JAKARTA – Proyek ambisius yang sungguh presterius khususnya pembangunan pembangkit tenaga listrik terus gencar dilaksanakan oleh pemerintah. Lebih khususnya lagi pembangunan PLTU Batu Bara di Jawa, Sumatera dan Kalimantan masih meninggalkan duka bagi masyarakat, meskipun sejumlah PLTU tersebut masih belum dibangun hingga saat ini.

Sejumlah elemen masyarakat yang menjadi korban berkumpul di Bogor, Jawa Barat sejak Jumat (18/12/2015). Mereka sudah merasakan dampaknya bertemu bersama pegiat lingkungan yakni Greenpeace, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), dan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM).

Perwakilan Masyarakat Paguyuban Ujungnegoro, Karanggeneng, Ponowareng, Wonokerso, Roban (UKPWR) Batang, Cayadi mengatakan warga mereka tidak mau mengalami nasib buruk yang sama seperti dialami dan diceritakan masyarakat-masyarakat lainnya yang tinggal di sekitar PLTU. “Saya sendiri dipenjara selama tujuh bulan karena menentang pembangunan PLTU ini,” imbuhnya.

Paguyuban UKPWR Batang selama lima tahun terakhir konsisten dalam melakukan penolakan rencana pembangunan PLTU batubara terbesar di Asia Tenggara di lahan pertanian subur dan kawasan perairan mereka yang kaya ikan. Selain perwakilan Paguyuban UKPWR, pertemuan ini juga dihadiri oleh Rakyat Penyelamat Lingkungan (Rapel) Cirebon yang selama ini berjuang menentang pembangunan PLTU Cirebon, perwakilan masyarakat korban PLTU Tanjung Jati B Jepara.

Lembaga lainnya adalah perwakilan masyarakat korban PLTU Paiton Probolinggo, perwakilan masyarakat korban PLTU Indramayu, PLTU Pelabuhan Ratu, PLTU Labuan Banten, dan perwakilan masyarakat korban pertambangan batubara dari Kalimantan Timur dan Sumatera.

Ketua Rapel Cirebon, Aan Anwarudin menyatakan sebagai perwakilan masyarakat terdampak PLTU Cirebon, pihaknya mendesak Presiden Jokowi untuk membatalkan rencana pembangunan PLTU Cirebon unit II. Presiden Jokowi juga didesak meninjau ulang izin operasi PLTU Cirebon I meskipun baru beroperasi kurang dari dua tahun.

Dia mengungkapkan PLTU yang dibangin di Cirebon itu sudah menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap masyarakat sekitar. Mulai dari dampak kesehatan, hancurnya tatanan sosial, sampai hilangnya mata pencaharian sebagian besar petani dan nelayan.

Team Leader Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, Hindun Mulaika mengatakan pertemuan digelar merupakan pertemuan pertama yang menghadirkan perwakilan masyarakat korban PLTU batubara dan pertambangan batubara dari seluruh Indonesia. Dia mengatakan pertemuan tersebut dapat menggemakan suara masyarakat korban industri batubara yang selama ini diabaikan pemerintah.

“Negara harus hadir untuk memastikan keselamatan rakyatnya dari dampak industri kotor ini,” ujarnya dalam keterangan pers dikutip, Selasa (22/12/2015).

Pegiat Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Pius Ginting mengatakan pertemuan digelar dikarenakan Presiden Jokowi telah gagal melindungi rakyat Indonesia dari ancaman energi kotor ini. Dia mencontohkan kasus di Batang, Jokowi dinilai justru berpihak kepada kepentingan korporasi dan investor asing, bukan petani dan nelayan Batang yang merupakan pemilih Jokowi pada pilpres lalu.

“Kami berharap gerakan nasional menentang batubara yang muncul dari masyarakat yang terpapar dampak langsung ini, dapat menyadarkan Jokowi bahwa sebagai presiden rakyat dia harus mendengarkan aspirasi rakyat,”ujarnya.

Sementara Koordinator Jaringan Advokasi Tambang, Hendrik Siregar, mengatakan mulai dari pembongkaran, pengangkutan hingga pembakaran di pembangkit listrik, batubara merupakan sumber petaka yang menurunkan derajat keselamatan rakyat, sebaliknya menaikkan suhu derajat iklim yang mengancam keselamatan manusia. Masyarakat yang hadir di pertemuan tersebut, lanjutnya, secara tegas menuntut, Presiden Jokowi agar mengedepankan keselamatan rakyat dari ancaman Batubara.

Pada akhir pertemuan, perwakilan masyarakat korban PLTU batubara dan pertambangan batubara menyampaikan manifesto sebagai tuntutan kepada pemerintah. Isinya meminta pemerintah untuk menghentikan ketergantungan pada energi kotor batubara, secara serius mengembangkan energi bersih dan terbarukan serta menjamin hak masyarakat atas lingkungan yang sehat dan bersih. (asr)

Share

Video Popular