Ilustrasi deportasi paksa (Getty Images)

JAKARTA – Kasus penghilangan paksa dan upaya deportasi paksa serupa yang menimpa terhadap Abdulrahman Khalifa Salem Binsobeih dari Batam, Kepulauan Riau, Jumat (18/12/2015) bahkan disebut sebagai operasi senyap bukan merupakan kasus pertamakalinya di Indonesia. Kasus serupa pernah terjadi pada sejumlah peristiwa di Indonesia.

Belum diketahui secara pasti pihak intelijen mana saja yang terlibat deportasi paksa terhadap Abdulrahman Khalifa. Agen Rahasia Indonesia -yang masih belum bisa diidentifikasi institusi keamanan negara apa, apakah Polri, TNI atau bahkan BIN- telah membantu Kedutaan Besar Uni Emirat Arab untuk membawa Abdulrahman Khalifa secara paksa dari dalam tahanan Polres Batam pada peristiwa tersebut.

Menurut Catatan KontraS, melalui siaran pers Penangkapan Omar Al-Faruq di Luar Prosedur Hukum- yang dikeluarkan tahun 2003 menemukan kejanggalan hukum yang telah dilakukan Badan Intelijen Negara (BIN) di bawah pimpinan AM Hendropriyono atas kasus ekstradisi ilegal Omar Al-Faruq kepada CIA.

Dokumen lainnya yang dikeluarkan oleh Open Society Foundations juga menguatkan adanya keterlibatan BIN dalam penangkapan dan deportasi secara diam-diam terhadap beberapa warga negara asing, diantaranya yang menimpa Muhammed Saad Iqbal Madni, seorang Pakistani-Mesir yang tengah berada di Indonesia berdasarkan permintaan dari CIA pada tahun 2002.

Bahkan Hendropriyono juga mempersilakan ketika Madni akhirnya dibawa secara sewenang-wenang ke Mesir untuk penahanan lanjutan. Lebih lanjut, pada tahun 2003, BIN juga diketahui telah melakukan penahanan terhadap Salah Nasir Salim Ali Qaru (Marwan al-Adeni) warga Negara Yordania sebelum akhirnya dideportasi ke negara asalnya dan mengalami penyiksaan oleh Badan Intelijen Jordania.

Dari ketiga kasus tersebut, KontraS menegaskan diketahui bahwa ada keterlibatan BIN yang bekerja sama dengan CIA untuk melakukan tindakan pelanggaran hukum Internasional. Tidak pernah diketahui apakah ada penyelidikan maupun proses hukum lebih lanjut terhadap tindakan yang telah dilakukan Pemerintah Indonesia, khususnya BIN terkait keterlibatannya dalam operasi rahasia CIA tersebut.

“Minimnya fungsi korektif di dalam UU No. 17/2011 tentang Intelijen Negara menunjukkan bahwa badan intelijen ini tidak mau diatur di dalam ruang akuntabilitas,” kata Koordinator KontraS, Haris Azhar dalam rilisnya di Jakarta.

Kasus upaya penghilangan paksa lainnya juga pernah terjadi terhadap bekas pejabat Partai Komunis Tiongkok, Jia Jia. Dia diketahui secara terbuka pernah menyerukan kepada pejabat Tiongkok untuk mengundurkan diri dari partai komunis, supaya negara Tiongkok bisa mewujudkan demokrasi secepatnya.

Jia Jia yang mana pada saat itu sedang mengkampanyekan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di negerinya, Jumat, 9 Maret 2007. Dia ditangkap sejumlah petugas Polda Bali. Jia Jia ditangkap sesaat setelah menghadiri acara ramah tamah di Hotel Yani, Denpasar yang dihadiri kalangan pers, LSM dan tokoh masyarakat Bali.

Tidak hanya ditahan, atas tekanan Kedubes Tiongkok, Jia Jia rencananya akan dideportasi ke negara asalnya dengan alasan telah menyalahi ketentuan hukum nasional Indonesia. Upaya penyerahan paksa ini juga menuai kecaman karena sebagai bentuk menyerahkan seorang korban kepada penguasa komunis Tiongkok, untuk menjalani penyiksaan fisik dan mental yang berat seperti yang biasa dilakukannya terhadap warganya yang dianggap menentang rejim komunis.

Walaupun sebenarnya penangkapan terhadap Jia Jia yang berada di bawah perlindungan UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees), melanggar Kovenan Internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (ICESCR) yang diadopsi melalui resolusi Majelis Umum PBB Nomor 2200A (XXI), pada 16 December 1966. Berdasarkan konvensi PBB keberadaannya seharusnya mendapat perlindungan yang efektif sebagai pengungsi yang berada di wilayah Indonesia. (asr)

Share

Video Popular