Ilustrasi pertumbuhan ekonomi (AP/Andy Wong)

JAKARTA – Pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi akan semakin baik pada tahun mendatang, pertumbuhan ekonomi inklusif menjadi target pencapaian. Meski demikian, masalah ketimpangan sosial masih menjadi persoalan, untuk itu perlu langkah-langkah kebijakan hal yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah.

Hal demikian diungkap Pusat Penelitian (Puslit) Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dalam Diskusi Economic Outlook Indonesia 2016 “Menuju Pembangunan yang Inklusif dan Berdaya Saing” di Gedung LIPI, Jakarta, Selasa (29/12/2015).

Kepala Puslit Ekonomi LIPI, Agus Eko Nugroho mengatakan pada penghujung tahun 2015, perekonomian Indonesia disuguhkan oleh dua fakta yang cukup mengkhawatirkan. “Pertama, posisi indeks pembangunan manusia belum menunjukkan perkembangan yang menyakinkan. Indonesia bahkan berada di peringkat 111 dari 188 negara.

Faktor kedua, lanjutnya, ketimpangan ekonomi semakin melebar dengan ditandai oleh peningkatan rasio gini dari sekitar 0,3 di tahun 2000 menjadi 0.41 di tahun 2014. Kedua fakta ini menggambarkan bagaimana strategi pembangunan selama ini belum mampu secara optimal memecahkan isu kualitas pertumbuhan.

Menurut dia, hal demikian mencerminkan masih jauh dan berlikunya jalan menuju masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Oleh karena itu, hasil penelitian Puslit Ekonomi LIPI menggarisbawahi pentingnya pemerataan akses dalam konteks infrastruktur sosial dan ekonomi sebagai salah satu prasyarat dasar menuju pembangunan ekonomi berkeadilan sosial. “Adapun pilar utama infrasturktur sosial yaitu pendidikan dan kesehatan,” ujarnya dalam rilis LIPI.

Peneliti ekonomi LIPI, Panky Tri Febiyansah mengatakan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintah terkait peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan keterampilan. Apalagi, hampir 75 persen tenaga kerja Indonesia hanya menyelesaikan pendidikan dasar, dengan lebih dari 90 persen-nya terkategori tidak memiliki keterampilan khusus.

Dia mengatakan infrastruktur tidak hanya berdimensi pada infrastruktur fisik namun juga aspek pembiayaan, jaminan sosial, dan sistem sosial. Di samping meningkatkan akses, peningkatan daya saing melalui pengembangan industri kecil menengah (IKM) juga menjadi hal penting untuk menciptakan pertumbuhan inklusif.

Dia mencontohkan, Taiwan bahkan berhasil menjadikan IKM sebagai pilar pembangunan industri dan mampu mensejajarkan tingkat kesejahteraan dengan negara maju. Selain itu, berkaca pada pengalaman negara lain dan hasil penelitian, Puslit Ekonomi LIPI melihat peran IKM khususnya industri otomotif memiliki prospek yang besar untuk terus dikembangkan dimana mampu menawarkan penciptaan lapangan kerja serta daya saing IKM itu sendiri. (asr)

Share

Video Popular