ilustrasi (Ludwig von Mises Institute)

JAKARTA – Bank Dunia mencatat efek yang baik selama 15 tahun perkembangan ekonomi di Indonesia sebagai rangka mengurangi kemiskinan dan menciptakan peningkatan perkembangan kelas menengah. Namun demikian pertumbuhan Indonesia selama dasarwasa terakhir ternyata masih menyisakan persoalan yakni menguntungkan 20 persen orang kaya.

Mengutip laporan Bank Dunia, Jumat (25/12/2015) walaupun kenyataan 20 persen kelas menengah terus berkembang, sebanyak 80 persen populasi Indonesia yakni 250 juta orang lainnya masih terbelakang. Akibatnya terjadi peningkatan standar hidup serta kekayaan yang masih berpihak kepada kalangan terbatas dan tidak menyeluruh. Laporan Bank Dunia yang dipublikasi Desember 2015 ini mengambil tema “Ketimpangan yang semakin lebar.”

Bahkan Bank Dunia mencatat bahwa jumlah angka kesenjangan Indonesia merupakan angka tertinggi dan naik lebih cepat dibandingkan dengan Negara-Negara di Asia Timur. Bank Dunia juga membukukan persoalan ketimpangan sosial di Indonesia juga relatif tinggi.

Meski demikian, Bank Dunia menilai ketimpangan kadangkala menjadi fositif karena yang bekerja keras dan berinovasi mengambil langkah resiko untuk mendapatkan imbalannya. Hanya saja masalahnya, ketimpangan pendapatan menjadi tak adil ketika semua orang tak memperoleh peluang yang sama.

Oleh karena itu, Bank Dunia mengingatkan jika pemerintah tidak mengambil sikap atas persoalan yang berkembang maka dapat menimbulkan persoalan serius yakni pertumbuhan ekonomi dan pengentasan ekonomi lebih lambat. Bahkan persoalan yang lebih serius adalah peningkatan resiko konflik.

Data Bank Dunia yang diperoleh dari kerjasama Kementeria Urusan Luar Negeri dan Perdagangan Australia yang didukung oleh pemerintah Indonesia menyebutkan ada 4 persoalan menjadi faktor penyebab peningkatan kesenjangan. Sekitar 4 persoalan yang menjadi akar ketimpangan adalah ketimpangan peluang, pekerjaan tak merata, tingginya konsentrasi kekayaan dan ketahanan ekonomi rendah.

Meski demikian, ketimpangan sosial yang dinilai terus melebar bukan berati tak bisa diatasi dengan baik. Jika langkah pemerintah kemudian menekankan kepada kebijakan publik maka dinilai mampu memutus mata rantai ketimpangan sosial antar regenerasi yang terjadi selama daswarsa terakhir.

Solusi yang ditawarkan Bank Dunia dalam laporannya adalah memperbaiki layanan publik di daerah, menciptakan lapangan kerja yang lebih baik dan peluang melatih keterampilan bagi tenaga kerja, memastikan perlindungan dari guncangan, menggunakan pajak dan anggaran belanja pemerintah untuk mengurangi ketimpangan pada saat ini dan masa depan.

Langkah pertama dikongkritkan dalam usulan Bank Dunia merupakan kunci awal agar generasi berikutnya mendapatkan yang lebih baik dalam peningkatan pelayanan publik sehingga dapat berpeluang memperbaik kesehatan, pendidikan dan keluarga bencana bagi semua orang. Sedangkan program keterampilan dimaksudkan agar mereka yang tak berkesempatan mendapatkan pendidikan yang lebih berkualitas.

Kebijakan pemerintah juga dinilai mampu mengurangi frekuensi guncangan, selain itu juga memastikan untuk memberikan mekanisme penanggulangan untuk memastikan bahwa semua rumah tangga memiliki akses kepada perlindungan jika terjadi guncangan.

Langkah terakhir yakni menggunakan pajak dan anggaran belanja pemerintah untuk mengurangi ketimpangan berupa kebijakan fiskal yang berfokus kepada peningkatan belanja pemerintah yakni di bidang infrastruktur, kesehatan, pendidikan, bantuan sosial dan jaminan sosial. Sistem perpajakan yang dinilai lebih adil juga perlu diterapkan, apalagi sistem perpajakan mendukung terpusatnya kekayaan pada segelintir orang. (asr)

Share

Video Popular