Ilustrasi pengadilan UEA terhadap aktiivis politik (http://www.khaleejtimes.com)

JAKARTA – Keputusan yang melibatkan sejumlah aparat Indonesia untuk memulangkan secara paksa terhadap aktivis politik dan kemanusiaan asal Uni Emirat Arab, Abdulrahman Khalifa Salem Binsobeih ke negara asalnya dari Batam, Kepulauan Riau, Jumat (18/12/2015) mendapat kecaman dari dalam negeri dan internasional.

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan lembaga internasional yang bergerak di bidang HAM, International Centre for Justice and Human Right (ICJR) mengecama tindakan yang didukung aparat Indonesia dan sejumlah staf Kedutaan Besar Uni Emirat Arab.

Koordinator Kontras, Haris Azhar mengecam keras penangkapan dan penghilangan paksa terhadap Abdulrahman Khalifa Salem Bin Subaih dari sel tahanan di Polres Batam pada 18 Desember 2015. Penghilangan paksa itu dilakukan oleh 11 orang dengan komposisi 5 orang perwakilan Kedutaan Besar Uni Emirat Arab dan dibantu 6 orang yang diketahui adalah agen rahasia Indonesia.

Sebelumnya, Abdulrahman Khalifa ditahan oleh Kepolisian Batam sejak 21 Oktober 2015 karena dituduh menggunakan identitas palsu untuk tinggal secara ilegal di Indonesia. Tidak diketahui secara jelas tujuan Abdulrahman Khalifa berada di Indonesia, namun dugaan kuat adalah dengan niatannya untuk mencari suaka pasca tuduhan dan vonis hukum ilegal kepadanya.

Menurut Haris, Abdulrahman Khalifa adalah aktivis politik dari Board of Al-Islah atau Society for Reform and Social Guidance kemudian telah dideportasi secara diam-diam dari Indonesia dengan menggunakan pesawat Saudi Arabia Airlines dan tiba di Bandara Abu Dhabi, negara asalnya. Langkah deportasi yang dipaksakan dikhawatirkan akan adanya kemungkinan penahanan lanjutan, penyiksaan, bahkan dalam skenario yang jauh lebih buruk yakni penghilangan paksa terhadap Abdulrahman Khalifa.

KontraS menyatakan mengetahui bahwa sebelum peristiwa penangkapan ini terjadi, Kedutaan Besar Uni Emirat Arab telah berulangkali meminta kepolisian Indonesia untuk memulangkan Abdulrahman Khalifa ke negara asalnya namun ditolak. Hingga  akhirnya keterlibatan Agen Rahasia Indonesia -yang masih belum bisa diidentifikasi institusi keamanan negara apa, apakah Polri, TNI atau bahkan BIN- telah membantu Kedutaan Besar Uni Emirat Arab untuk membawa Abdulrahman Khalifa secara paksa dari dalam tahanan Polres Batam pada tanggal peristiwa 18 Desember 2015.

“Ada dugaan kuat pula atas hadirnya penyuapan terhadap keterlibatan unsur keamanan Indonesia pada penangkapan sewenang-wenang ini,” ujarnya dalam keterangan pers dikutip Kamis (31/12/2015).

Atas kejadian tersebut, KontraS mendesak Presiden Jokowi memanggil Kepala BIN untuk memastikan apakah tindakan yang dilakukan oleh agen rahasia Indonesia atau BIN telah dikoordinasikan atau tidak dengan Presiden RI sebagaimana ketentuan yang diatur dalam UU Intelijen Negara.

Presiden Jokowi didesak harus memastikan kewenangan yang dimiliki oleh BIN tidak dilakukan secara melawan hukum seperti dengan bekerjasama dengan negara tertentu atau badan intelijen tertentu untuk melakukan pelanggaran dengan sengaja atas hukum nasional maupun internasional.

Kecaman ICJHR

Kecaman serupa turut dilayangkan oleh lembaga internasional yang bergerak di bidang HAM, ICJHR yang berpusat di Jenewa, Swiss. Dalam situs resminya, ICJHR menulis laporan mengenai pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan UEA. ICJHR menulis laporan dengan judul “UAE kidnap Abdulrahman Binsobeih from Indonesia and deport him on a private jet.”

Menurut ICJHR, Binsoebih dideportasi secara paksa ke negara asalnya di mana ia menghadapi risiko penjara dan penyiksaan. Kasus ini oleh ICJHR adalah kasus penculikan dan penghilangan paksa merupakan pelanggaran serius secara ekstrim terhadap hukum internasional oleh Indonesia dan UEA.

ICJHR menganggap bahwa penculikan dan ilegal untuk melakukan ekstradisi benar-benar sebagai pelanggaran serius atas perjanjian dan hukum internasional oleh negara anggota Dewan Hak Asasi Manusia. Setelah melakukan ekstradisi terhadap Binsoebih, pemerintah Indonesia akan bertanggung jawab terhadap nasibnya jika menjadi korban penahanan, penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya. ICJHR mencatat dengan keprihatinan serius bahwa pemerintah Indonesia tidak mengambil tindakan hukum untuk mencegah ekstradisi ini.

Tak hanya itu, ICJHR mengigatkan penjemputan paksa tersebut bertentangan dengan Konvensi PBB yang menentang penyiksaan yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan harkat kemanusiaan yang diratifikasi pada 28 Oktober 1998 oleh Indonesia.

Latar Belakang Abdulrahman Khalifa

Abdulrahman Khalifa Binsobeih adalah  aktivis politik dari Board of Al-Islah (Society for Reform and Social Guidance) pada 2013 telah divonis selama 15 tahun bersama dengan 69 orang lainnya dengan tuduhan kejahatan pidana yang tidak ia lakukan (berupaya untuk menjatuhkan otoritas resmi UAE atau tindak pidana politik).

Namun demikian ada kejanggalan-kejanggalan proses hukum (dengan kuatnya elemen unfair trial sepanjang proses pidana), penyiksaan dan tindakan keji lainnya yang dialami oleh ke-69 orang tersebut termasuk Abdulrahman Khalifa.

Atas kasus ini,  Pelapor Khusus PBB lintas isu: Kelompok Kerja untuk Penahanan Sewenang-Wenang (El-Hadji Malik Sow), Perlindungan Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi (Frank La Rue), Perlindungan Kebebasan Berkumpul dan Berserikat (Maina Kiai), Pembela HAM (Margareth Sekaggya), Independensi Hakim dan Pengacara (Gabriela Knaul), Penyiksaan dan Tindakan Tidak Manusiawi Atau Tindakan atau Hukuman yang Merendahkan (Juan Mendez) ditahun 2013 telah mengeluarkan pernyataan resmi mengecam kesewenang-wenangan praktik hukum ilegal yang telah digunakan Pemerintah UEA kepada 69 nama, termasuk nama Abdulrahman Khalifa. (asr)

Share

Video Popular