Ilustrasi pers (Istimewa)

JAKARTA – Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers) mencatat sepanjang 2015 sebanyak 47 kekerasan menimpa kepada para jurnalis dalam menjalankan tugas mereka. LBH pers juga mencatat bahwa pers masih menjadi target ancaman. Bahkan kasus-kasus pers semakin meningkat, gugatan dan tuntutan pidana kepada jurnalis pun semakin meninggi sampai pada kekerasan atas pers.

“Setidaknya ada 47 kasus kekerasan terhadap jurnalis pada tahun 2015,” kata Direktur Eksekutif LBH Pers, Nawawi Ibrahim dalam rilis di Jakarta, Selasa (22/12/2015).

Dia mengatakan angka kekerasan ini tidak sepenuhnya tepat karena tidak menutup kemungkinan kekerasan yang tidak terekpos melebihi jumlah angka terdapat. Sedangkan kategori kekerasan yang paling banyak adalah kekerasan fisik yaitu penganiayaan atau pemukulan, pelarangan liputan dan teror atau ancaman, intervensi, pembunuhan, tuntutan hukum, penggerudukan dan pelecehan.

Catatan LBH, segi aktor dari kekerasan terhadap jurnalis dipuncaki oleh pihak kepolisian hal ini memang terlihat sangat sistematis struktural karena tentu para prajurit lapangan tidak akan bertindak jauh dari apa yang diperintahkan komandannyanya. LBH Pers menilai polisi seharusnya menjadi aktor pelindung bagi kebebasan pers kini seakan berbalik arah menjadi “penghambat kebebasan pers” yang pada akhirnya hak atas informasi masyarakat terlanggar.

Lokasi terjadinya pelanggaran didominasi oleh daerah DKI Jakarta ditingkat pertama kemudian disusul oleh Papua. Jakarta yang disimbolkan sebagai pusat kekuasaan memang menjadi sangat tidak heran jika di Jakarta banyak pelanggaran terhadap kebebasan pers. Selanjutnya Papua yang saat ini mulai dibuka akses terhadap kebebasan pers walaupun masih tersendat dan prosedural, tapi setidaknya pelanggaran-pelanggaran terhadap kebebasan pers mulai diberitakan baik itu di media lokal maupun nasional.

Kasus terakhir di Jakarta terkait isu Papua adalah penganiayaan dan penghapusan hasil liputan kepada Jurnalis Aljazeera, ABC Australia dan Bloomberg pada saat meliput aksi mahasiswa Papua di Jakarta. Secara rinci sebaran daerah tindak kekerasan terhadap pers meliputi Papua, Maluku Utara, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Barat, Lampung, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Jambi, Riau dan Jakarta.

LBH Pers juga mencontohkan kasus Jurnalis Zuhry di Pekanbaru, Zuhry saat kota itu ditimpa kabut asap kebakaran hutan. Saat itu dia mengalami penganiayaan oleh pihak kepolisian saat sedang meliput. Polisi bahkan melaporkan Zuhry dengan pasal pencemaran nama baik UU ITE. LBH Pers selaku kuasa hukum Zuhry, melaporkan tindakan kepolisian tersebut dengan dasar hukum sebagaimana diatur dalam pasal 18 UU Pers tentang tindakan penghalang-halangan peliputan.

Tak hanya kriminalisasi terhadap pers, kasus serupa juga menimpa kepada narasumber, insan pers dan netizen. Kasus yang menimpa kepada narasumber seperti Ketua KY dan Aktivis ICW Emerson Yuntho, dan Adnan Topan Husodo aktivis ICW ini dilaporkan karena dianggap mencemarkan nama baik Romli Atmasasmita yang dianggapnya kurang mendukung gerakan anti korupsi.

Walaupun Emerson bukan seorang jurnalis, tapi sebagai narasumber yang ucapannya menjadi berita, hal ini tidak serta merta emerson sebagai narasumber dijerat karena ucapannya karena walaupun ucapan itu benar ucapan Emerson, tapi apabila sudah menjadi berita, itu dikategorikan sebagai karya jurnalistik. Pasalnya, karena sudah diolah dengan prosedur jurnalistik di perusahaan media tersebut dan diselesaikan melalui sengketa jurnalistik yang ada di dalam UU Pers.

LBH Pers menilai apabila dalam hal ini perusahaan media tidak lepas tangan dan harus melindungi narasumber. Selain itu, apabila kasus ini terus menerus terjadi, tidak menutup kemungkinan akan ada keadaan di mana masyarakat tidak mau atau menolak berkomentar karena takut terkena kriminalisasi tersebut. “Apabila masyarakat sudah terjangkit itu, maka kebebasan pers akan semakin buram,” ujarnya. (asr)

Share

Video Popular