JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) masih tak menunjukkan banyak capaian atas kinerja dari lembaga yang mengemban amanat rakyat itu selama Masa Sidang II Tahun Sidang 2015-2016. Bahkan sorotan atas pelanggaran etika yang dilakukan Ketua DPR RI Setya Novanto menjadi perhatian luas publik.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) M. Djadidjono mengatakan DPR semakin kehilangan fokus dan makin kurang beretika saat menjalankan perannya sebagai perwakilan rakyat. Tak ada terobosan yang dilakukan dalam mengembankan amanatnya sebagai pelaksana fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran. Sedangkan penegakkan kode etika, lanjutnya, DPR kurang menindaklajuti berbagai dugaan pelanggaran etika oleh MKD.

Djadidjono menambahkan hal sama pada Masa Persidangan I dengan Masa Sidang II, DPR tetap tak memberikan kejelasan tentang hasil serap aspirasi yang digali oleh masing-masing anggota DPR pada daerah pemilihan masing-masing selama pada masa reses. Dia menambahkan pada Masa Sidang II DPR justru disesaki dengan dugaaan pelanggaran etik oleh Ketua DPR RI Setya Novanto. Segi kinerja lembaga lebih jelas terlihat, anggota DPR bahkan secara sendiri-sendiri maupun dalam Alat Kelengkapan Dewan (AKD) menunaikan kewajibannya menjalankan fungsi masing-masing hingga sejumlah agenda sidang tak terlaksana.

“Terkesan kuat, DPR kehilangan arah,” ujarnya dalam jumpa pers di Kantor Formappi, Jakarta, Minggu (20/12/2015).

Catatan Formappi selama Masa Sidang II dalam bidang legislasi, DPR masih berkutat pada proses perampungan RUU menjadi UU dan hanya satu UU yang dituntaskan. Pada bidang pengawasan hanya Pansus Pelindo yang menonjol, namun rekomendasinya terlalu jauh wewenangnya yakni pemecatan Diretkur Pelindo II RJ Lino dan Menteri BUMN, Rino Soemarno. Bidang anggaran, DPR kurang menunjukkan tanda-tanda berarti bagi persiapan untuk pembahasan RAPBNP 2016.

DPR dari Masa Sidang I juga masih menyisakan 37 RUU Prioritas 2015 sementara DPR harus menyusun RUU Prioritas 2016. Selama ini, DPR masih belum memberikan laporan kinerja atas 37 Pengawasan. Untuk penegakkan etika, MKD masih harus menyelesaikan 17 perkara dugaan pelanggaran etika oleh anggota DPR.

Peneliti Formappi, Abdul Sahid mengatakan sepanjang tahun DPR bekerja tanpa prestasi dan dicemari dengan tindakan perilaku serta tercela anggota dan pimpinan DPR. Sidang MKD beberapa waktu lalu yang memeriksa Ketua DPR Setya Novanto kasus ‘papa minta saham’ lebih mengarah kepada melindungi kepentingan anggota DPR. Hingga kasus ini tak memutuskan apapun dan hanya ditutup.

Dia menambahkan parlemen yang hadir tanpa mau menegakkan kehormatan lembaga perwakilan rakyat itu, akan menjadikan DPR mengingkari semua alasan maknawi bagi eksistensi lembaga amanah rakyat Indonesia. Jika kemudian DPR tak terpecaya dan terhormat, maka menghambat pengembangan dan penyelenggaraan sistem demokrasi perwakilan.

Oleh karena itu, DPR harus bangkit dari keterpurukan dengan membangun kepemimpinan berwibawa. Apalagi mundurnya Setya Novanto sebagai Ketua DPR RI tak serta merta menegakkan kehormatan dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap DPR. Saat ini sosok Novanto masih berkuasa di parlemen setelah dia ditunjuk sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR.

“Kepemimpinan DPR berwibawa mana kala terbukti berusaha melaksankan secara bertanggungjawab kinerjanya untuk memenuhi mandat dengan mewujudkan peran perwakilan rakyat yang jujur, efisien dan efektif,” ujarnya. (asr)

Share

Video Popular