilih melalui voting sebagai Ketua KPK RI periode 2015-2019. Mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) itu didampingi oleh 4 pimpinan KPK lainnya yang masing-masing menjabat sebagai Wakil Ketua KPK RI.

Wakil Ketua KPK RI terpilih, Basaria Panjaitan mengajak semua pihak termasuk media untuk melangkah bersama-sama karena memiliki kesamaan visi yakni memberantas korupsi dan pemberantasan terlaksana dengan baik. Meski demikian, dia berharap berbagai kalangan untuk berpikir fositif atas kinerja pimpinan KPK beberapa waktu mendatang. “Saya ajak rekan-rekan jangan berpikiran negatif, harus positif,” ujarnya.

Basaria menepis keraguan yang dilayangkan terhadap sejumlah kalangan atas kinerja pimpinan KPK jilid IV. Dia meyakinkan tentunya tim panitia seleksi KPK sudah memiliki dan mengetahui seluruh rekam jejak pimpinan KPK, hingga kemudian mereka terpilih sebagai calon pimpinan KPK.

Sebagai langkah dalam kepemimpinan lembaga anti korupsi itu, lanjut Basaria, kelima pimpinan KPK akan membangun sinergitas antar lembaga penegak hukum. Nantinya, KPK, Polisi dan Kejaksaan akan berada pada satu sistem penegakkan hukum dan saling membantu satu sama lain dengan tidak berebut kewenangan apalagi memiliki visi serasi yakni menjadikan Indonesia bersih dari praktek korupsi.

Sementara Wakil Ketua KPK RI terpilih, Alexander Marwata turut menepis bahwa masa-masa suram terkait pemberantasan korupsi akan tiba saat periode pimpinan KPK jilid IV. Dia menilai lembaga pemberantasan korupsi tesebut merupakan lembaga negara sebagai kerangka memajukan program pembangunan nasional.

Namun demikian, lanjut dia, tak serta merta pelaksanaan pemberantasan korupsi yang terlalu massif, justru membuat sejumlah pihak khawatir untuk menggunakan anggaran hingga pembangunan terhenti. Menurut dia, semestinya pembangunan dan perekonomian tetap berlangsung bersamaan agenda pemberantasan dilaksanakan. Oleh karena itu dia berharap peran serta masyrakat untuk bersama-sama terlibat dalam pemberantasan korupsi.

Sementara Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi memberikan enam tuntutan kepada pimpinan baru KPK. Sikap ini disampaikan kepada pimpinan KPK yang dinilai sebagai wajah baru terkait pemberantasan korupsi. Pegiat antikorupsi ini terdiri dari berbagai lembaga di seluruh Indonesia seperti Sekolah antikorupsi Aceh, LBH Padang, YLBHI Jambi, Omah Tani, Pukat UGM, Yayasan Merah Putih Palu, Madura Corruption Watch, ICW, Perludem, Jamaah Gusdurian dan lain-lain.

Sebanyak 6 tuntutan yang mereka sampaikan adalah Pertama, Menolak upaya revisi UU KPK oleh DPR dan Presiden dengan menyampaikan pernyataan bersama secara terbuka, Kedua Menyusun pakta integritas antikorupsi yang membebaskan pimpinan KPK dari relasi dengan institusi lain; Ketiga, Menyampaikan secara terbuka arsitektur prioritas pemberantasan korupsi untuk empat tahun ke depan.

Tuntutan lainnya adalah Keempat, melakukan pengoptimalisasian sistem kepemimpinan yang kolektif kolegial dalam setiap kebijakan institusi; Kelima, Tidak mengurangi fungsi penindakan tetapi melakukan penguatan fungsi tersebut dengan memperbanyak jumlah penyidik internal KPK dan keenam, membenahi internal KPK yang sempat terbelah selama kepemimpinan Taufiqurrahman Ruki. (asr)

Share

Video Popular