Ilustrasi (Shutterstock)

JAKARTA – Sepanjang 2015 LBH Jakarta mencatat bahwa angka pengaduan pelanggaran hak atas peradilan yang adil dan tidak memihak (fair trial) terus mengalami peningkatan. Pada Oktober 2014 hingga Oktober 2015, LBH Jakarta telah menerima pengaduan sebanyak 71 pengaduan dengan jumlah pencari keadilan sebanyak 431 orang.

Catatan LBH Jakarta, pelanggaran peradilan yakni 1) setengah diantaranya adalah kasus kriminalisasi yang cenderung mengarah pada rekayasa kasus; 2) Penyiksaan saat penyidikan; 3) pelanggaran hak atas bantuan hukum bagi saksi, tersangka atau terdakwa.

“Peningkatan pelanggaran hak atas peradilan yang adil disebabkan oleh tindakan represif aparat penegak hukum yang lebih mengutamakan pengendalian tingkat kriminalitas namun tidak disertai pemenuhan prinsip-prinsip HAM,” kata Direktur LBH Jakarta, Alghiffari Aqsa dalam laporan tahunan 2015 LBH Jakarta.

Dia mengatakan aparat penegak hukum cenderung represif dalam rangka melakukan penegakan hukum. Langkah demikian dilihat dari banyaknya prinsip-prinsip HAM yang sudah diatur dalam aturan perundang-undangan namun tidak dijalankan secara penuh seperti pembubaran paksa aksi buruh 30 Oktober 2015 yang berujung pada adanya tindakan kekerasan serta kriminalisasi pengacara LBH Jakarta.

LBH Jakarta menilai pelanggaran hak atas peradilan yang adil tidak hanya terjadi pada saat proses persidangan, bahkan proses sebelum persidangan berlangsung yaitu pada tingkat penyelidikan dan penyidikan. Termasuk dalam setiap upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti pada tahapan pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, sangat terlihat dimensi pelanggaran HAM yang terjadi. Hal ini tentu sangat disayangkan bagi setiap mereka yang tidak bersalah, namun hak-hak atas keadilannya telah direnggut dan ditutup.

Atas dasar di atas, LBH Jakarta bersama Gerakan Masyarakat Sipil Melawan (Geram) Kriminalisasi meminta kepada pemerintah untuk melakukan perubahan kebijakan dengan beralih dari crime control model ke due process of law dimana penegakan hukum lebih mengutamakan prinsip-prinsip hak asasi manusia untuk melindungi hak tersangka maupun korban dengan cara segera melakukan revisi KUHAP dengan substansi perubahan sebagai berikut:

  1. Adanya Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam RUU KUHAP untuk melakukan kontrol terhadap proses penyidikan dan upaya paksa untuk mencegah terjadinya praktek penyiksaan maupun kesewenang-wenangan lainnya dari Penyidik;
  1. Perlunya pengaturan mekanisme perolehan alat bukti yang sah, dimana selama ini perolehannya dilakukan dengan cara melawan hukum dan masih menjadikan pengakuan Tersangka sebagai salah satu alat bukti;
  2. Memperkuat hak atas bantuan hukum, dimana setiap proses penyidikan baik Tersangka maupun Saksi wajib didampingi kuasa hukum tanpa terkecuali agar dapat memastikan segala haknya terpenuhi secara utuh ;
  3. Mengembalikan fungsi Jaksa Penuntut Umum sebagai pengendali perkara dalam sistem peradilan pidana (dominus litis) karena hanya Jaksa Penuntut Umum yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana;
  4. Memperkuat dan memaksimalkan fungsi pengawasan dari Komisi Negara seperto Kompolnas, Komisi Kejaksaan, dan Komisi Yudisial. Harus ada peningkatan peran dari institusi seperti ini yang bukan lagi sekedar memberikan rekomendasi, tetapi juga dapat memberikan sanksi secara langsung tanpa harus melalui izin dari lembaga yang diawasi;

(asr)

 

 

Share

Video Popular