Tentara dan petugas BPPD Sumatera Selatan turut memadamkan lahan yang terbakar di Sungai Rambutan, Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Jumat, 2 Oktober 2015.  (Ulet Ifansasti/Getty Images)

JAKARTA – Kemudahan pemberian izin pengelolaan hutan dan lahan dinilai sebagai faktor membuat lemahnya kontrol atas pengelolaan hutan dan lahan hingga pada saat terjadi kebakaran. Bahkan merupakan buah dari kesalahan pemerintah meletakkan dasar pertimbangan regulasi tata kelola sumber daya alam yang mendorong dominasi penguasaan luas lahan oleh korporasi, legitimasi kejahatan lingkungan, berbasis otoritas politik dan kontrol yang lemah.

Manager Kampanye Hutan dan Perkebunan Skala Besar Eksekutif Nasional WALHI, Zenzi Suhadi, menyatakan, sebagai konteks regulasi, pemerintah cenderung permisif terhadap proses penghancuran lingkungan untuk eksploitasi SDA berbasis komoditi.

Menurut dia, tingginya kewenangan penerbitan izin tidak diimbangi dengan tanggung jawab dan peningkatan kapasitas kontrol negara terhadap pemegang konsensi. Mudahnya proses perizinan melimpahkan kewenangan pengelolaan terhadap SDA kepada korporasi, mengantarkan situasi dimana luasnya wilayah yang dikuasai korporasi jauh melampaui daya kelola korporasi itu sendiri.

“Seperti halnya konsensi Hutan Tanaman Industri (HTI) yang luas per korporasi bisa mencapai 300.000 hektar membuat kebakaran tidak dapat dipadamkan oleh pemilik konsensi,” ujarnya dalam siaran pers dikutip di Jakarta, Selasa (29/12/2015).

Menurut Walhi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyatakan bahwa total luas hutan-lahan yang terbakar di Indonesia tahun ini mencapai 2,1 juta hektar, dengan Kalimantan dan Sumatera yang paling terkena dampak. Sementara sekitar 838.000 hektar atau 40% dari total lahan dan hutan terbakar terletak di Propinsi Sumatera Selatan.

Walhi menyebut, tingginya peruntukan luas lahan untuk Konsensi HTI dipengaruhi oleh perubahan regulasi yang mengatur kriteria hutan untuk konsensi HTI, seperti PP nomor 06 Tahun 2007 J0 PP 03 Tahun 2008, yang membolehkan Konsesi HTI di kawasan hutan alam primer. Di Sumatera Selatan setidaknya 13 perusahaan  dari 20 perusahaan HTI yang mengalami kebakaran tahun 2015 merupakan perusahaan yang mendapatkan izin pada kurun waktu 2006 hingga 2014.

Sedangkan di Sumatera Selatan termasuk beberapa daerah, di lahan gambut telah dikeluarkan ijin untuk 48 perusahaan dengan luas total mencapai 1,5 juta hektare. Asian Pulp and Paper (APP) yang telah beroperasi sejak tahun 2004 menguasai 51% dari luasan tersebut, dengan total luas 796.217 hektar dimana 55% dari wilayah ini berada di lahan gambut.

Meskipun, APP sudah mengumumkan “Roadmap untuk Keberlanjutan 2020” termasuk Kebijakan Konservasi Hutan-nya  termasuk memulihkan lahan gambut , dan kebijakan “Nol Pembakaran”. Namun demikian, pelaksanaan tak sejalan sesuai pengumuman semula.

Direktur WALHI Sumatera Selatan, Hadi Jatmiko, mengatakan faktanya, koalisi organisasi non-pemerintah di Sumatera Selatan menemukan APP telah gagal mencegah kebakaran hutan di dalam wilayah konsesi dan pensuplainya oleh karena itu, komitmen APP tersebut hanya ilusi.

Temuan Walhi, selain regulasi, praktik transaksional politik dalam penerbitan izin juga menjadi faktor penyebab kebakaran dan asap. Sama halnya peningkatan kebakaran hutan 2015 merupakan hasil prosesi politik 2014, dimana 2 perusahaan HTI yang mengalami kebakaran 2015 merupakan perusahaan yang mendapatkan izin tahun 2014, selain penerbitan SK pelepasan kawasan hutan oleh kementerian kehutanan pada 2014. (asr)

Share

Video Popular