Ilustrasi HAM (netfreedom)

JAKARTA – KontraS menyatakan potret buram penegakkan HAM yang terjadi selama kepemimpinan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono masih diteruskan pada era kepemimpinan Presiden ke-7 Joko Widodo. Situasi Hak Asasi Manusia di Indonesia sepanjang 2015 tidak menunjukan perubahan yang signifikan.

“Pemerintahan Joko Widodo masih meneruskan potret pemerintahan SBY yaitu tidak berpihak pada isu hak asasi manusia,” kata Koordinator Kontras, Haris Azhar di Kantor Kontras, Jakarta, Sabtu, (26/12/2015) saat menyampaikan catatan KontraS atas situasi HAM sepanjang 2015 di Indonesia.

Menurut KontraS, banyak kasus masih terjadi diberbagai sektor bahkan sangat serius yang terjadi pada tahun-tahun lampau tidak juga diselesaikan. Berbagai aturan hukum dan pernyataan-pernyataan pejabat negara yang anti HAM juga cenderung menguat pada tahun ini.

Catatan KontraS, sepanjang 2015 diterima 62 pengaduan publik atas kasus-kasus yang memiliki dimensi pelanggaran hak-hak sipil dan politik, utamanya diisu fundamental seperti hak atas hidup, jaminan perlindungan kebebasan beragama, beribadah dan berkeyakinan, pembunuhan kilat tanpa proses hukum, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang.

Tahun 2015, setidaknya terdapat 238 peristiwa pembatasan kebebasan secara sewenang-wenang. Sementara itu terdapat, 24 Pembela HAM, Pekerja Lingkungan dan Masyarakat Adat yang dikriminalkan, di luar 49 aktivis anti korupsi yang juga menjadi korban kriminalisasi.

KontraS juga mencatat tidak kurang vonis hukuman mati dilayangkan kepada 44 kasus yang didominasi tindak pidana narkotika. KontraS memantau 96 peristiwa praktik intoleransi dan pembatasan kebebasan beragama, beribadah dan berkeyakinan yakni Jawa Barat (18 peristiwa), DKI Jakarta dan Banten (11 peristiwa) dan Aceh (9 peristiwa).

Soal hak ekonomi dan sosial, KontraS menerima 34 pengaduan publik. Mulai dari pemenuhan hak-hak buruh , pendampingan konflik tanah dari para petani dengan negara dan/atau korporasi di beberapa wilayah, penyerobotan rumah dinas, hak atas kesehatan para tapol/napol, perbudakan modern, kejahatan pembakaran hutan dan asap.

Sekitar 40 peristiwa pelanggaran hak atas tanah juga menjadi catatan KontraS. Kasus ini melibatkan unsur pelanggaran HAM, kekerasan aparat keamanan dan minimnya ruang pengakuan publik khususnya petani dalam menggunakan haknya. Menurut KontraS, ada kecenderungan kasus-kasus tersebut muncul sebagai rangkaian kasus yang telah terjadi beberapa tahun sebelumnya.

Kasus pembakaran hutan dan lahan menjadi catatan sepanjang 2015 ini. Kejadian ini mengakibatkan 12 orang meningal dunia, akibat Asap sebagai corong bisnis sawit di berbagai propinsi di Sumatera dan Kalimantan. Kasus ini menjadi memburuk setelah kasus serupa terjadi dari pembakaran lahan di Sulawesi, Maluku dan Papua.

KontraS memperkirakan pada masa mendatang diperkirakan agenda selfie dan proyek pembangunan masih mendominasi. Agenda Selfie yakni agenda yang menunjukan popularitas pejabat-pejabat belaka. Sementara proyek pembangunan berupa kebijakan-kebijakan ekonomi dijadikan alasan untuk tidak mengurus hal lain seperti soal hak-hak keadilan warga. Bahkan dikhawatirkan, pembangunan pada soal infrastruktur belaka, ketersediaan lahan, kemudahaan investasi yang hanya dinikmati segelintir kalangan investor, asing maupun dalam negeri. (asr)

Share

Video Popular