NAIROBI – Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-10 World Trade Organization (WTO) berhasil menetapkan Paket Nairobi yang memberikan banyak fasilitas bagi anggota WTO berlatarbelakang ekonomi berkembang dan LDCs. Kesepakatan bersejarah ini, yang merupakan kelanjutan dari kesuksesan Paket Bali 2013, ditetapkan secara resmi pada Pertemuan Plenary, Sabtu (19/12/2015) di Nairobi, Kenya.

Paket  Nairobi  terdiri  dari  enam  keputusan  Menteri  yaitu  special  safeguard  mechanism  (SSM) public stock holding for security purposes (PSH), cotton, fasilitas bagi LDCs berupa preferensi ROO dan preferensi sektor jasa, serta export competition. “Ini merupakan pencapaian terbesar dalam 20 tahun terakhir perundingan pertanian dengan adanya keputusan bersama untuk mengurangi dan menghapusakan subsidi ekspor pertanian,” jelas Direktur Jenderal WTO, Roberto Azevedo.

Anggota WTO khususnya negara berkembang dan LDCs gencar menuntut adanya penghapusan subsidi ekspor pertanian yang diterapkan negara maju. Kebijakan subsidi ekspor negara maju ditengarai mendistorsi pasar pertanian global sehingga memberikan dampak negatif bagi produk negara berkembang dan LDCs. “Dengan adanya keputusan ini maka tidak ada alasan bagi negara maju untuk tidak menghapus dengan segera berbagai bentuk subsidi ekspor yang diberikan kepada petani mereka sementara negara berkembang masih diberikan waktu hingga 2018 dan 2023,” imbuh Azevedo.

Keputusan  mengenai  public  stock  holding  di  Nairobi  menegaskan  kembali  keputusan  Bali mengenai perlunya ditetapkan permanent solution hingga 2017 bagi negara berkembang dalam menerapkan kebijakan stock piling pangan pokok mereka di atas batasan de minimis.

Sementara itu, Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong menegaskan keberhasilan perjuangan G-33 yang dimotori Indonesia. “Para Menteri juga sepakat bahwa negara berkembang dan LDCs dapat menerapkan kebijakan special safeguard mechanism yang merupakan inti perjuangan G33 yang dimotori oleh Indonesia,” kata Mendag Thomas Lembong.

Dengan adanya keputusan ini, kata Thomas Lembong, maka negara berkembang dan LDCs diperkenankan menaikkan tarif bea masuk manakala terjadi surge of import dari pangan pokok mereka. Keputusan tentang SSM masih perlu dibahas lebih lanjut khususnya mengenai mekanisme dan prosedur teknisnya.

Sedangkan untuk cotton, para menteri menyepakati bahwa LDCs akan diberikan fasilitas duty free quota free atas produk cottonnya, serta diperkenankan untuk mereformasi bantuan domestik dan memberikan bantuan ekspor dalam kerangka waktu tertentu ke depannya. Di samping itu, LDCs juga mendapat fasilitas khusus terkait preferensi dalam pemenuhan kriteria aturan asal barang (rules of origin) serta fasilitas preferensi untuk sektor jasa dan penyedia jasanya. (asr)

Share

Video Popular